Galeri Gugatan TUN

Perusahaan Sawit tak Sejahterakan Singkil

BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menyebutkan, di Aceh Singkil kini terdapat 15 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Bahkan dalam hal jumlah produksi sawit, Singkil menempati urutan teratas di Aceh, yakni 63.681 ton dari 355.366 ton total sawit yang dihasilkan Aceh pada tahun 2013.

Namun, banyaknya perusahaan sawit maupun produksinya yang tinggi tersebut tidak menyumbangkan kesejahteraan secara signifikan kepada masyarakat Aceh Singkil.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diprakarsai Walhi Aceh bertajuk Konsesi Perkebunan Sawit di Kabupaten Aceh Singkil yang dilaksanakan di Aula Hotel Jeumpa Banda Aceh, Selasa (8/3/2016) pagi hingga sore.

Pada sesi pagi, Kepala Divisi Advokasi Walhi Aceh, Nasir Buloh membeberkan hasil investigasi tim Walhi mengenai perkebunan sawit pada Oktober 2015 di Aceh Singkil.
Ada empat hal yang menjadi catatan penting Walhi dari investigasi tersebut. Pertama, Walhi menemukan sejumlah permasalahan terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil. Permasalahan tersebut cukup berdampak pada perekonomian, sosial, dan keseimbangan ekologi.

Kedua, terjadinya praktik buruk pengelolaan perkebunan sawit menandakan ketidakdisiplinan dan ketidakpatuhan perusahaan sawit terhadap perundang-undangan dan lemahnya pengawasan pemerintah.

Ketiga, banyaknya kasus perkebunan antara perusahaan dengan warga yang belum mampu dan tidak diselesaikan menandakan pemerintah lebih mengedepankan kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan warga. Juga terkesan pemerintah tak berani menindak pelaku usaha perkebunan yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan usaha perkebunan.

Keempat, terjadinya sejumlah kasus dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil menandakan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan belum mampu diwujudkan. “Justru sebaliknya, kondisi pengelolaan perkebunan kelapa sawit saat ini menjadi bagian dari skenario memiskinkan warga Aceh Singkil,” simpul Nasir Buloh seraya menambahkan bahwa dari 15 perusahaan sawit di Aceh Singkil, hanya dua yang berkantor pusat di Singkil, selebihnya di Medan dan Jakarta.

Baca:  Jaksa Tuntut Zazuli 1,6 Tahun

Peserta FGD, Alfian dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyatakan sependapat dengan hasil investigasi Walhi Aceh tersebut. Ia bahkan menggarisbawahi bahwa pemerintah seperti tidak berdaya menghadapi korporat kelapa sawit di Aceh Singkil.
Ia rekomendasikan agar Walhi melaporkan praktik buruk pengelolaan perkebunan di Aceh Singkil itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengingat Aceh saat ini berada di bawah supervisi dan monitoring KPK.

Peserta lainnya, Rusli dari Singkil merekomendasikan perlu dilakukan pengukuran ulang luas lahan ke-15 perusahaan sawit di Aceh Singkil. Soalnya, selama ini banyak lahan warga yang diserobot perusahaan sawit. Salah satu contoh, ia sebut kasus PT Nafasindo.
FGD tersebut pada sesi siang dibahani oleh Mawardi Ismail MH (mantan dosen FH Unsyiah), Saiful Azhari MH dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, serta Rosmayani dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Aceh. (*)

 

Penulis: Yarmen Dinamika
Editor: Fatimah
Telah terpublis pada tanggal 10 Maret 2016

No Comments Yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama