CATATAN KRITIS 2017

CATATAN KRITIS 2017

Kami Tolak Tambang PT. EMM

Bencana Ekologi Aceh Tenggara Akibat Lemahnya Proses Mitigasi

Banjir bandang menerjang tiga desa di Aceh Tenggara telah berdampak serius terhadap kehidupan warga setempat, Kamis (13/4/2017).

Tidak hanya akses jalan nasional di kabupaten tersebut terputus, belasan rumah juga dilaporkan rusak parah. Berdasarkan pemetaan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, bencana yang terjadi pada Selasa (11/4/2017) sore itu, bukan kali pertama melanda Aceh Tenggara. Kondisi tersebut merupakan akumulasi dari enam faktor yang selama ini terus dibiarkan tanpa penanganan.

“Tingkat curah hujan yang tinggi, topografris, illegal logging dan pembukaan lahan yang mengakibatkan bencana ekologis setiap tahun di wilayah tersebut,” kata Direktur Walhi Aceh M Nur.

Menurut M Nur, seharusnya pemerintah bersama para pihak terkait dapat lebih aktif memastikan seluruh proses mitigasi bencana yang dilakukan dengan rutin. Padahal hingga akhir tahun 2013 saja, peristiwa banjir di Aceh Tenggara telah terjadi sebanyak 82 kejadian dengan kerugian mencapai Rp 9 milyar lebih.

Total kerugian tersebut dihitung berdasarkan sejumlah dampak dan korban, seperti dampak terhadap sarana dan prasarana, serta korban jiwa yang mencapai 86 orang.

Ia menjelaskan, bila dilihat dari luasan potensi banjir, salah satu kecamatan di kabupaten itu, yakni Sigala-gala, masuk dalam kategori tinggi berdasarkan kelas dominan bahaya. Setidaknya, kecamatan ini memiliki 123 ha kawasan yang berpotensi terjadi banjir kategori rendah, 48 ha kategori sedang, serta 2.990 ha kategori tinggi.

Secara keseluruhan, di Sigala-gala memiliki luas kawasan potensi banjir sebanyak 3.161 ha, dengan total 48 desa yang akan berdampak.

“Peta daerah rawan bencana yang sudah dihasilkan oleh lembaga teknis pemerintah maupun hasil kajian parapihak nonpemerintah harusnya menjadi pertimbangan untuk memperkuat program mitigasi bencana di Aceh Tenggara, sehingga berbagai upaya dapat disiapkan sejak dini,” sebutnya.

Baca:  WALHI Aceh Mengkritisi Rencana PLTA Pasangan Sentosa Jaya

Pihak Walhi Aceh berpendapat bahwanya bencana ekologis tidak akan berkurang jika pemerintah masih tetap mengabaikan upaya melakukan mitigasi bencana dan membendung laju deforestasi hutan dan lahan serta patuh terhadap pengendalian ruang baik dalam bentuk lindung, dimanfaatkan serta pelestariannya.

“Tata kelola ruang dan perlindungan kawasan hutan juga harus menjadi program perioritas, bongkahan dan potongan kayu yang terbawa arus menjadi bukti terjadi aktivitas illegal di daerah hulu,” ungkap M Nur.

Ia juga menegaskan, selain harus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Aceh Tenggara untuk mendesain mitigasi bencana sehingga hal serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

“Banjir bandang yang saat ini terjadi juga harus memperoleh respon cepat dari pemerintah, sehingga kebutuhan tanggap darurat bisa terpenuhi untuk korban,” demikian direktur Walhi Aceh.

Sumber: Aceh satu.com

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama

Hari Lingkungan Hidup Dunia

Hari Lingkungan Hidup Dunia

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi