CATATAN KRITIS 2017

CATATAN KRITIS 2017

Kami Tolak Tambang PT. EMM

Nagan Raya, 14/9/2015

Pertemuan Dengan Masyarakat Desa Kuala Seumanyam, Darul Makmur, Nagan Raya, 14 September 2015Persoalan di Rawa Tripa Kabupaten Nagan Raya Aceh, Desa Kuala Seumanyam tidak selamanya bicara lahan gambut, atau perubahan iklim. Namun, urgensi persoalan yaitu mengenai hak-hak warga untuk mendapatkan ruang, pelayanan dan infastruktur yang layak. Hal ini harus menjadi agenda utama yang harus diperhatikan semua pihak baik negara maupun perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan catatan BPN Provinsi Aceh, ada 38.565,21 hektar ruang yang dikuasai HGU Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di wilayah Tripa saat ini yang terdiri dari; PT.Kalista Alam, PT Gelora Sawita, PT. Agra Para Citra, PT. Asra Agro Lestari, PT. Surya Panen Subur dan PT Dua Perkasa.

WALHI Aceh dalam hal ini merespon tuntutan warga Desa Kuala Seumanyam yang meminta kepada perusahaan dan pemerintah untuk dapat memberikan dan memfasiltasi kebutuhan tanah seluas 4 hektar untuk dijadikan tanah kuburan umum. Selain itu, warga juga meminta dibangun kembali desa yang ditinggalkan di masa konflik. Penguasaan ruang oleh HGU Perkebunan Sawit berdampak buruk terhadap keutuhan kawasan Desa Kuala Seumayam. Tidak hanya mempersempit ruang untuk pemukiman, ketersediaan sarana dan prasarana publik juga tidak mampu disediakan oleh negara.

Sedangkan usia kemerdekaan Republik Indonesia sudah mencapai 70 tahun dan perdamaian Aceh telah berlangsung selama 10 tahun. Nikmatnya kemerdekaan dan indahnya suasana damai belum sepenuhnya dirasakan oleh warga yang ada di Desa Kuala Seumanyam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Surat Pemerintah Desa Kuala Seumanyam dengan Nomor 26/IX/Kuala Semanyam/2012 tanggal 19 September 2012 perihal Permohonan Alokasi Lahan Untuk Gampong Kuala Semanyam yang ditujukan kepada Dir. PT. Kalista Alam (KA), menjadi salah satu bukti kalau mereka belum sepenuhnya berdaulat di bawah bendera kemerdekaan republik ini.

Baca:  Walhi Aceh Dorong Revisi Pergub No 10/2017

warga kuala seumanyamMemperhatikan kondisi di atas, WALHI Aceh menggelar pertemuan dengan warga, senin pagi 14/09/2015 di desa Kuala Seumanyam. Awalnya, pertemuan ini dirancang sebagai pertemuan para pihak dengan mengundang 34 lembaga/institusi pemerintahan, mulai dari tingkat Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kementrian, CSO,  aparatur penegakan hukum, dan tiga perusahaan perkebunan sawit, termasuk PT. Kalista Alam . Namun, saat acara berlangsung yang bisa memenuhi undangan hanya peserta dari CSO dan awak media (Koalisi NGO HAM, WWF Aceh, dan Walhi Aceh). Hal ini dikarenakan sejumlah peserta terjebak banjir dalam perjalanan, tepatnya dalam kawasan HGU perkebunan sawit PT. Kalista Alam yang merupakan satu-satunya akses jalan menuju ke desa Kuala Seumanyam. Sedangkan peserta dari unsur CSO, Media, dan Walhi tidak terjebak banjir karena  hadir ke Kuala Seumanyam pada malam hari (sebelum acara).

Acara berlangsung di rumah kepala desa, dalam diskusi secara bergantian warga menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. Juga menyampaikan sejumlah upaya yang telah mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. (baca kronologis kasus)

Selain berdiskusi, juga dilakukan trecking kronologis kasus untuk melihat titik kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga ditemui dua poin permasalahan yang menjadi dasar kalau pemerintah memiliki peran besar dalam permasalahan yang dihadapi oleh warga.

Pertama; Bupati Nagan Raya pada tanggal 16 Agustus 2007 mengirimkan surat kepada PT. Kalista Alam untuk menghentikan aktifitas dilapangan , dan kemudian Bupati membentuk tim pengembalian batas areal HGU PT. Kalista Alam (surat nomor: 050/95/SK/2007). Yang menjadi masalah kemudian, hasil kerja tim ini oleh anggota tim sendiri tidak mengetahui hasil kerja, bahkan anggota DPRK yang juga sebagai tim pengukuran tidak mengetahui hasil pengukurannya sampai sekarang. Dasar kerja tim tersebut, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2008, Bupati Nagan Raya mengirimkan surat kepada Direktur PT. Kalista Alam perihal pelaksanaan kegiatan kebun PT.Kalista Alam yang isinya memerintahkan kembali untuk melaksanakan kegiatandi atas tanah yang dipersengketakan tersebut.

Baca:  AMDAL Bentuk Perusakan Lingkungan Yang Disepakati

IMG_6285Kedua; berdasarkan surat warga, pada tanggal 22 April 2008, Gubernur mengirimkan surat perintah kepada Bupati Nagan Raya agar meneliti izin lokasi dari PT Kalista Alam serta menyelesaikan persoalan konflik pertanahan yang terjadi antara PT. Kalista Alam dengan masyarakat. Namun sampai hari ini, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tidak menindaklanjuti surat Gubernur tersebut.

Berdasarkan dua permasalahan tersebut, tim bersama masyarakat menyepakati akan dilakukan pertemuan para pihak di tingkat kabupaten untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban tim pemetaan. Namun, pertemuan ini akan di dorong untuk dilakukan langsung oleh Pemerintah Provinsi.

Selain membahas dua permasalahan itu, masyarakat juga meminta kepada pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka (baca tuntutan warga) dan direncanakan pertemuan tersebut akan dilaksanakan dalam bulan oktober mendatang.

Hari Lingkungan Hidup Dunia

Hari Lingkungan Hidup Dunia

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi