CATATAN KRITIS 2017

CATATAN KRITIS 2017

Kami Tolak Tambang PT. EMM

Jakarta-LintasGayo.co : Sekretaris Komisii II DPR Aceh, Muhammad Amru mengatakan pihaknya mendatangi Kementerian Kehutanan untuk bahas persoalan konflik lahan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Aceh Tenggara.

“Kami sudah berada Jakarta bersama rombogan Komisi II dengan melibatkan utusan BAPPEDA dan Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Aceh,” kata putra asli Gayo Lues ini, melalui rilis nya yang diterima LintasGayo.co, Kamis 20 Agustus 2015.

Muhammad Amru juga mengatakan bahwa Komisi II DPR Aceh terus berupaya memediasi konflik antara pihak balai besar TNGL dengan petani di Aceh Tenggara.

“Rombongan yang ikut dari komisi II adalah T Ahyar sebagai Ketua Komisi, Drs Darmawan, Rudi Fatahullah SH.i dan Kartini Ibrahim. Selain itu, juga hadir mewakili masyarakat Aceh Tenggara yaitu Muslim dan Yashud dari Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKKGL), sedangkan dari pihak BB TNGL belum dipastikan siapa yang akan hadir,” papar politisi Partai Aceh ini.

Beberapa bulan lalu, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BB TNGL) telah menertibkan lahan seluas 112 Hektar dan akan dilanjutkan lagi dalam waktu dekat seluas 81 hektar.

“Komisi II sangat menyayangkan eksekusi yang dilakukan BB TNGL, yang menurut kami merugikan masyarakat dikawasan tersebut khususnya para petani, Hingga saat ini tercatat 112 Ha lahan kebun sawit, karet dan coklat telah dieksekusi pihak BBTNGL, dan dalam waktu dekat 81 Ha lagi telah di data untuk dilakukan eksekusi. Kahi berharap ada langkah yg lebih nbijak dari pihak pemangku kepentingan di BB TNGL tanpa harus menyakiti hati petani yg sudah amat menderita itu,” jelas Amru.

Dikatakannya, pihaknya meminta agar BBTNGL tidak serta merta menyalahkan petani, tapi akibat lemahnya pengawasan adalah penyebab dari ini semua, dari awal tidak ada pemberitahuan mengenai peraturan dari BBTNGL tersebut.

Baca:  Walhi Aceh Menolak AMDAL Jalan Bebas Hambatan dan Tol Provinsi Aceh

“Sudah puluhan tahun begini baru dieksekusi, kenapa tidak dari awal, petani jelas sangat dirugikan. Kita minta Pemerintah Pusat agar dapat mendengar aspirasi masyarakat di daerah ini, jangan anggap kawasan ini sebagai tanah jajahan tanpa menghiraukan sedikitpun jeritan warga petani disini, selesaikan masalah dengan bijak tanpa menimbulkan dendam antar warga dengan pimpinannya,” kata Amru dengan nada tinggi.

Sementara Yashud, pendamping masyarakat dari PPKKGL mengatakan akan memperjuangkan hak-hak para petani. “Kami mengecam keras BBTNGL yang menebang tanaman masyarakat y masuk ke kawasan TNGL, kenapa tidak dari dulu ditertibkan,”ujarnya.

Masalah ini menurutnya harus diluruskan. Banyak tahapan yang telah dilalui, mulai dari pemerintahan Aceh Tenggara untuk menyelesaikannya, ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintahan Aceh hingga akan duduk bersama dengan pihak terkait di Kementerian Kehutanan yang diinisiasi oleh Komisi II DPRA.

Sebelumnya, Komisi II DPR Aceh (DPRA) memprakarsai Rapat di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Kota Medan, Kamis (14/5), menyampaian 7 poin hasil rekomendasi rapat dengar pendapat di gedung DPRA pada 4 Mei 2015 dan diserahkan langsung kepada pengurus Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL).

Sumber: http://lintasgayo.co/2015/08/20/konflik-lahan-tngl-tak-kunjung-usai-komisi-ii-dpr-aceh-datangi-kemenhut

Hari Lingkungan Hidup Dunia

Hari Lingkungan Hidup Dunia

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi