HABA BEUTONG TOLAK PT EMM

Nurzahri: DPRA Tolak Izin Pertambangan PT EMM

JAKARTA – Ketua Komisi II DPR Aceh, Nurzahri ST menegaskan, DPRA menolak pemberian izin pertambangan kepada PT Emas Mineral Murni (EMM) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Alasannya, pemberian izin tersebut melanggar kewenangan Aceh seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

Penegasan Nurzahri itu disampaikan saat tampil sebagai saksi dalam sidang gugatan pemberian izin operasi produksi mineral oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPMA) Nomor 66/I/IUP/PMA/2016 tentang persetujuan penyesuaian dan peningkatan tahap izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam dalam rangka penanaman modal asing untuk komoditas emas kepada PT Emas Mineral Murni tanggal 19 Desember 2017, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Rabu (16/1).

Gugatan tersebut dilayangkan Walhi Aceh dan masyarakat dengan tergugat Kepala BKPM yang telah mengeluarkan izin. Penggugat minta agar izin tersebut dibatalkan. Kuasa Hukum Walhi dan warga Aceh, Judianto Simanjuntak dan Ronald M Siahaan mengatakan, izin dari BKPM itu melanggar kewenangan dan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Dalam kesaksiannya, Nurzahri menyatakan, bahwa kewenangan memberikan izin usaha pertambangan yang berlokasi di Aceh sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, termasuk perusahaan modal asing. “Semuanya sudah diatur dalam Qanun Pertambangan Mineral dan Batu Bara,” kata politisi Partai Aceh ini.

Ia memastikan, sampai saat ini BKPM tidak pernah melakukan konsultasi atau pertemuan dengan DPRA terkait dengan pemberian izin PT EMM tersebut. “BKPM memang pernah menyurati DPRA, tapi itu sebagai jawaban dari surat DPRA,” tukas Nurzahri. Ia mengungkapkan, pihaknya mengetahui aktivitas PT EMM dari pemberitaan media, diskusi, dan juga demonstrasi, serta laporan masyarakat. Areal PT EMM meliputi Beutung-Benggala, Nagan Raya dan Pegasing-Celala, Aceh Tengah.

Baca:  Minta Izin PT. EMM Dicabut, MAhasiswa Gayo Demo di DPRA

Menindaklanjuti keresahan masyarakat dan berbagai protes, Komisi II yang turut membidangi pertambangan, kemudian memanggil berbagai pihak termasuk Pemkab Nagan Raya, Pemkab Aceh Tengah, Dinas Pertambangan dan Mineral Provinsi Aceh dan beberapa pihak lainnya.

“Dari pertemuan itu kami mengetahui bahwa ternyata tidak izin pertambangan yang dikeluarkan. PT EMM memang pernah mengajukan izin ekplorasi ketika perusahaan tersebut masih berstatus badan usaha nasional. Tapi ketika mengajukan izin eksploitasi, tidak pernah ada izin dari Pemerintah Aceh. Statusnya pending,” papar Nurzahri.

Tapi ketika status perusahaan menjadi perusahaan modal asing, maka izin dikeluarkan oleh BKPM tanpa pernah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Aceh dengan pertimbangan dari DPR Aceh. Ia memang mengakui Pemkab Nagan Raya pernah mengeluarkan izin analisa mengenai dampak lingkungan atau Amdal untuk areal 3600 hektare kepada PT EMM ketika berstatus perusahaan swasta nasional.

“Tapi dari data yang kami peroleh, areal seluruhnya mencapai 10 ribu hektare mencakupi wilayah Benggala Beutung Ateuh, Nagan Raya dan Kecamatan Pegasing serta Celala, Aceh Tengah, di mana 4.200 masuk hutan lindung, 2800 hektare lainnya masuk kawasan lain dan Kawasan Ekosistem Leuser,” sebut Nurzahri.

Di akhir kesaksiannya, Nurzahri mengingatkan agar tidak terulang kembali konflik Aceh seperti yang terjadi setelah ditemukannya gas alam Arun pada 1972. “Waktu itu, empat tahun kemudian yakni pada 1976 terjadi konflik. Kita tidak ingin konflik serupa terulang di masa akan datang,” tukas Nurzahri.(fik)

sumber: http://aceh.tribunnews.com/2019/01/17/nurzahri-dpra-tolak-izin-pertambangan-pt-emm