Reclaiming Pilihan Terakhir Petani Aceh, Mungkinkah?

Oleh: Nasir Buloh

Hukum memenjarakan laki – laki dan perempuan, Tersangka yang mencuri seekor angsa dari tanah kepunyaan bersama. Namun tersangka yang lebih besar lolos begitu saja, Yakni mereka yang mencuri tanah milik bersama tempat angsa itu berasal. Dan para angsa terus hidup dalam kekurangan tanah bersama, Sampai mereka masuk dan mencurinya kembali.

(satu versi dari syair Inggris abad ke-17, yang memprotes enclosure movement Atau gerakan – gerakan penggusuran tanah)

“Merebut kembali tanah garapan” sebuah kalimat yang mungkin atau kapan dijadikan pengobar semangat petani di Aceh yang saat ini lahan pertaniannya dirampas oleh perusahaan perkebunan, atas dasar atau apapun alasannya. Tentu! Kondisi ini akan terjadi disaat pemerintah tidak hadir, diam, dan berpihak kepada koorperate selaku pemilik modal, di tengah tuntutan dan perjuangan petani.

Agus Ruli Ardiansyah, Ketua Departemen Politik, Hukum dan Keamanan Serikat Petani  Indonesia (SPI) menyatakan: petani perlu membangun kekuatan sendiri, tidak berharap pada pemerintah. Walaupun direspon dengan kekerasan aparat, perlawanan-perlawan rakyat yang ada saat ini harus dikuatkan. Jika memang reforma agraria belum bisa diambil alih oleh negara, artinya rakyat sendirilah yang menginisiatifi pelaksanaan reforma agraria, tambahnya.

Belajar dari kasus perampasan tanah rakyat Mulyasejati, Karawang, Jawa Barat, reclaiming adalah jalan untuk mendapatkan kembali pengakuan dan hak atas tanahnya. Atau gerakan masyarakat Soso dalam sengketa tanah Perkebunan Nyunyur dengan dengan PT. Kismo Handayani, petani telah melakukan beragam aksi prosedural, namun tidak membuahkan hasil, sehingga dilakukan reclaiming sebagai strategi terakhir, dengan cara membabat tanah perkebunan dan mendudukinya. Tanah hasil reclaiming dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perumahan. Masih banyak cerita lain di republik ini, sebagai ekspresi kritis para petani dan masyarakat adat dalam merebut kembali hak atas tanahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat adat Biak Numfor, Papua.

Mungkin tidak ada daerah di republik ini yang tidak memiliki kasus sengketa lahan, kasus-kasus tersebut tumbuh subur bagaikan suburnya sumber daya alam di Indonesia, termasuk Aceh. Sengketa lahan antara petani dengan perusahaan perkebunan terus terjadi di Aceh, ada sebuah kondisi yang melestarikan konflik tersebut. Seperti, Tidak adanya koreksi atas putusan – putusan pejabat publik yang memasukan tanah/wilayah kelola/SDA rakyat ke dalam konsesi badan usaha atau badan pemerintah raksasa untuk produksi, ekstraksi, maupun konservasi, dan di sisi lain, berlangsungnya terus – menerus proses pemberian izin/hak pada badan – badan raksasa tersebut. Badan – badan usaha atau badan – badan pemerintah bersikap defensif apabila rakyat mengartikulasikan protes berkenaan dengan hilang atau berkurangnya akses rakyat atas tanah, SDA, dan wilayahnya sebagai akibat dari hak/izin/lisensi yang mereka dapatkan itu. Lebih lanjut, protes rakyat disikapi dengan kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi.

Merebut kembali tanah garapan melalui strategi reclaiming juga memungkinkan dilakukan di Aceh, bukan tujuan provokasi, akan tetapi inisiatif ini akan lahir sendirinya disaat warga/petani dihadapkan pada sebuah kondisi kebutuhan akan tanah, dan negara tidak hadir. Dan kondisi saat ini, pergerakan petani terus terbentuk untuk melakukan protes dan perlawanan, baik terhadap pemerintah maupun koorperate  yang mereka anggap sebagai sumber masalah.

Diam bukan berarti tidak bergerak, bukan berarti takut, dan bukan berarti rela lahan/tanahnya diambil, melainkan belum mencapai pada puncak kemarahan untuk melakukan perlawanan, hanya menunggu waktu. Tidak semua, sebagian daerah di Aceh puncak kemarahan itu telah terjadi. Buktinya, petani melakukan sejumlah aksi anarkis terhadap perusahaan dan pemerintah, pengrusakan, pembakaran, dan bahkan rela nyawanya hilang, atau setidaknya rela mendekam dibalik jeruji besi akibat dari skenario dalam melemahkan gerakan petani di Aceh.

Reclaiming terhadap tanah pasti akan terjadi, dalam bentuk menduduki dan menguasai lahan perkebunan di Aceh, jika pemerintah mendiamkan diri atau mengabaikan tuntutan dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar sengketa lahan petani dengan perusahaan perkebunan di Aceh.

Cukup mudah memaknakan syair di atas, petani yang melakukan perlawanan karena tanahnya dirampas mendapatkan hukuman, akan tetapi perusahaan perkebunan yang telah mengambil tanah petani tidak mendapatkan sentuhan hukum, dan praktik tersebut telah terjadi di Aceh.[]

No Comments Yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *