Galeri Gugatan TUN

Mukim Desak Pemerintah Cabut Izin PT. MPT dan PT. RPPI di Aceh Utara

Lhokseumawe, 14/4/2016

Desakan untuk mencabut izin PT. Mandum Payah Tamita (MPT) dan PT. Rencong Pulm dan Paper Industry (RPPI) terus berlanjut. Hari ini 14/4/2016 perwakilan forum mukim Aceh Utara dan tokoh masyarakat menggelar pertemuan dengan beberapa LSM di Lhokseumawe membahas permasalahan kedua perusahaan pemegang izin IUPHKK-HTI tersebut.

Kehadiran kedua perusahaan tersebut telah berdampak cukup serius terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, terjadinya bencana banjir, dan konflik satwa dengan penduduk setempat. Kondisi tersebut juga diakui oleh Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib dengan berbagai statemennya di media massa dalam merespon sejumlah bencana banjir di Aceh Utara.

Selain itu, kedua perusahaan tersebut berdasarkan sejumlah analisis dan kajian ditemukan cacat proses penerbitan izin, sesuai dengan ketentuan pengeluaran izin PT. MPT merupakan kewenangan pusat, namun yang terjadi izin tersebut di keluarkan oleh Gubernur Aceh pada tahun 2003, ini sebuah pelanggaran hukum.

Mukim mendesak Bupati Aceh Utara untuk mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin PT. MPT dan RPPI, “bek cuma pegah mantong bak media, tapi harus na bukti nyata, Bupati behoe han petubit rekomendasi” (jangan hanya berkomentar di media, akan tetapi harus ada bukti nyata, Bupati berani tidak mengeluarkan surat rekomendasi) kata salah seorang mukim dalam pertemuan tadi pagi.

Mukim dan tokoh masyarakat berpendapat, jika pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan persoalan kedua perusahaan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat yang kena dampak akan melakukan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Juga kasus kedua perusahaan tersebut akan dibawa keranah hukum, terlebih bukti pelanggaran yang dilakukan sudah dimiliki.

LSM yang hadir seperti, Walhi Aceh, HAKa, PeNa, KPHA, BYTRA, SILFA, dan LBH Pos Lhokseumawe berpendapat siap mendampingi warga dalam penyelesaian kasus tersebut. Dan pada hari yang sama surat menyurati Bupati Aceh Utara untuk meminta kesediaan waktu melakukan audiensi, sekaligus untuk meminta bupati mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin kedua perusahaan HTI itu.

Baca:  Walhi Ragukan Pemerintah Aceh Kelola Laut

Semua pihak yang terlibat dalam pertemuan dengan Mukim memiliki pandangan dan pendapat yang sama kalau izin PT. MPT dan PT. RPPI harus di cabut, karena selain telah melanggaran proses perizinan juga telah terjadi dampak yang cukup serius terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, terjadi bencana, dan konflik satwa dengan penduduk.

Oleh karena itu, paska pertemuan sepakat akan melakukan audiensi dengan Gubernur Aceh dan DPR Aceh untuk membicarakan permasalahan perusahaan HTI dimaksud. Dan tidak menutup kemungkinan, jika Pemerintah Aceh Utara dan Pemerintah Aceh tidak mampu menyelesaikannya, permasalahan ini akan dibawa ke pemerintah pusat. (Nasir Buloh / Kadiv Advokasi Walhi Aceh).

No Comments Yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama