Galeri Gugatan TUN

Polling Opini Publik “Moratorium dan Review Perizinan Perkebunan Sawit di Aceh, Seberapa Pentingnya?”

Banda Aceh, 12/5/2016

Presiden Jokowi akan memberlakukan moratorium pemberian izin baru lahan kelapa sawit, karena lahan kelapa sawit yang ada saat ini sudah cukup dan dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi yang ada. Kebijakan tersebut mendapatkan pro-kontra, baik dari pelaku usaha perkebunan, pegiat lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Secara nasional, kelapa sawit merupakan sektor strategis yang memberikan sumbangan ekspor hingga US$19 miliar pada 2015, jauh lebih tinggi dari devisa dari ekspor migas yang bernilai sekitar US$12 miliar.

Untuk konteks Aceh, sebesar 21,06% dari total luas daratan Aceh telah termanfaatkan untuk ruang perkebunan, perkebunan besar seluas 385.435 ha, dan perkebunan rakyat 810.093 ha. Setidaknya, untuk perkebunan besar tersebar di 15 kabupaten/kota, sedangkan perkebunan rakyat berada di 22 kabupaten/kota yang ada di Aceh. Sebanyak 12 kabupaten/kota di Aceh, pengelolaan perkebunan besar dengan melakukan budidaya komoditas kelapa sawit, tiga daerah lainnya budidaya lada, kemiri, kakao, jahe, dan karet. Perkebunan besar kelapa sawit di Aceh dikelola dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) oleh perusahaan perkebunan.

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan perkebunan di Aceh sampai hari ini masih menuai banyak masalah. Seperti, konflik lahan antara petani dengan perusahaan, menyempitnya/hilang wilayah kelola rakyat, terjadi konflik satwa liar (gajah) dengan manusia, bencana banjir, krisis dan menghilangnya debit air, hilang/rusak kawasan gambut, pencemaran air dan udara karena limbah, konflik sosial dan praktik perburuhan, berkurangnya kawasan/hutan lindung, dan hilangnya/peralihan sumber ekonomi warga. Kondisi diatas bertambah parah dengan terjadinya sejumlah intimidasi, teror, korban nyawa, dan ketidak-adilan hukum bagi petani yang terus bergerak memperjuangkan haknya. Keterlibatan oknom TNI/Polri yang dibayar oleh perusahaan menjadi “bumbu” tambahan bagi derita para petani.

Baca:  Kesempatan Magang di Kantor Walhi Aceh

Contoh kasus, konflik petani dengan PT. Rapala di Aceh Tamiang, sengketa lahan antara petani dengan PT. Syaukath Sejahtera di Bireuen, pencemaran limbah PKS PT. Ensem Sawita di Aceh Timur, konflik lahan desa Kuala Seumanyam dengan PT. Kalista Alam di Nagan Raya, sengketa lahan warga dengan PT. Dua Perkasa di Aceh Barat Daya, konflik lahan antara warga dengan PT. Asdal Prima Lestari di Aceh Selatan, konflik lahan antara warga dengan PT. Fazar Baizury di Nagan Raya, konflik lahan antara petani dengan PT. Ubertraco/Nafasindo di Aceh Singkil, dan masih banyak contoh kasus lainnya yang sampai sekarang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah Aceh.

Salah satu penyebab terjadinya kasus diatas adalah proses perizinan dan penetapan kawasan yang dianggap penuh bermasalah. Selain itu, masyarakat/petani tidak dilibatkan dalam proses awal, masyarakat/petani baru mengetahuinya pada saat pemasangan patok batas perkebunan.

Begitu pula halnya terkait aspek pengelolaan lingkungan hidup, AMDAL yang merupakan salah satu syarat mutlak terkesan sebagai dokumen formalitas pelengkap syarat untuk memperoleh perizinan, dan tidak cukup sedikit yang terimplemtasikan dalam pengelolaan perkebunan oleh perusahaan. Seharusnya, komitmen yang tertuang dalam AMDAL wajib dilaksanakan oleh perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti pada saat terjadinya kebakaran lahan, pencemaran limbah, penyelamatan sumber mata air, dan sejumlah bentuk dampak lainnya.

Meskipun sektor perkebunan sawit dianggap sebagai sektor yang paling berpotensi di Aceh, sejauh ini belum berdampak cukup positif terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh. Buktinya, angka kemiskinan di Aceh masih diatas 17% dari jumlah penduduk Aceh. Dan anehnya, pemerintah Aceh belum memiliki angka rill terkait seberapa besar konstribusi perkebunan sawit dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, meskipun ruang perkebunan besar sudah mencapai 385.435 ha. Justru sebaliknya, munculnya sejumlah kasus akibat hadirnya HGU perkebunan sawit menjadi salah satu indikator pemerintah Aceh lemah/gagal dalam pengelolaan sumber daya alam di Aceh.

Baca:  Catatan 2015: Perkebunan dan Konflik Lahan di Aceh

Untuk itu, Walhi Aceh mendesak pemerintah Aceh untuk mengeluarkan kebijakan moratorium izin usaha perkebunan kelapa sawit dan melakukan review perizinan terhadap perusahaan perkebunan yang sudah ada di Aceh. Juga menyelesaikan sejumlah permasalahan (sengketa/konflik lahan), dan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti melanggar. Atas dasar pikir tersebut, Walhi Aceh telah menyiapkan sebuah instrumen untuk meminta pendapat publik, Walhi Aceh telah menyiapkan sebuah polling opini publik “Moratorium dan Review Perizinan Perkebunan Sawit di Aceh, Seberapa Pentingnya?”, publik bisa memilih salah satu dari tiga jawaban yang tersedia (Sangat Penting, Tidak Penting, dan Tidak Berpendapat). Polling opini publik ini dibuka selama satu bulan, mulai tanggal 12 mei – 12 juni 2016. Hasil polling ini nantinya menjadi salah satu referensi dalam mendorong moratorium dan review perizinan perkebunan kelapa sawit di Aceh. Caranya cukup mudah, silahkan anda kunjungi http://walhiaceh.or.id/, kemudian tentukan jawaban anda di kolom opini publik. (Nasir Buloh / Kadiv Advokasi Walhi Aceh)

No Comments Yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama