Galeri Gugatan TUN

Penyidik Polres Aceh Singkil Lakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka Pembakaran PT. ASDAL

Singkil, 24 Oktober 2017, Pengadilan Negeri Aceh Singkil menggelar sidang lanjutan Perkara Pembakaran PT. Asdal dengan Tersangka Zazuli alias Juli dkk. Agenda Sidang dengan Pembacaan Eksepsi atau Nota Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Zazuli dan Bolon dibaca secara bergantian oleh masing-masing Penasihat Hukum.

Dalam Eksepsi yang dibacakan oleh Pengacara Walhi Aceh Muhammad Reza Maulana, SH CPL selaku kuasa hukum Zazuli alias Juli menyatakan mengutuk tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Penyidik. Penyiksaan yang keji itu mengakibatkan Terdakwa setelah ditangkap harus masuk ke Unit Gawat Darurat Puskesmas Krueng Luas untuk mendapatkan pertolongan medis. Tidak berhenti disitu, penyiksaan terus dilakukan bahkan pada saat Terdakwa diperiksa di Polres Singkil.

Model Penyidikan ini telah dilarang tegas untuk dilakukan, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dan Nomor 8 Tahun 2009, dimana salah satu poinnya yang pada intinya menyatakan “dilarang melakukan penyiksaan/tekanan dalam bentuk apapun pada saat dilakukannya pemeriksaan”.

Tindakan Penyiksaan yang diduga dilakukan oleh Penyidik dalam Proses Penangkapan tersebut terungkap di ruang Pengadilan Negeri Aceh SIngkil , begitu pula dengan kewajiban untuk didampingi oleh Pengacara dalam setiap tingkatan proses hukumnya yang tidak diberikan oleh Penyidik kepada Tersangka, bahwa Mahkamah Agung Republik Indoensia melalui Yurisprudensinya telah dengan tegas menyatakan diantaranya “bahwa jika Tersangka dan/atau Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum maka surat dakwaan batal demi hukum dan Terdakwa harus dibebaskan dari penahananannya”

Begitu pula ketentuan tentang pemanggilan Tersangka terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali sebelum diambil tindakan penangkapan oleh Kepolisian juga tidak dilakukan.

Tiga alasan tersebut yang menjadi dalil pokok dalam Eksepsi tersebut, bahkan ditegaskan dimuka pengadilan, tidak boleh menegakan hukum dengan melanggar hukum, hal ini yang kemudian melandasi eksepsi tersebut.

Baca:  Walhi Ragukan Pemerintah Aceh Kelola Laut

Jika ada pelanggaran hukum maka seluruh proses pemeriksaan menjadi cacat hukum dan akibat kecacatan tersebut menjadikan proses itu illegal, sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berpedoman pada hasil pemeriksaan yang dilakukan secara illegal itu mengandung unsur yang illegal pula, sehingga haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan.

Sehingga Pengacara Walhi Aceh ang mendampingi  terdakwa atas nama Zazuli alias Juli Bin Zeifuddin meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat menerima Eksepsi PH Terdakwa, dan menyatakan Surat Dakwaan JPU batal demi hukum sehingga harus dibatalkan, dan bagi diri Terdakwa harus dibebaskan seketika Putusan Hakim dibacakan dimuka pengadilan.[]

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama