Galeri Gugatan TUN

Peringatan Hari Bumi, Walhi bersama Mahasiswa Tanam Mangrove

Banda Aceh, 22/04/2017. Walhi Aceh Bersama Dema UIN Ar-Raniry dan Mapala Stik Pante Kulu melakukan aksi penanaman mangrove dikawasan desa Lambadeuk Ujung Pancu Aceh Besar, dimulai dari pukul 08.00 s.d 11.30 Wib, lalu dilanjutkan dengan long march dari jembatan Ule Lheu menuju depan pelabuhan Ule Lheu dan dilanjutkan dengan aksi orasi terkait permasalahan lingkungan.

Kegiatan aksi tersebut dihadiri oleh kurang lebih 400 orang dari berbagai lembaga mahasiswa dan masyarakat sipil. Kegiatan ini merupakan aksi kampanye bersama melestarikan bumi sebagai rumah kita bersama. Aksi ini penting untuk dilakukan mengingat kondisi pemanasan global diakibatkan perubahan iklim yang begitu ekstrim. Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim berkurangnya kawasan hutan lindung sebagai penghasil karbon terbesar yang dapat mempengaruhi perubahan iklim.

Keberadaan hutan lindung bukan hanya didarat tapi juga dikawasan pesisir salah satu hutan mangrove. Kondisi mangrove di Aceh menurut catatan Walhi mengalami kerusakan seluas 174.590 ha. Terumbu karang (Coral Reef) 19.000 ha. Dan hutan pantai 50.000 ha. Berkurangnya hutan mangrove sangat berdampak pada tergerusnya kawasan pantai akibat diterjang ombak, selain itu kerusakan  hutan mangrove dapat berdampak pada habitat bagi plankton dan ikan berbagai jenis dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Hutan mangrove yang utuh dapat mendukung  kondisi perairan pantai yang baik untuk pertumbuhan terumbu karang dan kualitas air yang baik untuk mendukung budidaya rumput laut.

Namun yang menjadi persoalan saat ini belum maksimalnya regulasi yang mengatur mengenai tata kelola hutan mangrove dan penegakan hukum sehingga dibeberapa tempat hutan mangrove hampir punah karena dijadikan kayu arang, selain itu hutan mangrove dialihkan menjadi areal pertambakan, pemukiman atau areal lainnya.

Baca:  Seleksi Fellowship Investigator Walhi Aceh

Kondisi tersebut juga terjadi pada Hutan dan lahan yang di daratan. Makna dari hutan lindung seharusnya memang tidak boleh dialih fungsikan menjadi area lainnya. karena dengan dialihkan maka fungsinya akan jadi berubah, dimana sifatnya “Melindungi” menjadi tidak dapat “melindungi” lagi. Maka sangat wajar jika bencana jadi ancaman yang nyata. Kurang lebih 3,5 juta ha hutan Aceh,  seluas 980.000 hektar mengalami kerusakan.

Alih fungsi hutan dan lahan seluas 62.240,59 hektar pada tahun 2016 dilakukan untuk melaksanakan proyek pemerintah atas nama pembangunan fasilitas publik, dan sebagian besar adalah proyek pembangunan jalan dan proyek sumber energi panas bumi (Geotermal) yang mengakibatkan perubahan fungsi kawasan.  Deforestasi dan degradasi hutan dan lahan terjadi akibat adanya kebijakan yang lebih mengedepankan aspek ekonomi dari pada aspek lingkungan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kondisi diatas Walhi Aceh bersama Dema UIN dan Mapala STIK Pante Kulu, meminta  pemerintah lebih serius untuk melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum terkait kejahatan lingkungan, sehingga dapat menyelamatkan hutan dan lahan Aceh didaratan, pesisir dan lautan dari kerusakan dan kepunahan. Maka kami mendorong pemerintah di periode gubernur terpilih untuk memperbaiki rencana tata ruang wilayah Aceh yang lebih perspektif bencana serta mendorong penegak hukum menindak pelaku pengerusakkan hutan.[]

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama