Menjadi Raja di Tanah Sejengkal

Oleh: Nasir Buloh.

Menjadi buruh tentu bukan hajat banyak orang. Menjadi buruh sebuah keterpaksaan karena sebuah kondisi dan skenario perbudakan yang diciptakan oleh koorperate. Menariknya, tanpa disadari pemerintah menjadi bagian dan ikut menjadi aktor dalam mendesain drama tersebut.

Demi kepentingan rakyat – untuk kesejahteraan rakyat – membela hak rakyat, hanya menjadi janji busuk penguasa yang dikobarkan di atas panggung untuk meraup suara rakyat. Regulasi-pun demikian, sajak-sajak indah sebagai penjamin kehidupan warga terbukukan dengan indah dalam uraian pasal-pasal yang tidak pernah mampu diwujudkan. Buktinya, pengelolaan sumber daya alam di negeri yang kaya raya ini belum mampu membuat masyarakat sejahtera, hidup aman dan nyaman.

Aceh contohnya, memiliki hutan produksi sekitar 714.093 ha, hutan lindung 1.790.256 ha, dan hutan konservasi 1.057.942 ha, dari total luas daratan Aceh 5.675.840,82 ha. Cukupkah berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat? Seharusnya dengan sumber daya alam yang ada seperti, batubara, emas, pasir besi, dan sejumlah kekayaan alam lainnya sudah saatnya rakyat aceh hidup sejahtera. Buktinya, angka kemiskinan di Aceh masih diatas 17% dari total penduduk di Aceh.

Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang paling potensi di Aceh. Ruang untuk kawasan perkebunan sudah mencapai pada angka 1.195.528 ha, atau sekitar 21.06% dari total luas daratan Aceh. Dari angka tersebut, perkebunan besar memiliki luas 385.435 ha, sedangkan perkebunan rakyat mencapai 810.093 ha. Perkebunan besar berada di 15 kabupaten/kota, sedangkan perkebunan rakyat tersebut di 21 kabupaten/kota yang ada di Aceh. Pertanyaan kemudian, seberapa besar konstribusi sektor perkebunan dalam menurunkan angka kemiskinan di Aceh, khususnya perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan melalui Hak Guna Usaha (HGU).

Baca:  Aceh dan Masalah Lingkungan Hidup

Pemerintah Aceh belum mampu dan belum memiliki angka riil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Justru sebaliknya, pengelolaan perkebunan besar telah menimbulkan beragam masalah ditengah masyarakat. Konflik lahan antara petani dengan perusahaan, konflik satwa dengan manusia, bencana alam, kerusakan ekologi, praktek perburuhan, alih fungsi kawasan, dan konflik sosial lainnya menjadi contoh buruknya pengelolaan perkebunan di Aceh.

Hilangnya ruang kelola rakyat merupakan persoalan serius di Aceh. Kenapa? Karena perampasan lahan untuk perusahaan perkebunan merupakan bagian dari skenario memiskinkan warga. Bukan sebuah prestasi bagi pemerintah, dengan banyaknya investor perkebunan di Aceh. Melainkan sebuah kegagalan dan indikator ketidak-mampuan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Cita-cita berdaulat pangan merupakan “mimpi basah” pemerintah, karena hakikatnya masyarakat akan berdaulat pangan jika masyarakat berdaulat atas tanahnya sendiri.

Kehadiran perusahaan perkebunan, yang mayoritasnya fokus pada komoditi kelapa sawit telah menyebabkan terjadinya konflik agraria dengan masyarakat. Sebuah asumsi yang keliru, lahan masyarakat masuk dalam HGU perkebunan, yang lebih tepat adalah HGU perkebunan masuk dalam lahan pertanian warga. Masyarakat merupakan pihak yang selalu dirugikan dalam kondisi di atas, pemerintah lebih memihak kepada perusahaan di tengah tuntutan warga. Keterlibatan oknum TNI/Polri yang dibayar oleh perusahaan semakin memperparah kondisi tersebut. Akhirnya, masyarakat selalu kalah di meja hijau. Bahkan hilangannya nyawa, intimidasi, teror, dan kerugian harta benda tidak menjadi perhitungan dan landasan pikir bagi pemerintah dalam mengeluarkan izin perkebunan di Aceh. Justru pemerintah berbangga hati disaat melihat rakyatnya menjadi buruh perkebunan dengan praktek perbudakan, diangkut dengan truk, gaji harian, tanpa jaminan sosial, dan bekerja di bawah tekanan, karena pemerintah beranggapan telah tersedia lapangan kerja sebagaimana yang dijanjikan di atas panggung kampanye.

Baca:  Sawit dan Dampak Kemiskinan di Aceh

Masyarakat jangan berdiam diri, masyarakat harus melawan praktek tersebut, dan masyarakat harus mempertahankan tanahnya untuk penghidupan yang lebih baik. Jadilah raja di atas tanah sejengkal, dan jangan pernah rela menjadi buruh di atas tanah seribu hektar. Karena kita bukan bangsa kuli, kita bangsa terhormat yang bisa hidup mandiri.

Sudah saatnya pemerintah sadar akan derita yang dihadapi oleh warga, hutan Aceh sudah hancur, ruang kelola masyarakat hilang, bencana ekologi terus terjadi, konflik satwa liar dengan manusia terus meningkat, dan sumber daya alam terus dikerok. Sudah saatnya melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua perizinan, teruma sektor perkebunan kelapa sawit. Pemerintah harus bersikap tegas, cabut izin perkebunan bagi perusahaan yang memiliki sengketa lahan dengan warga. Berikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya dalam pengelolaan usaha perkebunan, seperti kewajiban menyediakan kebun plasma bagi masyarakat, pengelolaan lingkungan yang baik, dan sejumlah kewajiban lainnya. (Nasir Buloh)

No Comments Yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *