HABA BEUTONG TOLAK PT EMM

Perhutanan  Sosial  Solusi  Mengatasi  Berulangnya  Banjir Bandang Di Aceh Tenggara

 

Banda Aceh, 21/1/2019. Penghujung Tahun 2018, Kabupaten Aceh Tenggara diwarnai dengan kejadian bencana banjir bandang yang terjadi berulangkali.  Kondisi ini menimbulkan keprihatinan semua pihak, WALHI Aceh mencatat  banjir bandang pertama terjadi Senin(27/11) pukul 21.30 WIB melanda sejumlah desa di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Badar, Ketambe dan Kecamatan Leuser. Akibatnya tiga rumah hanyut  dan 40 lainya rusak. Tiga hari kemudian, tepatnya Jum’at (30/11) sekitar pukul 19.30 WIB banjir bandang kembali melanda Desa Natam Baru Kecamatan Bandar dan Desa Kayu Metangur di Kecamatan Ketambe yag mengakibatkan belasan rumah rusak dan hanyut. Banjir bandang tersebut juga menutup akses jalan Aceh Tenggara dengan Sumatera Utara akibat jalan tergenang dan tertutup material batu dan pepohonan yang terbawa arus banjir bandang. Banjir bandang selanjutnya terjadi pada Rabu (26/12) sekira pukul 21.00 WIB kali ini terjadi di Desa Suka Makmur Kecamatan Semadam. Terakhir banjir bandang kembali menerjang Desa Natam Baru Kecamatan Badar, terjadi pada minggu (30/12) sekitar pukul 21.30 WIB mengakibatkan belasan rumah rusak dan hanyut terbawa air, juga berdampak terhadap akses jalan yang menghubungkan Aceh Tenggara ke Sumatera Utara akibat material batu dan kayu gelondongan menutupi jalan.

Menariknya dari empat kejadian banjir bandang tersebut, banyaknya material kayu gelondongan yang jika diperhatikan lebih detil kayu-kayu tersebut terlihat seperti bekas tebangan. Meski beberapa kayu tersebut telah lapuk termakan usia tetapi ujung dan pangkal kayu terlihat bekas potongan dengan menggunakan gergaji mesin (chainsaw). Kondisi ini menunjukkan bahwa pernyataan WALHI Aceh yang menyebut masih terjadi aktifitas illegal loging di kawasan tersebut benar adanya. Oleh karenanya agar kejadian banjir bandang tidak terus terulang, maka penghentian aktifitas illegal loging dikawasan tersebut harus segera dihentikan dan menindak semua pihak yang terlibat. Selain itu upaya rehabilitasi dan reboisasi  menjadi hal yang mendesak. Selain mendorong upaya penegakan hukum, pendekatan sosial kemasyarakatan juga perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat terdampak.

Baca:  Mari Sukseskan PNLH XII

Upaya rehabilitasi dan reboisasi hendaknya tidak dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi pelibatan masyarakat setempat juga menjadi penting untuk menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama upaya rehabilitasi dan reboisasi kawasan yang telah rusak.

Salah satu upaya WALHI Aceh dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemamfaatan hutan secara berkelanjutan adalah mendorong inplementasi perhutanan sosial di Aceh. Perhutanan Sosial adalah upaya legal pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan tanpa merubah fungsi hutan dengan mengedepankan praktek-praktek pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang selama ini masih eksis dan dipertahankan oleh masyarakat berdasarkan pengetahuan dan kearifan lokal. Peraturan Menteri LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial memberikan akses legal kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya dan kelestarian sumber daya hutan.

Pemanfaatan hutan yang dimaksud dalam Perhutanan Sosial adalah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan seperti ekowisata, tata air, keanekaragaman hayati dan penyerapan/penyimpan karbon. Tentu perlu pendampingan serius dan terus menerus dari berbagai pihak agar pengebalian fungsi kawasan sebagai penyangga kehidupan dapat diwujudkan. Pemberian hak pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada masyarakat setempat tentu dengan syarat dan ketentuan yang ketat seperti tidak merubah fungsi dan status kawasan hutan, pengelolaan dilakuka secara komunal, serta tidak menanam sawit. Oleh karenanya WALHI Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengoptimalkan kinerja  Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) Aceh sebagai dinamisator implementasi perhutanan sosial di Aceh. Pokja PPS beranggotakan para pihak yang terkait dan peduli dengan isu perhutanan sosial seperti DLHK, KPH, BPSKL, Akademisi, CSO dan Swasta, bertugas melakukan sosialisasi, pencermatan peta indikatif alokasi perhutanan sosial (PIAPS), fasilitasi dan verifikasi permohonan masyarakat, koordinasi dengan para pihak terkait serta monitoring dan evaluasi.

Baca:  WALHI dan Warga Beutong Ateuh Banggala Tolak Tambang PT EMM

Optimalisasi kinerja Pokja PPS Aceh menjadi pekerjaan mendesak yang harus segera di realisasikan oleh Pemerintah Aceh dalam hal ini DLHK Aceh selaku ketua Pokja PPS Aceh. Sehingga upaya pelestarian sumber daya hutan dan mitigasi bencana dapat dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak.[]