ZENZI SUHADI NAHKODA BARU KAPAL WALHI

Seperti logo PNLH XIII-Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nahkoda yang tepat dibutuhkan mengarungi hambatan ombak dalam upaya perlindungan Lingkungan Hidup dan Wilayah Kelola Rakyat, tentu proses elektoral hanya alat dan proses, tujuan utamanya (seperti tertulis dalam Tema PNLH XIII) adalah keadilan ekologis. Setelah melewati proses 4 hari, pada 22 September 2021, Nahkoda […]

Read More »

Mahkamah Agung Tolak PK BKPM RI, Masyarakat Beutong Menang Tolak Tambang PT. EMM

Banda Aceh, 8/7/2021. Setelah menang ditingkat Kasasi, masyarakat Beutong Ateuh Banggalang kembali memenangkan gugatan izin PT. Emas Mineral Murni (EMM) ditingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung yang dimohonkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Artinya, putusan ini telah inkrah, tidak ada upaya hukum lanjutan lagi. tahun 2018, WALHI bersama masyarakat Beutong Ateuh […]

Read More »

WALHI Aceh Mendorong Pemerintah bentuk Tim terpadu Pengawasan Lingkungan Hidup

Siaran Pers Banda Aceh – 21/6/2021 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mendorong Pemerintah untuk membentuk Tim Terpadu pengawasan terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup, sosial dan HAM yang sudah di AMDAL/UPL-UKL. Dengan lahirnya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, ruang baru bagi pemerhati lingkungan hidup untuk […]

Read More »

PT. JMI Abaikan Surat Gubernur Aceh

Siaran pers bersama Banda Aceh, 19/5/2021. PT. Jaya Media Internusa (JMI) mengabaikan surat Gubernur Aceh, nomor 522/7856, tanggal 20 April 2021. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa hasil verifikasi lapangan dan evaluasi perizinan, bahwa PT. JMI belum melengkapi dokumen perizinan dan kewajiban terkait izin pengambilan air permukaan, perubahan izin dan dokumen lingkungan, kajian IPAL, kajian TPS […]

Read More »

WALHI Aceh Minta DLHK Batalkan Kerjasama Restorasi Eks Perambahan di Kabupaten Aceh Tamiang

Siaran Pers Banda Aceh – 3/5/2021- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh minta DLHK Aceh untuk mengevaluasi dan mencabut kerjasama antara Dinas Kehutan dengan Masyarakat Eks Perambahan. Perjanjian tersebut dilakukan Pemerintah Aceh melalui Dinas Kehutanan Aceh pada tahun 2015 lalu, perjanjian bernomor 050/1899-IV Tentang Restorasi Areal Eks Perambahan Pada Hutan Lindung di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten […]

Read More »