Galeri Gugatan TUN

Limbah Geotermal Jaboi Sabang Cemari Lingkungan

 

Banda Aceh, 6/2/2018. Walhi Aceh mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa limbah hasil pengeboran proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geotermal Jaboi Sabang mencemari lingkungan warga. Pencemaran limbah tersebut berdampak terhadap kebun warga, lapangan bola, serta sumber air bersih masyarakat di Desa Keneukai, Kecamatan Suka Jaya, Sabang. Dampak dari pencemaran limbah tersebut tanaman kebun warga teramcam punah, air bersih konsumsi warga menjadi asin, serta lapangan bola yang digenangi air limbah tidak dapat dipergunakan.

Catatan Walhi Aceh, proyek PLTP Jaboi Sabang oleh PT. Sabang Geotermal Energy (SGE) pada oktober 2017 pernah terjadi kasus pencemaran, limbah pengeboran yang di alirkan telah merusak ekosistem sungai serta berdampak terhadap kesehatan warga terserang penyakit gatal. Kasus serupa kembali terjadi pada akhir januari 2018, pencemaran limbah mengancam lahan perkebunan dan fasilitas publik di Desa Keneukai.

Kegiatan pengeboran pertama proyek PLTP Geotermal Jaboi dilakukan pada awal tahun 2018. Proyek ini diresmikan oleh Plt Wali Kota Sabang pada februari 2017, dengan luas areal mencapai 6.898 hektar. Alat yang digunakan oleh PT SGE didatangkan dari Jepang, seluruh pemegang saham PT. Bukaka, PT. Dian Sakti dan PT. Global Energy Aliansi yang yang memiliki dana awal sebesar 5.000.000 USD (project account). Listrik yang di hasilkan oleh PT SGE tersebut dijual kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, listrik akan dikoneksikan melalui kabel bawah laut.

Terkait pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) proyek PLTP Geotermal Sabang, Walhi Aceh mendesak Dinas Lingkungan Hidup Kota Sabang, serta Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Aceh untuk melakukan audit lingkungan dan uji laboratorium untuk memastikan ambang batas baku mutu air yang telah terkontaminasi dengan limbah B3 tersebut. Jika kemudian ditemukan tindakpidana lingkungan, maka harus diberikan sanksi dan melakukan review izin sesuai aturan yang berlaku.

Baca:  Buku Catatan Akhir Tahun: Menelusuri Langkah Walhi Aceh 2016

Dalam kasus ini, PT. SGE wajib memberikan pertanggungjawaban lingkungan dan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat akibat dari pencemaran limbah. Lahan warga dan fasilitas publik yang tercemari limbah harus direhabilitasi. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kembali fasilitas publik, serta lahan perkebunan dapat produktif kembali sebagai sumber perekonomian warga.

Kasus ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan harus dilakukan secara kontiue pada kegiatan pembangunan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sabang juga harus peka dan responsif terhadap laporan warga. Karena apa yang dilakukan oleh warga merupakan bentuk kesadaran positif terkait peran pengawasan lingkungan hidup di tingkat tapak.

Banda Aceh, 6/2/2018

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Eksekutif Daerah WALHI Aceh

 

Muhammad Nur

Direktur

Cp. 0812 6970 494

 

No Comments Yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama