Galeri Gugatan TUN

Dicari Pemimpin yang Peduli Lingkungan

 Oleh Muhammad Nur.

ACEH memasuki masa transisi ekonomi dimana kegiatan ekonomi sekunder mulai mengalami peningkatan. Proses transisi ini memberikan dampak pada alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman, perkantoran, pertokoan dan pusat-pusat komersial lainnya. Demikian juga halnya dengan fungsi lahan hutan yang mengalami perubahan menjadi lahan perkebunan dan penggunaan lainnya yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh.

Meningkatnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam (SDA) seperti kegiatan penambangan liar dan alih fungsi lahan hutan menyebabkan degradasi lingkungan yang dicirikan semakin luasnya lahan kritis dan lahan telantar. Hal ini juga dipicu dengan adanya kebijakan dan implementasinya yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi kebijakan, sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pembangunan yang memanfaatkan SDA secara tidak terkendali dapat menurunkan kualitas lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari eksploitasi SDA seperti hutan secara besar-besaran tanpa diimbangi dengan kegiatan rehabilitasi atau pemulihan fungsi hutan secara proporsional dan kegiatan penambangan yang tidak terkendali, sehingga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan yang dapat menimbulkan bencana.

Oleh karena itu, pemanfaatan SDA harus dilakukan secara terkendali dan meningkatkan nilai tambah produk SDA. Di samping itu, pemanfaatan SDA harus berorientasi kepada pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan dan jasa lingkungan seperti wisata lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya hutan non kayu.

Bencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Aceh, dikarenakan letak geografis Aceh berada pada lintasan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Euro-Asia yang sangat rawan bencana serta dipengaruhi oleh iklim tropis. Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menghindari kerugian yang lebih besar.

Baca:  Walhi Aceh dan Prodi SA UIN Jalin Kerja Sama

Kebijakan visioner
Sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam, dan juga memiliki potensi terjadinya bencana yang telah menjadi agenda rutin, seharusnya memiliki desain kebijakan lingkungan yang visioner dan dijalankan secara konsisten. Tapi masalahnya, sejauh ini Aceh belum memiliki desain politik lingkungan yang baik dan visioner.

Parahnya lagi, produk kebijakan yang dihasilkan para elite politik kerap lebih mengutamakan kepentingan investasi, yang mengorbankan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat. Menyerahkan pengelolaan kekayaan alam kepada para pemodal dan merenggut hak-hak masyarakat untuk menikmati tanah yang subur, air dan udara yang bersih, lingkungan yang indah, suasana yang nyaman dan aman, karena kesemuanya sudah menjadi milik pemodal besar. Kekuasaan yang dimiliki para pemodal saat ini, bukan hanya mengancam kehidupan rakyat, tapi juga sekaligus menggerogoti kedaulatan negara.

Akibatnya, di tengah gegap gempitanya isu Pilkada 2017, Aceh kembali dilanda bencana, banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan melanda beberapa daerah. Yang tidak hanya menghancurkan pemukiman warga dan sarana publik, namun juga menelan korban jiwa. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya komitmen politik calon pemimpin Aceh ke depan terhadap isu lingkungan hidup?

Sekaranglah saatnya bagi rakyat untuk menuntut kepada calon pemimpin Aceh ke depan untuk membuktikan keberpihakan pembangunan terhadap lingkungan hidup. Sekaligus menghukum mereka yang selama ini terlibat dalam kebijakan politik yang menghancurkan lingkungan dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada daya dukung pelayanan alam.

Momentum Pilkada 2017 menjadi satu harapan, sekaligus titik penentu (decisive point) nasib Aceh ke depan. Untuk itu, sisa harapan publik itu harus dikelola dengan baik. Jangan sampai harapan yang sudah sedemikian langka itu dikacaukan retorika politik citra dan rayuan gosip politik murahan para elite yang saling menjatuhkan. Rakyat sebagai subjek pemilu memiliki hak untuk menentukan pemimpin Aceh ke depan.

Baca:  Walhi Aceh dan Formalin Desak Pemerintah Evaluasi Izin PT THL

Rakyat harus diposisikan sebagai raja pada tataran massa yang lebih tertarik atau ingin diperlakukan secara proporsional dengan didengar apa kebutuhan dasarnya (basic need). Rakyat harus memilih para calon pemimpin Aceh ke depan yang berani berkomitmen membangun pemerintahan ekokratis (ecocratic/ecocracy). Pemerintahan ekokrasi adalah pemerintahan yang memiliki visi pembangunan bangsa yang berlandaskan pada pelestarian lingkungan. Pemerintah yang memfokuskan perhatiannya pada perkawinan konsep antara lingkungan hidup (environment) dan pembangunan (development) dalam sebuah kebijakan.

Pemerintahan ekokratis
Dengan Pilkada 2017 ini, perlu kiranya didesak pertanggungjawaban ekologis dan komitmen pembangunan pemerintahan ekokratis kepada para calon pemimpin Aceh ke depan. Agar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) seperti kerugian materi dan hilangnya nyawa akibat kebijakan yang salah pada lingkungan tidak terjadi, sudah sepantasnya masyarakat Aceh menuntut para calon pemimpin Aceh ke depan untuk komitmen pada pembangunan pemerintahan ekokratis.

Pilkada 2017 akan menguji sejauh mana komitmen para calon pemimpin Aceh mampu memainkan peranan itu. Jika gagal, demokrasi melalui arena pemilu hanya akan menguras ongkos, bukan mengeruk keuntungan dengan hadirnya pemimpin pengemban mandat dan bertanggung jawab terhadap rakyat demi kepentingan bangsa. Bisakah?

Negara dan bisnis bagaikan satu tubuh yang tidak dapat dipisahkan sebagai sumber ekonomi. Beberapa pendapat mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan Nasional. Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan.

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana SDM-nya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.

Baca:  Walhi Aceh Tolak Pengembangan Panas Bumi di Leuser

Faktor SDA sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada SDA dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, SDA saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan SDM-nya dalam mengelola SDA yang tersedia. SDA yang dimaksud di antaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

Nah, akankah Pilkada Aceh 2017 nanti melahirkan pemimpin yang peduli, serta memiliki desain politik lingkungan yang baik dan visioner? Semoga!

* Muhammad Nur, Direktur Eksekutif Walhi Aceh. Email: mnur.walhiaceh@gmail.com

Sumber: aceh.tribunnews.com

 

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama