Galeri Gugatan TUN

AGC: Demi Selamatkan Rakyat, Aceh Harus Moratorium Perkebunan Sawit

Banda Aceh – Ketahanan dan kedaulatan pangan di Aceh hanya akan menjadi isapan jempol belaka, bila rakyat tercerabut dari wilayahnya. Akhir- akhir ini konflik lahan antara warga dan perkebunan sawit milik pengusaha yang dibekengi oleh penguasa semakin meningkat. Bila dibiarkan, maka ke depan, selain semakin banyak rakyat Aceh yang akan menjadi “budak” dengan harga murah, konflik lahan akan semakin meningkat. Moratorium perizinan perkebunan sawit menjadi keharusan.

Hal ini disampaikan oleh Presidium Aceh Green Community, Suhaimi Hamid, Minggu (15/5/2016) menyikapi pertemuan sidang IV Kaukus Pembangunan Aceh Berkelanjutan di gedung DPRA, Jumat malam (13/5/2016).

“Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Aceh hanya akan mimpi kita, bila pemerintah tidak membatasi penggunaan lahan sebagai perkebunan Kelapa Sawit. Pengysaha rakus itu kan hari kian curang dalam mengembangkan kawasan perkebunan. kita mendesak pemerintah segera mengeluarkan moratorium sawit di Aceh,” sebut Suhaimi.

Baca juga:

Polling Opini Publik “Moratorium dan Review Perizinan Perkebunan Sawit di Aceh, Seberapa Pentingnya?”

Aktivis sekaligus legislator di DPRK Bireuen itu memberi contoh kasus, konflik lahan perkebunan sawit antara masyarakat dan PT Syaukath Sejahtera di Juli yang tak kunjung punya jalan keluar. Lahan warga direbut paksa oleh pengusaha yang dicentengi oleh H, oknum TNI Koramil Juli.

Bukan hanya konflik kepemilikan lahan, pembukaan lahan yang telah menharah tutupan hutan juga mengancam sumber daya air.

“AGC juga melaporkan pada sidang kaukus, konflik lahan perkebunan antara masyarakat dan perusahaan di Juli ikut melibatkan oknum TNI, karena itu, DPR dan Pemerintah Aceh harus segera bertindak,” terangnya.

Sedikit mengulang, dalam sidang kaukys itu, Direktur Koalisi NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad menyebutkan, Ketahanan dan Kedaulatan Pangan harus terwujud bagi setiap warga negara, hal itu menjadi tanggungjawab pemerintah selaku pengambil kebijakan.

Baca:  Hari Lingkungan Hidup 2015, Walhi Aceh: Lawan Kejahatan Lingkungan!

“Jika Badan Pertanahan Nasional perwakilan Aceh selalu memanfaatkan lahan untuk perusahaan, kapan Kedaulatan dan Ketahanan Pangan Aceh terwujud, pemerintah harus menekan BPN,” pinta Zulfikar.

Dirjen Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr Hasil Sembiring menjelaskan, untuk mewujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan, masyarakat harus memiliki lahan pertanian seluas 10 hektar.

“Saya terkadang merasa sedih, kenapa untuk memberikan lahan bagi masyarakat, susahnya setengah mati, tapi jika ngasih pada perusahan kelapa sawit bisa cepat-cepat, saya tidak mengetahui ada masalah apa di BPN atau di Kehutanan,” sebut Sembiring. []

Sumber: ACEHTREND.CO

No Comments Yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama