Galeri Gugatan TUN

Bupati Aceh Utara Menunda Izin Lingkungan PT. MPT

Lhokseumawe. 15/4/2016

Bupati Aceh Utara, H. Muhammad Thaib menunda Pemberian izin lingkungan kepada PT. Mandum Payah Tamita. Hal ini, dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengingat polemik yang masih sedang berlangsung antara warga dari sejumlah mukim di Aceh Utara dengan perusahaan pengusahaan kayu tersebut. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, Drs. Isa Ansari, MM saat menjamu sejumlah pegiat lingkungan dari lintas lembaga di ruang kerjanya, Jumat (15/04/2016).

Menurut Sekda, sebelumnya PT Mandum Payah Tamita telah mengajukan permohonan izin lingkungan kepada pemerintah setempat pada sekira bulan Januari lalu. Namun berdasarkan hasil telaah pemerintah daerah Aceh Utara, Bupati lantas masih menunda untuk menerbitkan izin lingkungan seperti dimohonkan PT. MPT. Dijelaskan Sekda, alasan utama penundaan izin lingkungan  dimaksud  karena ada penolakan dari warga terhadap keberadaan PT. MPT.

“Jadi izin lingkungan yang mereka ajukan (PT.MPT-red) masih kita pending dan belum  diteken Bupati,” ujar Sekda.

Warga, kata Sekda, melalui sejumlah imum mukim dan didukung oleh beberapa LSM telah melayangkan petisi kepada pemerintah Aceh dan meminta izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HTI) PT. MPT dicabut.  Pasalnya, menurut warga aktivitas PT. MPT dikahawatirkan akan berdampak buruk dan mengundang bencana.

Menindaklanjuti polemik dimksud termasuk untuk mengakomodir tuntutan warga, pemerintah Aceh Utara akan segera melakukan pertemuan lintas pihak yakni masyarakat, PT MPT dan termasuk LSM untuk menyelesaikan permasalah dimaksud. Kata dia, pihaknya sedang mengatur jadwal  agar pertemuan dimaksud dapat segera terselenggara.

Ia berharap, pertemuan lintas pihak yang terselenggara nanti, dapat membuahkan hasil yang berkeadilan bagi rakyat.

Turut hadir dalam pertemuan dengan Sekda Aceh Utara tersebut antara lain LSM HAKa, Walhi Aceh, PENA, KPHA, dan SILFA.   Dengan demikian, PT. MPT belum bisa melakukan aktifitas dilapangan karena izin lingkungan belum dikeluarkan oleh Bupati Aceh Utara, dan jikapun dilakukan maka itu sebuah pelanggaran. (Nasir Buloh / Kadiv Advokasi).

Baca:  WALHI dan Masyarakat Trumon Timur Audiensi dengan Bupati Sama Indra Lintas Atjeh 10:34 PM news WALHI dan Masyarakat Trumon Timur Audiensi dengan Bupati Sama Indra

Baca juga:

Sebelas Alasan Warga Mendesak Gubernur Aceh Mencabut Izin PT. MPT

Mukim Desak Pemerintah Cabut Izin PT. MPT dan PT. RPPI di Aceh Utara

No Comments Yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama