HABA BEUTONG TOLAK PT EMM

Plt Gubernur Aceh Cabut Rekomendasi PT EMM

KBA.ONE,  Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mencabut Rekomendasi Perseroan Terbatas Emas Mineral Murni (PT EMM), Nagan Raya dan Aceh Tengah dengan menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM). 

“Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT EMM, sesuai Keputusan Gubernur Aceh No. 180/821/2019, tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT EMM,” kata Plt Gubernur Nova Iriansyah, dalam Konferensi pers di aula kantor Bappeda Aceh,  Senin,  22 April 2019.

Ia menegaskan dalam waktu dekat tim akan berkerja cepat menindaklanjuti aspirasi masyarakat Aceh terkait diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (lUP) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-Rl) kepada PT EMM. 

Langkah yang sudah diambil Pemerintah Aceh untuk mencabut Rekomendasi IUP Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 545/12161 dengan menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) melalul surat No. 545/6320, pada tanggal 18 April 2019, perihal Pencabutan Rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 545/12161.

Pemerintah Aceh juga meminta BKPM-Rl untuk meninjau kembali Keputusan Kepala BKPM-Rl No. 66/1/IUP/PMA/2017 perihal pemberian IUP kepada PT EMM dengan menyurati Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-Rl), dengan surat Gubernur Aceh No. 545/6321, pada tanggal 18 april 2019, perihal Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala BKPM-Rl No. 66/1/lUP/PMA/2017. 

Katanya, terkait eksploitasi pertambangan Sumber Daya Mineral, khususnya Pertambangan Emas, Pemerintah Aceh memiliki pandangan yang sama dengan seluruh komponen masyarakat Aceh, bahwa hal ini belum menjadi fokus pembangunan Pemerintah Aceh pada saat ini. 

“Terhadap izin usaha pertambangan (IUP), eksploitasi yang ada saat ini Pemerintah Aceh menghormati proses hukum yang ada dan akan mensupport langkah-langkah hukum lebih Ianjut sesuai perundang-undangan yang berlaku,” kata Plt Gubernur.

Baca:  Walhi Aceh Tolak Pembangunan PLTA Kluet 1 di Aceh Selatan

Nova mengatakan sangat menyesalkan terkait dikeluarkannya IUP eksploitasi emas di Aceh oleh pihak-pihak yang telah mengeluarkan berbagai dokumen pendukung hingga diterbitkannya IUP eksploitasi emas di Aceh oleh BKPM-Rl, yang dalam beberapa hal tidak sesuai dengan kekhususan Aceh sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 UUPA. 

Saat ini Pemerintah Aceh lebih menitikberatkan pada sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), yang memungkinkan berbagai pelaku usaha dapat bangkit secara bersama-sama di bawah dukungan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Sumber: http://www.kba.one/news/plt-gubernur-aceh-cabut-rekomendasi-pt-emm/index.html