Galeri Gugatan TUN

Proyek Energi Ancam Aceh

Kebutuhan energi listrik untuk provinsi Aceh saat ini mencapai 250 Mega Watt (MW), sedangkan pada beban puncak berkisar antara 260 – 360 MW. Jumlah pelanggan listrik di Aceh mencapai 1.245.644 pelanggan, dengan rincian rumah tangga 1.117.644, industri 1.884, usaha 81.964, sosial 35.575, serta gedung pemerintah 7.224 (Statistik Ketenagalistrikan, 2015). Aceh masih tergantung dengan pasokan energi listrik dari Sumatera Utara sekitar 180 MW lebih, karena 3 pembangkit listrik yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan energi di Aceh.

Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) baru mampu menghasilkan energi 80 MW dari kapasitas mesin 180 MW. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya baru mampu menghasilkan energi sekitar 60 MW dari kapasitas mesin 2×100 MW. Begitu pula halnya dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menghasilkan energi sekitar 20 MW.

Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Aceh, dalam lima tahun terakhir telah dicanangkan beberapa proyek energi pembangkit listrik yang ditargetkan dapat selesai dan beroperasi pada tahun 2018. Yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan berkapasitas 84 MW, PLTU Nagan Raya unit 3 dan 4, 200 MW, PLTMG Krueng Raya 50 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Jaboi Sabang 15 MW. Jika ini berjalan maka tahun 2018 Aceh akan surplus energi, dan sisa energi akan dipasok ke Sumatera Utara sampai ke Lampung.

Selain proyek tersebut, juga terdapat beberapa rencana proyek energi yang sedang tahap eksplorasi, seperti PLTA Kluet 1 di Aceh Selatan berkapasitas 180 MW yang dibangun oleh PT. Trinusa Energi Indonesia. PLTA Tampur 1 di Gayoe Lues berkapasitas 443 MW yang dibangun oleh PT. Kamirzu. PLTP Seulawah di Aceh Besar berkapasitas 55 MW (tahap awal) dari total potensi 165 MW. Pengelolaan energi panas bumi Seulawah dilakukan oleh kerjasama Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dengan PT. Pertamina Geothermal Energy, dan kerjasama pembangunan tersebut telah ditandangani oleh Gubernur Aceh pada 31 Juli 2017. Selain itu, juga terdapat beberapa rencana proyek energi baik dalam bentuk PLTA maupun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di daerah barat – selatan Aceh.

Baca:  KERUSAKAN HUTAN ACEH CAPAI 290 RIBU HEKTARE

Kita menyadari Aceh krisis energi, akan tetapi maraknya proyek energi yang difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh menjadi ancaman terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Karena proyek energi tersebut seperti PLTA berada dalam kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). KEL merupakan kawasan strategis nasional yang memiliki fungsi daya dukung lingkungan hidup dan pertahanan nasional, serta penyeimbang perubahan iklim dunia. Seharusnya pemerintah Aceh memaksimal produksi energi dari pembangkit listrik yang telah ada, jika mampu produksi maksimal maka akan tersedia sekitar 400 MW, tentu sudah surplus dari kebutuhan. Atau program energi diprioritaskan di luar kawasan hutan yang tidak berdampak terhadap ekologi dan ekosistem yang ada.

Sebagai contoh, pembangunan PLTA Kluet 1 di Aceh Selatan membutuhkan area seluas 443,79 ha, dari kebutuhan tersebut menggunakan kawasan Hutan Lindung seluas 424,46 ha, dan sisanya berada di APL 19,33 ha. Begitu juga halnya dengan PLTA Tampur 1 di Gayo Lues membutuhkan area 4.090 ha, dari area tersebut menggunakan kawasan Hutan Lindung 1.226,83 ha, Hutan Produksi 2.565,44 ha, dan sisanya APL 297,73 ha. Pembangunan PLTA Tampur 1 juga berdampak terhadap relokasi pemukiman penduduk satu desa, yaitu Desa Lesten.

Sehubungan dengan kondisi di atas, Walhi Aceh telah melaporkan dugaan kasus lingkungan hidup tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada pelaporan tersebut Walhi Aceh mendesak  KLHK untuk Tidak menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan proyek PLTA Tampur 1 yang dimohonkan oleh PT. Kamirzu. Tidak menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan proyek PLTA Kluet 1 yang dimohonkan oleh PT. Trinusa Energi Indonesia.[]

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama