CATATAN KRITIS 2017

CATATAN KRITIS 2017

Kami Tolak Tambang PT. EMM

Hak Atas Tanah adalah HAM

Oleh: Nasir Buloh / Kadiv Advokasi Walhi Aceh

Tanah adalah hak asasi bagi setiap manusia. Baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, memiliki serangkaian keterkaitan untuk langsungan hidupnya melalui tanah tersebut.

Tanah dalam konteks ini adalah tempat, lokasi atau ruang yang dijadikan sumber keberlanjutan kehidupan bagi setiap orang. Baik untuk tempat tinggal (rumah), tempat untuk membangun kehidupan sosial (keluarga, komunitas), memiliki sejarah, tempat bercocok tanam (pekerjaan), tempat mengambil kebutuhan hidup (kesehatan, air, udara bersih), tempat untuk kelestarian alam (flora dan fauna). Juga penting bahwa, tanah memiliki hak kepemilikan, dengan berbagai dasar hukum (hukum adat dan hukum nasional).

Undang-undang Dasar 1945 mengakui hak atas tanah dalam berbagai kepentingan. Seperti sebagai hak milik yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang, hak untuk tempat tinggal. Demikian juga dengan berbagai aturan perundang-undangan lainnya yang mengakui hak atas tanah.

Hak atas Tanah terkait dengan:

Pertama, hak atas kepemilikan. Tanah adalah kepemilikan, baik kepemilikan atas tanah maupun kepemilikan akses terhadap tanah yang ada untuk berbagai kepentingan dan keperluan orang-orang yang mengaksesnya. Untuk hak kepemilikan akses, biasanya setiap orang atau masyarakat, mengambil keuntungan dari tanah untuk kelanjutan hidupnya, seperti air yang keluar dari sebuah ruas tanah untuk irigasi dan air minum sebuah komunitas; kekayaan tanaman dan binatang yang ada di atas tanah tersebut untuk makan, berobat, keseimbangan alam 9mencegah banjir) untuk komunitas dan setiap orang yang ada di sekitarnya, atau akses disewa untuk tempat tinggal maupun tempat usaha.

Sementara hak kepemilikan (yang bukan sekedar akses), terdiri dari berbagai jenis hak (hukum); seerti hak milik, hak masyarakat adat, hak guna pakai, dan berbagai hak lainnya. Jenis hak ini secara tegas diatur dalam Konstitusi Indonesia, Pasal 28H ayat 4 UUD 1945. Demikian juga dengan Perjanjian Internasioanl atas Hak Sipil dan Politik pasal 2 ayat (1) tentang hak milik.

Kedua, hak atas rumah, kediaman dan pemukiman. Hak atas rumah merupakan hak dasar manusia yang termasuk dalam kebutuhan primer setiap manusia. Hal tersebut diakui dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28H ayat (1) yang menjelaskan, bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir, batin, bertempat tinggal, (…)”.

Jaminan serupa juga dapat dilihat pada UU No.39/1999 tentang HAM (pasal 40), UU No.11/2015 tentang Pengesahan Perjanjian Internasioanl Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (pasal 11 ayat 1), serta UU khusus perumahan yaitu UU No.1/2011 tentang perumahan dan kawasan permukinam (pasal 5 (1) dan pasal 19).

Baca:  Nafasindo Serahkan 347,4 Ha Sawit

Oleh karena itu negara atau pemerintah (lokal) juga harus menyediakan aspek pendukung dalam hak atas perumahan yaitu wilayah/tanah, di mana tanah tersebut sebagai tempat didirikannya bangunan atau rumah untuk kebutuhan papan (hak atas rumah) setiap manusia. Atau setidak-tidaknya, tanah yang bisa digunakan secara bersama-sama, seperti rumah susun (UU No. 20/2011 tentang rumah susun).

Ketiga, hak atas keluarga. Terkait dengan hak atas rumah, kediaman dan pemukiman, hak atas tanah juga relevan dilihat dari perspektif hak atas keluarga. Hak atas tanah bersama hak atas ketersediaan perumahan dan kediaman yang nyaman dan aman serta sehat menjadi pra syarat bagi keluarga yang sehat. Dalam UU No.12/2005 tentang hak sipil dan politik pasal 17 dan pasal 23 mengatur tentang hak atas keluarga.

Selain itu, hak atas tanah relevan bagi keluarga yang menggantungkan hidupnya pada profesi atau mata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, pengelolaan pesisir pantai, perniagaan atau perdagangan. Jenis pekerjaan ini adalah jenis pekerjaan yang banyak didapati dimasyarakat Indonesia.

Keempat, hak atas pekerjaan. Tanah memberikan dan memiliki hubungan dengan hak atas pekerjaan. Dengan adanya akses atas tanah dan kepemilikan tanah, yang kemudian digunakan untuk usaha, baik perkebunan rakyat, peternakan, hutan rakyat, hutan adat, dll, memberikan jaminan kelangsungan hidup pemenuhan kebutuhan dan pendapatan.

Kelima, hak atas kelangsungan hidup. Hak atas lingkungan hidup adalah hak di mana setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan. Hak ini sudah diakui oleh Sidang Komisi HAM pada april 2001.

Di Indonesia, hak atas lingkungan diadopsi dalam amandemen UUD 1945, padal 28H ayat (1) yang menyatakan: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Jaminan ini kemudian tercermin dalam, baik UU soal HAM pada UU No. 39/1999 tentang HAM padal 9 (3) maupun UU No.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, “hak untuk lingkungan hidup membutuhkan tanah yang di atasnya hidup dan terdapat pepohonan (…)”. Bahkan hak masyarakat atas kualitas lingkungan hidup yang baik juga diakui bersumber dari hutan (pasal 68 ayat 1, UU No. 41/1999). Demikian juga dengan UU No.8/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang menyatakan bahwa “masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan; serta pemanfaatan hutan” (pasal 58 a dan b).

Baca:  AGC: Demi Selamatkan Rakyat, Aceh Harus Moratorium Perkebunan Sawit

Keenam, hak atas air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat signifikan dalam menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas hidup setiap individu, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama. Air bagi setiap individu terkait dengan ketersediaan, akses dan fasilitas untuk mendapatkannya. Baik untuk kebutuhan kesehatan, maupun untuk pekerjaan seperti irigasi pertanian, ataupun penyangga lingkungan hidup.

Pengakuan air sebagai HAM mengindikasikan dua hal di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikain penting bagi hidup manusia; sementara di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air, sebagaimana diatur dalam Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya 9Ekosob) PBB dalam komentar umum No. 15/2002.

Ketujuh, hak atas kesehatan. UUD 1945 mengatur hak atas kesehatan pada pasal 28H menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Hak atas kesehatan ini membutuhkan hak atas tanah sebagai tempat terselenggarakannya kesehatan pada masyarakat. Dengan kata lain, tanah sebagai syarakat untuk penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas publik.

Selain itu, hak atas tanah mempunyai peranan yang penting terkait apa yang ada di atas dan di bawah tanah tersebut, yang bisa dapat mempengaruhi kesehatan pada masyarakat. Contohnya tanah atau air yang ada di atas tanah tersebut yang telah terkontaminasi oleh limbah pabrik, dapat mempengaruhi dan mengganggu kesehatan pada masyarakat yang berada di lingkungan tanah tersebut.

Kedelapan, hak atas pangan. Menurut pasal 25 (1) Deklarasi Universal Hal Asasi Manusia (DUHAM) “setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya”.

Pangan merupakan HAM, sebagaimana pangan yang merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjalankan kelangsungan hidup yang sehat dan sejahtera. Sebagai salah satu HAM, hak atas pangan diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, karena hakikatnya dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Salah satu sumber penting untuk memenuhi hak atas pangan adalah lahan, ladang dan tanah yang bersifat produktif untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Dalam hal ini, hak tas tanah merupakan hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap manusia.

Baca:  WALHI dan Masyarakat Trumon Timur Audiensi dengan Bupati Sama Indra Lintas Atjeh 10:34 PM news WALHI dan Masyarakat Trumon Timur Audiensi dengan Bupati Sama Indra

Kesimpulan:

Pertama, pelanggaran Hak Atas Tanah harus dibahasakan dalam berbagai pelanggaran hal lainnya, sebagaimana dibahas di atas. Bisa dikategorikan ke dalam 3 hal besar yaitu, kepemilikan, identitas, atau kelayakan hidup.

Kedua, ada 3 kewajiban Negara terhadap hak atas tanah; 1). Menghormati Hak Atas Tanah, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dapat menikmati “Hak Atas Tanah” atau berbagai hak sebagaimana yang disampaikan di atas. Negara tidak dibenarkan untuk mengganggu atau bahkan mengambil tanah-tanah atau berbagai hak yang terkait dengan tanah, terlebih-lebih jika diambil secara sewenang-wenang, tanpa informasi, tanpa proses dan tanpa alasan yang tepat. Ini alasan yang justru menganggu HAM. Sebaliknya, ada alasan yang cukup misalanya jika ada bencana alam, maka orang-orang yang hidup di atas tanah tertentu bisa dipindahkan secara baik dan dalam kurun waktu tertentu. 2). Melindungi Hak Atas Tanah, negara berkewajiban untuk memastikan adanya perlindungan kepada setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, jika ada upaya dari pihak tertentu yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Hak Atas Tanah atau hak-hak lain yang terkait Hak Atas Tanah bisa terlanggar atau sudah terlanggar. 3). Memenuhi hak atas tanah, negera berkewajiban untuk menyediakan aturan hukum dan administrasi, termasuk mendasari pada hukum adat yang berlaku pada tanah atau lahan tertentu sejauh tidak menganggu dan mencederai hak lainnya. Seperti, menyediakan fasilitas dan penunjang lainnya, untuk memastikan jaminan penggunaan tanah dan lahan untuk kehidupan yang lebih baik.

Ketiga, oleh karenyan, dari dua kesimpulan di atas, perlu untuk melihat dalam soal jenis hak yang dilanggaran atau akibat dari pelanggaran tersebut, untuk mengetahui arah tuntutan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Atas Tanah harus diajukan.

Diambil dari buku Panduan Advokasi Hak Atas Tanah (KontraS)

No Comments Yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hari Lingkungan Hidup Dunia

Hari Lingkungan Hidup Dunia

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi