Patok Terakhir: Sebuah Catatan

Teringat lirik lagu Koes Plus “Kolam Susu” …Orang bilang tanah kita tanah surga –
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman…, BENARKAH?

Terlepas  benar/tidak lirik lagu itu, tapi yang pasti tersirat sebuah tanggungjawab bagi negara untuk memberikan “surga” kepada kita selaku rakyatnya. Hidup merdeka merupakan hak kita semua, dan miskin bukanlah sebuah cita-cita. Bagaimana kalau dimiskinkan? oleh siapa dan bagaimana? sadarkah kita? atau kita rela hidup terjajah di atas “tanah surga”, terjajah di bawah kibaran bendera kemerdekaan. Kapan? tentu sekarang kita bangkit dan melawan penjajahan itu untuk merebut kembali sejengkal tanah tempat kita tancapkan “tongkat kayu” dan menikmati indahnya surga.

Di alam merdeka, negeri ini terus menjadi penjaja sumber daya alam. Kekayaan alam negeri ini dieksploitasi tanpa batas dan rakyat dijadikan kuli murah setelah penguasaan aset oleh pemilik modal. Kekayaan alam lebih banyak dinikmati segelintir pemodal dalam dan luar negeri (Muhammad Arman Manila). Melihat kondisi saat ini, mungkin ada yang salah dalam menterjemahkan pesan pendiri bangsa ini (Soekarno) “Aku tinggalkan Kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya.” Buktinya, hampir mencapai usia 71 tahun Indonesia merdeka kondisi rakyatnya masih hidup miskin dan belum sejahtera.

Indonesia negeri kaya sumber daya alam yang tersebar diseluruh penjuru nusantara dan  Aceh salah satunya. Sayangnya dengan sumber daya alam itu belum mampu mensejahterakan rakyat, kemiskinan selalu menjadi pemandangan yang menarik di tengah kekayaan itu. Sebenarnya bukan miskin, akan tetapi dimiskinkan oleh sebuah sistem di negeri sendiri. Ya! hanya dinikmati oleh segelintir orang, juga para penguasa yang berjubah negara bersama kroninya.

Baca:  Polling Opini Publik "Moratorium dan Review Perizinan Perkebunan Sawit di Aceh, Seberapa Pentingnya?"

Semua kita sepakat kalau Aceh merupakan daerah modal bagi republik ini, sejarah mencatat itu. Aceh Utara dengan PT. Arun-nya pernah dinobat sebagai daerah petro dollar tidak hanya PT. Arun, PT. PIM, PT. ASEAN, dan KKA hadir di sana. Anehnya, masyarakat tidak sejahtera juga. Parahnya lagi sampai hari ini masyarakat masih menuntut haknya yang belum diselesaikan oleh perusahaan.

Menghadirkan investor dari luar untuk meraub sumber daya alam di Aceh salah satu faktor penyebab kemiskinan di Aceh. Juga menjadi bukti lain ketidak-mampuan pemerintah dalam memandirikan masyarakat. Bukan anti, akan tetapi kehadiran mereka telah berdampak terhadap hilangnya wilayah kelola rakyat. Disemua sektor, seperti usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Tidak hanya wilayah kelola rakyat, kawasan pemukiman warga juga “dirampas” menjadi perkebunan kelapa sawit, Kuala Seumanyam menjadi contoh.

Konflik agraria antara perusahaan perkebunan dengan petani terus terjadi dan tidak ada upaya serius dari pemerintah dalam penyelesaiannya, khususnya perkebunan kelapa sawit. Seluruh kabupaten/kota di Aceh yang memiliki perkebunan kelapa sawit besar ada masalah sengketa lahan dengan petani. Permasalahan mendasar berada pada proses perizinan dan pengurusan hak, karena tidak transparan dan partisipatif. Akibatnya, petani mendapatkan ancaman, intimidasi, berurusan dengan hukum, pelanggaran HAM, dan dipaksakan menerima sejumlah bencana alam akibat dari pengelolaan usaha perkebunan yang buruk. Di tengah kondisi itu, anehnya pemerintah justru diam dan berpihak kepada pemilik modal.

Sengketa lahan antara petani dengan PT. Rapala di Aceh Tamiang dan sengketa lahan antara petani dengan PT. Syaukat Sejahtera di Bireuen juga menjadi cerminan kasus konflik agraria di Aceh. Ditambah lagi dengan sejumlah persoalan pengelolaan limbah industri (PKS) yang saban hari menjadi ancaman bagi kesehatan warga, seperti yang terjadi di Kota Subulussalam.

Baca:  Ketika Siswa Belajar Lingkungan

Seharusnya pemerintah harus selektif dan memiliki proteksi dalam pemberian izin. Atau pemerintah bangga disaat rakyatnya menjadi buruh, buruh di perkebunan kelapa sawit atau industri. Menjadi buruh sebuah keterpaksaan, karena  hilangnya wilayah kelola. Kedaulatan pangan akan terjadi pada saat petani berdaulat atas tanahnya.

Bercermin dari sejumlah kasus, sudah saatnya petani hidup merdeka di atas tanah sejengkal daripada menjadi buruh di atas lahan seribu hektar, dan menanam adalah melawan. Soekarno pernah berkata “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”. Kita rela hidup miskin, tapi bukan karena dimiskinkan, lawan sampai patok terakhir. Kleim hutan adat, hutan kemasyarakatan, dan hutan desa salah satu strategi menyelamatkan wilayah kelola rakyat, karena negara menjamin itu. [] Nasir Buloh