HABA BEUTONG TOLAK PT EMM

Catatan 2015: Perkebunan dan Konflik Lahan di A...

Oleh: Nasir Buloh. Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor paling potensi di Aceh, berdasarkan data Pemerintah Aceh per maret 2015 penguasaan ruang/kawasan untuk sektor ini mencapai 1.195.528 ha (perkebunan besar 385.435 ha dan perkebunan rakyat 810.093 ha). Perkebunan besar dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) dengan penguasaan lahan terluas berada di Kabupaten Aceh Timur 101.321 [...]

Walhi Aceh Laksanakan KDLH Ke II Tahun 2015

Banda Aceh, 8/12/2015 Walhi Aceh telah melaksanakan Rapat Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) Ke II Walhi Aceh Tahun 2015 membawa tema “COP Paris Versus Komitmen Pemerintah Lokal Menuju Agenda Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan di Aceh”. KDLH ini dihadiri oleh sebagian besar lembaga anggota Walhi Aceh. Kegiatan berlangsung mulai tanggal 8 – 9 desember [...]

Walhi Aceh Selenggarakan Workshop Konsolidasi C...

Banda Aceh, 7/12/2015 Meskipun Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Walhi Aceh terkait judisial review Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang RTRW Aceh Tahun 2013 – 2033, tidak membuat surut semangat Walhi untuk terus mendorong revisi qanun tersebut. Berdasarkan putusan MA nomor 63 tahun 2014, secara prosedural hukum qanun RTRWA dianggap tidak bermasalah. Namun di [...]

WALHI Aceh: Aceh Merugi Lebih 10 Trilyun Atas K...

Senin, 26 Oktober 2015 10:39 WIB Banda Aceh- pembangunan Aceh selama ini tidak sesuai dengan seiring dengan kelestraian lingkungan hidup. Alih fungsi hutan menjadi kawasan garapan dengan dalih perbaikan ekonomi dan mempermudah akses warga, merupakan salah satu buktinya. Akibatnya, Aceh semakin akrab dengan bencana. Dalam catatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Pemerintah Aceh melalui RPJM [...]

Walhi Aceh Kritisi Kebijakan Wilmar

“Ikan mati  di lempar  ke sungai tidak akan hidup lagi”  itulah closing statement dari Wilmar yang disampaikan oleh Simon Siburat / Siew Wai perusahaan Wilmar dalam kegiatan diskusi publik pemantauan atas pelaksanaan kebijakan Wilmar, 10 – 11 September 20115 di Medan. Bagi Walhi Aceh, tiga kebijakan Wilmar yang di agung-agungkan itu belum mampu menyelesaikan persoalan [...]

Warga Krueng Simpo Temui DPRA Terkait Sengketa ...

Banda Aceh, 17/9/2015 Merasa permasalahannya tidak mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen, perwakilan warga dari Krueng Simpo, Kec. Juli menghadap DPRA. Dalam pertemuan dengan Teuku Irwan Djohan, ST selaku Wakil Ketua DPRA, warga menyampaikan sebenarnya permasalahan yang mereka hadapi sudah berulang kali disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen namun sampai hari belum ada upaya penyelesaian. “jangankan [...]