CATATAN KRITIS 2017

CATATAN KRITIS 2017

Kami Tolak Tambang PT. EMM

Pemerintah Aceh Diminta Ambil Alih Penyelesaian Kasus Konflik PT Asdal

BANDA ACEH – Memperhatikan Risalah Hasil Paripurna Khusus DPRK Aceh Selatan pada tanggal 4 Maret 2016, serta Sikap Masyarakat Trumon Timur diwakili 3 Gampong, yaitu; (Titie Poben, Alue Bujok dan gampong Kapa Seusak), harusnya dijadikan dasar pertimbangan dalam perbaikan tatakelola sektor perkebunan di Aceh.

Dimana persoalan sengketa pertanahan merupakan persoalan yang harus selesai sebelum perusahaan menggarap lahan yang disengketakan, tapi celakanya BPN Provinsi, Dinas Kehutanan dan Penegakan Hukum belum sepenuhnya menjadikan masyarakat sebagai kepemilikan wilayah atas putusan MK 35 dan berbagai perintah hukum atas pengakuan masyarakat wilayah hukum adat, hak ulayat maupun hak garap sesuai dengan UU Agraria dan semangat NAWACITA 12,7 juta hektar untuk masyarakat, hal ini dapat dibuktikan melalui hasil kerja PANSUS yang dibentuk di level Kabupaten yang berkesimpulan bahwa persoalan lahan sengketa, masalah tanggung jawab perusahaan atas dampak yang ditimbulkan dan berbagai perintah hukum diabaikan perusahaan.

Sekalipun BPN sudah menerbitkan HGU dengan nomor 15/HGU/BPN/1996 tertanggal 27 Mei 1996 lalu, namun sisi lain masalah sengketa lahan tetap saja terjadi, menunjukan BPN tidak bekerja secara profisional dan objektif atas kebijakan yang di terbitkannya dengan total luas HGU mencapai 5.074 ha berada diwilayah Aceh Selatan, sedangkan luas lahan yang bersengketa dengan masyarakat mencapai 500 hektar dan, ada 2.000 hektar juga bermasalah secara administrasi wilayah antara Aceh Selatan dengan Subulussalam, hal kami anggap wajar sebagai pertimbangan dampak lingkungan, pembiayaan ekologi maupun PAD bagi wilayah yang dikuasi oleh industri sawit.

Jika benar hasil pansus yang menyatakan perusahaan tersebut telah menggarap lahan di dua kabupaten Aceh Selatan dengan Subulussalam, maka perlu mereview kembali dokumen Amdal dan izin lingkungan yang diterbitkan pemerintah untuk PT Asdal Prima Lestari, karena poin pentingnya adalah bagaimana kemajuan dampak yang dikelola oleh perusahaan atas ruang yang dikuasinya, maka Bapedal atau nama lain seperti BLH wajib melakukan kontrol atas dampak yang terjadi sebagai tanggung jawab negara melindungi warga dari dampak lingkungan hidup.

Baca:  Walhi Aceh dan Prodi SA UIN Jalin Kerja Sama

WALHI Aceh bersama masyarakat terus mengawal perkembangan hasil kerja PANSUS yang sudah merekam berbagai komunikasi dengan parapihak dengan tujuan menyelesaikan persoalan konflik lahan, tanggung jawab perusahaan, kepatuhan hukum dengan tujuan dan harapan adanya perbaikan tatakelola sektor sawit. Dimana seluruh tatacara, etika penguasaan hak atas tanah, hak milik, hak garap, dsb sudah diatur dalam regulasi indonesia sebagai negara hukum, didalam pasal 24 Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 dikatakan bahwa dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai dengan UU permohonan izin usaha wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum ada, pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui Gubernur atau Bupati/Walikota setempat. Oleh karenanya Pemerintah Aceh diminta untuk segera menyelesaikan masalah yang semakin berlarut-larut dari dua kepemimpinan Aceh selesai. []

Sumber: KLIKKABAR.COM

No Comments Yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama

Hari Lingkungan Hidup Dunia

Hari Lingkungan Hidup Dunia

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi