CATATAN KRITIS 2017

CATATAN KRITIS 2017

Galeri Gugatan TUN

Banda Aceh, 27 Agustus 2015.

WALHI Aceh kembali mengkritik cara kerja Pemerintah Aceh (ZIKIR) dalam memimpin Aceh. Menjelang usia genap ke 3 tahun kepemimpinannya, kasus lingkungan hidup masih bertaburan hingga menjelang pesta politik 2017. Contoh konflik ruang masyarakat Kuala Seumayam Kab. Naga Raya dengan perusahaan perkebunan belum mampu diselesaikan, kami menduga ada banyak pembangunan  ruas jalan di dalam kawasan hutan tanpa izin lingkungan sebagaimana diperintahkan UU  32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup dan turunan PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan masih diabaikan Pemerintah Aceh.

Pembangunan yang tidak memenuhi unsur hukum merupakan satu tindakan pidana lingkungan, sedangkan di ruang masyarakat yang diterbitkan HGU oleh Pemerintah merupakan satu tindakan yang mengabaikan hak warga atas hidup sebagaimana amanah konstitusi. Kami masih meragukan komitmen Pemerintah Aceh dengan semangat UUPA ditengah usia damai 10 tahun, dimana kepatuhan terhadap hukum, etika pembangunan dan pemenuhan hak dasar warga merupakan bukti nyata yang masih menghantui semangat perbaikan pengelolaan lingkungan hidup di Aceh.

Berdasarkan catatan WALHI Aceh ada 15 kasus buruknya pengelolaan lingkungan hidup yang dihadapi warga Aceh saat ini. Secara umum diantaranya,  pembiaran pembangunan tanpa izin lingkungan, meningkatnya konflik satwa – manusia, konflik warga dengan TNGL, perambahan hutan lindung, tambang illegal, dan konflik tapal batas antara HGU dengan perkebunan tanpa ada penyelesaian.

Kami mendorong pemerintah Aceh untuk memperkuat kembali kinerja di sektor lingkungan hidup, diantaranya penyelesaian kasus sengketa lahan masyarakat dengan HGU, maupun sektor lainya. Kami juga mendorong pemerintah untuk dapat menyelesaikan tuntutan masyarakat Kuala Seumayam yang sampai saat ini belum merasakan “merdeka”, karena untuk mendapatkan tempat pemakaman umum saja harus “mengemis” kepada perusahaan HGU. Tidak perlu terlalu buru-buru datangkan investor luar negeri untuk menggarap kekayaan isi bumi Aceh, kami mendorong Pemerintah Aceh untuk menyiapkan SDM sebagai strategis jangka panjang sehingga generasi mendatang dapat mengelola hasil kekayaan di sekelilingnya tanpa perlu menjual sekarang. (Muhammad Nur/Direktur Eksekutif)

Baca:  Walhi Aceh dan Prodi SA UIN Jalin Kerja Sama

Baca juga: http://walhiaceh.com/walhi-gugat-qanun-tata-ruang-aceh/

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi