CATATAN KRITIS 2017

CATATAN KRITIS 2017

Kami Tolak Tambang PT. EMM

Rekomendasi Masyarakat Sipil Terhadap Tata Kelola Hutan dan Lahan di Aceh

REKOMENDASI MASYARAKAT SIPIL ACEH TERHADAP
TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI CEH

LATAR BELAKANG
Kondisi lingkungan hidup Aceh semakin mengkhawatirkan, berbagai kepentingan politik dan ekonomi semakin menjadi motif utama pengambilan kebijakan, mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya harmonisasi antara aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan politik. Semua aspek harus bersinergi guna mencapai kesejahteraan masyarakat berkelanjutan yang ditandai dengan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola hutan dan lahan di Aceh. Prinsip ini menegaskan pentingnya pendekatan multipihak, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil dan masyarakat, sehingga semua kebijakan yang diambil benar-benar telah mengakomodir kepentingan semua pihak secara optimal.
Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan terdiri dari WALHI Aceh, MaTA, GERAK, JKMA, LBH Banda Aceh, HAkA, BYTRA dan Forum LSM Aceh, sejak tahun 2016 secara bersama-sama bekerja mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola hutan dan lahan di Aceh.
Berdasarkan catatan Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan, masih banyak kasus lingkungan hidup terutama terkait tata kelola hutan dan lahan yang belum terselesaikan dengan tuntas dan berdampak serius terhadap kerusakan hutan dan lahan, hilangnya wilayah kelola rakyat dan kriminalisasi warga. Beberapa persoalan yang masih terjadi terkait tata kelola hutan dan lahan diantaranya ; Pertambangan illegal, konflik dan sengketa lahan, pencemaran limbah oleh industri kelapa sawit dan batubara, lemahnya transparansi perizinan sektor hutan dan lahan, lambannya implementasi perluasan wilayah kelola rakyat, lambannya penetapan hutan adat serta lemahnya penegakan hukum kasus sumber daya alam, hutan dan lahan.

REKOMENDASI
Berdasarkan kondisi diatas, Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan menyampaikan rekomendasi kepada Plt. Gubernur Aceh untuk segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
1. Menertibkan dan mencari solusi terhadap pertambangan emas ilegal di Aceh serta melakukan rehabilitasi kawasan hutan, sungai, dan kawasan pemukiman yang rusak akibat kegiatan ilegal tersebut.
2. Memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran limbah serta tidak patuh terhadap izin.
3. Akselerasi Implementasi terhadap SK Gubernur No. 050/630/2018 tanggal 17 April 2018 Tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali (PK) Qanun No. 19 Tahun 2013 Tentang RTRW Aceh.
4. Membatalkan Rencana Pembangunan Proyek Energi yang berada dalam kawasan hutan.
5. Melanjutkan Taskforce Pencegahan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Di Aceh yang telah berakhir pada 31 Desember 2016 sesuai SK Gubernur Aceh Nomor 520.34/673/2016.
6. Menetapkan Tim Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PPS) sehingga mempercepat proses sosialisasi, fasilitasi dan asistensi perluasan wilayah kelola rakyat melalui Skema Perhutanan Sosial di Aceh.
7. Melakukan Review Izin Perkebunan Kelapa Sawit sebagai perwujudan kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 214, sehingga konflik sengketa lahan dan potensi korupsi dalam proses perizinan dapat dieliminir.
8. Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Hutan Adat di Jakarta pada bulan Februari 2018 dalam rangka mempercepat proses penetapan Hutan Adat.
9. Melakukan audit terhadap keberadaan PT. Aceh Nusa Indrapuri dan segera mengembalikan tanah adat yang di klaim masuk dalam area konsesi PT. Aceh Nusa Indrapuri di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie.
10. Membentuk Tim Evaluasi Perkebunan Kelapa Sawit yang merupakan amanat tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perpanjangan Moratorium Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh.
11. Membentuk Tim guna melakukan review izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai upaya monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan perpanjangan Moratorium Izin Usaha Pertambangan sebagaimana Instruksi Gubernur Aceh No. 05/INSTR/2017 tentang Perpanjangan Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara;
12. Menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan/dan atau Pengakhiran terhadap 108 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dicabut/dan atau berakhir, sekaligus melakukan protektif terhadap luas Hutan/Lahan yang dikembalikan fungsinya kepada Negara Seluas 685.646,31 Ha.
Banda Aceh, 27 Juli 2018
Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan :
1. Wahana Lingkungan Hdup Aceh (WALHI Aceh)
2. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
3. Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh
4. Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA Aceh)
5. YLBHI – LBH Banda Aceh
6. Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA)
7. Bina Rakyat Sejahtera (BYTRA)
8. Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Aceh (Forum LSM Aceh)

Baca:  Walhi Aceh Minta Pemerintah Aceh Memperpanjang SK Task Force

Rekomendasi ini juga sudah pernah disampaikan kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Hari Lingkungan Hidup Dunia

Hari Lingkungan Hidup Dunia

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi