CATATAN KRITIS 2017

CATATAN KRITIS 2017

Kami Tolak Tambang PT. EMM

Publik Pertanyakan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Selatan

Tapaktuan, 19/4/2016

Sampai tahun 2016 Kabupaten Aceh Selatan belum memiliki Qanun Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Sedangkan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, pada Pasal 78 disebutkan semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diberlakukan. Artinya, seharusnya Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2010 qanun tentang tata ruang sudah ada, akan tetapi sudah memasuki tahun 2016 qanun tersebut belum jelas wujudnya.

Terkait kondisi ini, masyarakat Aceh Selatan terus mendesak dan mempertanyakan qanun tersebut kepada pemerintah setempat. Tidak hanya itu, sejumlah aksi dan mengkritisi lewat media massa juga dilakukan.

Pada selasa 19/4/2016, LSM YGHL dan INSOSDES yang bekerjasama dengan Walhi Aceh menggelar diskusi publik yang bertema menanti qanun RTRW Aceh Selatan yang partisipatif dan berbasis ekologi. Dalam acara itu turut diundang tiga orang narasumber, dari Walhi Aceh, DPRK Aceh Selatan, dan Kepala Bapeda Aceh Selatan. Namun, saat acara berlangsung pemateri yang hadir hanya dua orang, Nasir Buloh Kadiv Advokasi Walhi Aceh, M. Nasir Gani, SH, anggota Banleg DPRK Aceh Selatan, sedangkan dari pihak Bapeda tidak berhadir. Tidak hadirnya Kepala Bapeda membuat kecewa masyarakat yang hadir, dan Bapeda dianggap buang badan terkait polimik qanun RTRW.

M. Nasir Gani, SH, anggota Banleg DPRK Aceh Selatan dalam pemaparan materi disampaikan, DPRK sudah memasukan raqan RTRW dalam Proleg di tahun 2016. Namun, sampai hari ini raqan tersebut belum dimasukan oleh pihak eksekutif kepada DPRK untuk dilakukan pembahasan. Terkait kondisi ini, pihaknya terus mempertanyakan kepada Bupati, namun belum memberikan hasil yang positif. Pihak Bapedal berdalih, qanun RTRW tidak bisa diselesaikan karena tidak tersedianya anggaran.

Baca:  Kelompok Tani Tidak Tahu Kopibali Alih HKm Ke TSA

Nasir Buloh, Kadiv Advokasi Walhi Aceh, menyampaikan meskipun secara regulasi tidak ada sanksi, namun secara praktik kabupaten/kota yang belum memiliki qanun RTRW akan mendapatkan banyak kerugian, seperti menghambat pembangunan dan investasi di Aceh Selatan. Selama kabupaten/kota belum memiliki qanun tata ruang, maka harus merujuk kepada tata ruang provinsi. Provinsi Aceh sendiri sudah memiliki qanun tata ruang, yaitu Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013, namun hasil kajian Walhi Aceh qanun tersebut banyak sekali kelemahan, seperti tidak diatur wilayah kelola adat, dan banyak kelemahan lainnya termasuk terjadi “kejahatan legislasi” dalam proses penyusunan dan penetapan. Walhi Aceh sudah melakukan Hak Uji Materi (HUM), namun Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Walhi Aceh. Dalam amar putusan MA disebutkan tidak terdapat pertentangan hukum dalam penyusunannya baik secara prosedural maupun substansinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kedudukannya lebih tinggi.

Salah seorang peserta diskusi menyebutkan, Pemda Aceh Selatan telah melakukan pelanggaran hukum, karena melakukan pembangunan tidak berdasarkan tata ruang. Dampak yang terjadi, munculnya sejumlah konflik sosial dan bencana alam yang cukup merugikan masyarakat Aceh Selatan. Terkait tidak adanya alokasi anggaran untuk perumusan qanun tata ruang, DPRK juga harus bertanggungjawab, karena proses penganggaran juga terlibat pihak DPRK. DPRK jangan buang badan dengan menyalahkan pihak eksekutif.

Walhi Aceh berpendapat, meskipun tidak tersebut sanksi hukum terhadap kabupaten yang tidak menyusun qanun tata ruang, akan tetapi kondisi ini membuka ruang bagi warga untuk melakukan gugatan hukum terkait kewenangan pemerintah kabupaten. Karena telah terjadi pembangunan yang tidak sesuai tata ruang, terancam ekologi, konflik sosial, dan terjadinya bencana.

Diskusi publik yang berlangsung di kampus Poltek Aceh Selatan, diakhiri dengan disepakati beberapa poin rekomendasi seperti, membentuk forum masyarakat agar mendorong pengesahan qanun RTRW Aceh Selatan, mendorong DPRK menggunakan fungsi pengawasan dalam proses pembangunan yang mengacu pada dokumen RTRW, dan ketiga mendorong isu pengesahan RTRW Aceh Selatan ketingkat provinsi dan kementrian. (Nasir Buloh / Kadiv Advokasi Walhi Aceh).

Baca:  WALHI Paparkan Sebaran Konflik Lingkungan Hidup dan SDA di Indonesia

No Comments Yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama

Hari Lingkungan Hidup Dunia

Hari Lingkungan Hidup Dunia

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi