Galeri Gugatan TUN

DPRK Tutupi Dokumen Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Selatan

Tapaktuan – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan menutup-nutupi Dokumen Rancangan Qanun Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini terungkap dalam diskusi publik yang dilaksanakan oleh LSM Yayasan Gampong Hutan Lestari (YGHL) dan LSM Insosdes Aceh Selatan pada rabu (29/6) di M.Zass Cofee, Gunung kerambil Tapaktuan.

Direktur YGHL, Sarbunis mengatakan DPRK Aceh selatan tidak mau bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, Padahal menurutnya LSM yang ada  di Aceh Selatan ingin memberikan kontribusi pemikiran, saran dan gagasan bagi penyempurnaan Qanun RTRW Kabupaten Aceh selatan yang hingga kini tak kunjung disahkan.

“Kita sudah muak dengan sikap DPRK yang membola-bola. Padahal, kita sudah bangun komunikasi dengan ketua DPRK, T. Zulhelmi. Bahkan T. Zulhelmi berjanji akan memberikan dokumen Rancangan Qanun RTRWK Tersebut”. Ujar Sarbunis.

Sarbunis menambahkan, bahwa YGHL dan Insosdesia juga sudah menyampaikan permohonan kepada pimpinan DPRK untuk bersedia menjadi narasumber dalam diskusi publik. Namun hal itu juga tidak ditanggapi secara serius.

“Menurut Aduen (red; sapaan T. Zuhelmi), beliau sudah meminta kepada Banleg untuk menjadi narasumber. Namun hingga diskusi digelar, tak satupun anggota DPRK Aceh selatan yang hadir,” tambahnya.

Sebenarnya LSM ingin menyampaikan masukan secara tertulis kepada DPRK melalui Badan Legislatif (Banleg). Sehingga Qanun tersebut dapat memunuhi kepentingan masyarakat secara umum terkait penataan pola ruang dan wilayah kabupaten Aceh Selatan ke depan.

T. Sukandi salah seorang peserta diskusi menyebutkan bahwa pembahasan qanun RTRWK harus dikawal agar tidak tertipu. Menurutnya peserta diskusi harus segera mendesak DPRK agar bersedia menerima perwakilan masyarakat dan aktivis lingkungan.

“Jangan sampai qanun yang disahkan nanti hanya akal-akalan mereka (red-DPRK) saja,” ungkapnya dengan suara lantang.

Baca:  Banyak Pembangunan Tanpa Izin & Konflik Ruang Masih Menghantui  Buruknya Pengelolaan Sumber Daya Alam di Aceh

Selain T. Sukandi, komentar senada juga disampaikan oleh Bestari Raden, Aktivis senior lingkungan hidup ini menyampaikan bahwa tidak ada alasan DPRK dan pemerintah kabupaten Aceh selatan menutup-nutupi informasi soal Qanun RTRWK, karena masyarakat sudah sangat lama menunggu.

“Tidak ada alasan bagi DPRK untuk tidak melibatkan masyarkat. Sekarang kita jangan lagi hanya diskusi, setelah hari raya Idul Fitri, kita harus sama-sama ke gedung DPRK untuk meminta penjelasan kepada anggota DPRK Aceh Selatan,” ungkapnya

Sementara itu Mayfendri, SE yang juga hadir dalam acara diskusi meminta untuk secepatnya menggelar aksi ke DPRK dan Bupati.

“Kami mendesak kita semua agar segera membuat aksi nyata, mendatangi DPRK dan Bupati untuk menanyakan perkembangan pembahasan qanun tersebut. Kami juga siap menurunkan massa jika diperlukan,” ungkap May Fendri, yang juga salah seorang aktivis di Aceh Selatan.

Pengelolaan Hutan

Diskusi Publik yang dirangkai dengan buka puasa bersama tersebut, juga menghadirkan narsumber Irwandi, SP. MP, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan Aceh Wilayah 6 Subulussalam. Dalam kesempatan tersebut irwan lebih banyak menyinggung soal aturan pengelolaan hutan di Aceh.

Sesuai dengan ketentuan terbaru bahwa pengelolaan hutan Aceh akan dikelola oleh provinsi melalui KPH. KPH yang sudah dibentuk tersebut mengacu pada Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga PKH Wilayah 6 memiliki cakupan wilayah yang terdiri dari 4 kabupaten/kota yakni Subulussalam, Singkil, Aceh Selatan, dan sebagian Abdya (Kecamatan Tangan-tangan-Lembah Sabil).

Irwandi menyampaikan bahwa hutan Aceh memiliki potensi yang luar biasa, bila dikelola secara baik.

“Hutan Aceh harus benar-benar dikelola dengan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek lingkungan maupun aspek sosial kemasyarakatan. Kita juga tidak ingin hanya melihat aspek perlindungan, tapi juga harus memperhatikan aspek sosialnya, Ini sesuai dengan Visi Dinas Kehutanan Aceh, hutan lestari, masyarakat sejahtera,”. Terang Irwandi

Baca:  Sidang Pemeriksaan Tentang Gugatan SK Bupati Aceh Tamiang Digelar

Dalam konteks tata ruang, Irwamdi menambahkan, Aceh selatan memiliki karakteristik lingkungan yang beragam. Hutan Aceh selatan masuk dalam kawasan Ekosistem Leuser. Selain itu Aceh Selatan juga memiliki Suaka margasatwa dan koridor satwa.

“Oleh karena itu, kebijakan tata ruang harus juga melihat hal-hal yang sifatnya konservasi, sehingga kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan akan dapat kita wujudkan bersama-sama,” pungkasnya. (ril)

Sumber: acehselatan.com

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama