Galeri Gugatan TUN

Aktivis Perempuan Dorong Revisi RTRW Aceh

Banda Aceh, 11/11/2016. Pentingnya revisi qanun RTRW Aceh juga disuarakan oleh aktivis perempuan di Aceh. Keterlibatan perempuan dalam perencanaan tata ruang dianggap penting untuk mengawal substansi ruang yang memihak terhadap kebutuhan perempuan. Qanun RTRW Aceh sudah disahkan pada tahun 2013 yang lalu, sehingga untuk mengakomodir kebutuhan ruang yang perspektif perempuan dapat dilakukan dalam tahapan revisi di lima tahun pertama. Oleh karena itu, aktivis perempuan mendorong Pemerintah Aceh bersama DPRA untuk melakukan revisi qanun RTRW Aceh pada tahun 2017 nanti.

Dorongan ini lahir dalam sebuah dialog perempuan yang diselenggarkan oleh Walhi Aceh bersama WWF Aceh di Sultan Hotel, 10/11/2016. Dialog ini dihadiri oleh puluhan aktivis perempuan dari berbagai latar belakang, dengan menghadirkan tiga orang narasumber. Narasumber yang hadir Rubama dari Solidaritas Perempuan, Ria Fitri akademisi Fakultas Hukum Unsyiah, dan Muhammad Nur dari Walhi Aceh.

Negara memberi jaminan keterlibatan perempuan dalam perencanaan penataan ruang, seperti Inpres No. 09/2000, Kemendagri No.132/2003, dan juga UU No.07/2004. Jadi berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya pelibatan perempuan bukan pada tataran “Objek” namun perempuan harus dilibatkan sebagi “Subjek” dalam menjamin hak perempuan dalam Qanun RTRW Aceh. Pelibatan perempuan bukan hanya ditataran domestik, tapi perempuan juga seharusnya manjadi aktor pembangunan.

Menurut narasumber juga bahwa perempuan harus mendapatkan penguatan mengenai apa yang dimaksud dengan  ruang tersebut, bukan hanya yang berkaitan dengan daratan/tanah/bangunan fisik saja, tapi juga terkait air, udara dan yag dilautan perempuan harus dilibatkan dalam penataan ruang, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pengaturan ruang yang tidak tepat akan berdampak terhadap perempuan, terlebih bagi perempuan yang juga sebagai kepala keluarga. Untuk itu, perempuan harus dikuatkan dan dijadikan mitra strategis dalam perencanaan pembangunan di Aceh.

Baca:  Walhi Aceh Inisiasi Pembentukan Task Force Penegakan Hukum LH

Dialog perempuan ini juga mengundang anggota DPR Aceh dari unsur perempuan, namun wakil rakyat tersebut tidak berhadir karena dalam waktu yang sama ada kegiatan lain. Meskipun demikian, dialog perempuan ini melahirkan rekomendasi yang cukup substansi, yaitu akan menyusun draf qanun revisi RTRW Aceh versi kelompok perempuan yang akan diajukan kepada DPR Aceh. Usulan draf qanun sebagai bentuk konstribusi pemikiran positif dalam penyempurnaan qanun RTRW Aceh nanti.[]

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama