CATATAN KRITIS 2017

CATATAN KRITIS 2017

Galeri Gugatan TUN

Anggota DPRK Bireuen dan Aktivis Walhi Aceh Dihadang Oknum TNI Dalam Areal Perkebunan PT. Syaukath

Bireuen, 3 Mei 2016

Konflik agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit terjadi diseluruh daerah yang ada di Aceh. Setidaknya ada 18 kabupaten/kota di Aceh yang memiliki areal perkebunan besar memiliki kasus sengketa lahan antara petani dengan perusahaan. Akibat dari konflik tersebut, ribuan hektar kebun petani hilang, jutaan tanaman warga rusak, korban nyawa, hilangnya sumber ekonomi, konflik sosial, perampasan hak, petani dipenjara, konflik satwa, bencana alam, teror dan sejumlah intimidasi.

Anehnya, pemerintah yang selalu berkoar membela kepentingan rakyat justru pasif dan diam ditengah tuntutan dan perjuangan petani dalam membela haknya. Justru sebaliknya pemerintah memihak kepada cooperate dalam melemahkan perlawanan petani. Kondisi tersebut semakin memperparah dengan terlibatnya oknum TNI/Polri yang dibayar oleh perusahaan untuk melakukan pengamanan perkebunan, termasuk “mengamankan” petani yang membuat perlawanan. Yang terjadi kemudian adalah gerakan petani terus membesar, perlawanan terus terjadi, dan akar masalah tidak terselesaikan.

Sebagai contoh, sengketa lahan antara petani desa Krueng Simpo dengan HGU perkebunan kelapa sawit PT. Syaukath Sejahtera di Kabupaten Bireuen, sampai hari ini belum mampu diselesaikan oleh Pemkab Bireuen. Pemkab Bireuen terkesan diam dan tidak menjalankan komitmen sebagaimana yang sudah ditandatangan dihadapan warga. Sejumlah petani ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bireuen, dan mendapatkan hukuman percobaan melalui “pengadilan express”, mungkin Pemkab Bireuen beranggapan itulah bentuk penyelesaian.

Tepatnya pada tanggal 16/10/2014, Jamaluddin, SE, MM atas nama Bupati Bireuen menandatangani sebuah surat pernyataan dihadapan petani, yang berisi:

Dengan ini kami pihak pemerintah Kabupaten Bireuen menyatakan akan segera menindak lanjuti tuntutan dan kami akan melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi antara pikak petani dengan pihak PT. Syaukath Sejahtra dengan mengedepankan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dalam hal ini kami akan yatakan secara tertulis yaitu:

1. Kami akan segera membentuk Tim Penyelesaian sengketa antara Petani dengan PT. Syaukath Sejahtera.
2. Kami Siap memfasilitasi pertemuan antara Pihak Petani dengan PT. Syaukath Sejahtera Secepat mungkin.
3. Kami siap dan akan segera meninjau kembali izin lokasi Lahan Perkebunan PT. Syaukath Sejahtera yang berkaiatan dengan permasalahan ini.
4. Kami siap dan akan segera Meminta pihak PT. Syaukath Sejahtera. menghentikan segala aktifitas pada lokasi Lahan yang disengketakan sampai dengan persengketaan antara petani dengan PT. Syaukath Sejahtera selesai.
5. Kami akan mengambil kebijakan dengan mengedepankan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi.

Demikianlah surat pernyataan ini kami perbuat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Bireuen , 16 Oktober 2014
Hormat Kami,
Bupati Bireuen

An. Bupati Bireuen
Jamaluudin, SE, MM

Buktinya! sampai hari ini pernyataan tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemkab Bireuen. Tidak hanya itu, DPRK Bireuen juga sudah pernah mengeluarkan rekomendasi untuk tidak melakukan aksi apapun di lahan yang masih bermasalah. Tapi kenyataan dilapangan PT. Syaukath mengabaikan semua itu, dan dengan leluasa melakukan penanaman kepala sawit di areal yang masih bersengketa.

Baca:  Walhi Aceh Selenggarakan Workshop Konsolidasi CSO Mengawal PK Menuju Revisi RTRWA

Selain mendapatkan hukuman percobaan, sejumlah petani yang mempertahankan hak atas tanahnya mendapatkan sejumlah teror dan intimidasi dari oknum TNI yang dibayar oleh perusahaan. Seharusnya oknum TNI tersebut melindungi masyarakat, bukan sebaliknya melakukan sejumlah teror dan intimidasi kepada petani, terlebih oknum TNI itu merupakan Babinsa di wilayah tersebut.

Apakah petani diam? tentu tidak, petani terus memperjuangkan haknya. Merasa tidak diperhatikan oleh Pemkab Bireuen, pada 17/9/2015 perwakilan petani menjumpai DPRA untuk mengadu nasibnya, kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRA. Selain itu, juga melakukan diskusi dengan anggota DPRA daerah pemilihan Bireuen, hasil diskusi disepakati bahwa anggota DPRA daerah pemilihan Bireuen akan melakukan kunjungan dan membuat pertemuan di Krueng Simpoe. Nyatanya, pertemuan tersebut sampai hari ini tidak dilaksanakan.

Pada 3/5/2016, Walhi Aceh bersama anggota DPRK Bireuen yang didampingi oleh petani mengunjungi lahan yang bersengketa dalam areal HGU PT. Syaukath. Suhaimi Hamid anggota DPRK Bireuen, M. Nasir Walhi Aceh, Muhazir For-KPJ, Murni, dan para petani tiba dilokasi sekitar pukul 17.30 wib. Namun dalam perjalanan pulang, tim dihadang oleh dua orang oknum TNI. Tanpa senyum, dan berwajah ganas kedua mereka turun dari mobil menghampiri tim. “dari mana, dari mana?” tanya mereka kepada tim. Kemudian salah satu warga menjawab “kami pulang dari kebun”. Mendengar jawaban seperti itu, salah satu oknum TNI mengambil hp dan memotret tim bersama warga, kemudian mereka pergi. Pengakuan warga, merekalah yang sering melakukan teror dan intimidasi kepada petani. Meskipun demikian, warga akan terus memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kembali lahan perkebunan yang sudah diambil oleh PT. Syaukath Sejahtera. (Nasir Buloh / Kadiv Advokasi)

Baca:  Nur Hidayati Terpilih Sebagai Direktur Eksekutif WALHI

Baca Juga: Suhaimi: Oknum TNI Teror Petani di Krueng Simpo Kecamatan Juli

No Comments Yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi