Galeri Gugatan TUN

Kenapa Qanun RTRW Aceh Perlu Direvisi?

Banda Aceh, 6/10/2016. Tidak hanya publik, pimpinan DPRA T. Irwan Djohan juga memberikan pertanyaan yang sama, kenapa qanun RTRW Aceh perlu direvisi?

WALHI pernah ajukan Judicial Review (JR) Qanun No.19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh. Ada beberapa alasan hukum mengapa WALHI mengajukan uji materi RTRW Aceh. Yakni pertama, Qanun RTRW Aceh bertentangan dengan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, bertentangan secara prosedural/aspek prosedur. Ketiga, bertentangan secara substansial dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengaturan dalam Qanun tersebut dinilai melanggar karena tidak terdapat nomenklatur maupun pengaturan terkait Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Selain itu qanun tersebut juga tidak mengatur tentang Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional.

Uji materi ini ditempuh setelah sebelumnya dilakukan berbagai upaya penolakan tata ruang oleh Walhi dan masyarakat sipil. Namun upaya tersebut belum juga membuat pemerintah Aceh mengakomodir masukan dan partisipasi masyarakat Aceh.

Pelanggaran baik secara prosedural maupun substansial dalam Qanun yang telah disahkan pada 31 Desember 2013 oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tersebut, berpotensi membuka akses perusakan lingkungan secara sistematis. Bahkan pasca pembahasan dan persetujuan qonun tersebut muncul berbagai polemik. Diantaranya menyangkut pengabaian pengaturan wilayah kelola mukim sebagai wilayah hak asal usul masyarakat adat di Aceh, padahal wilayah kelola masyarakat diakui dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Paska penolakan JR oleh Mahkamah Agung, Walhi Aceh tetap melakukan advokasi nonlitigasi dalam mendorong revisi qanun RTRW tersebut, dilaksanakan berbagai bentuk diskusi dan kampanye media. Kemudian pada pertengahan 2016, Walhi Aceh membentuk tim penyusun rumusan qanun perubahan tentang qanun RTRW Aceh. Hasil dari kerja tim perumus, kemudian di seminarkan untuk mengkritisi dan menerima masukan dari berbagai pihak secara subtansi.

Baca:  Walhi Aceh Bersama Lima LSM Ancam Lapor ke Jakarta

Kemudian pada tanggal 6/10/2016 Walhi Aceh menyerahkan draf revisi rancangan qanun tersebut kepada pimpinan DPRA, yang diterima langsung oleh T. Irwan Djohan selaku wakil ketua DPRA. Muhammad Nur Direktur Eksekutif Walhi Aceh menjelaskan sejumlah alasan dan pandangan terkait pentingnya dilakukan revisi qanun RTRW Aceh. Apa yang dilakukan Walhi Aceh hari ini merupakan bagian dari sumbangsih pikiran positif untuk masukan terhadap permasalahan yang belum terakomodir dalam qanun yang sudah ada.  Setidaknya, rancangan qanun yang diserahkan oleh Walhi Aceh menjadi dasar pikir dan pengayaan pemahaman kepada DPRA dalam melihat polimik qanun RTRW Aceh saat ini.

Irwan Djohan memberikan apresiasi kepada Walhi Aceh atas upaya dan sumbangsih pikiran positifnya dalam mengkritisi qanun RTRW Aceh. Ia berjanji apa yang menjadi masukan Walhi Aceh akan didiskusikan bersama dengan Banleg DPRA dan berkomitmen agenda revisi ini dimasukan dalam Prolega tahun 2017 nanti.[]

 

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama