Galeri Gugatan TUN

Ruang Publik Mendorong Revisi RTRW Aceh

Semangat masyarakat Sipil dan berbagai pihak strategis lainya terus mendorong Eksekutif bersama Legeslatif untuk melakukan revisi terhadap Qanun No 19 tahun 2013-2033 tentang RTRWA, Hingga akhir tahun 2017 Eksekutif bersama Legislatif belum juga memberikan komitmen apapun terhadap upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk melakukan revisi Qanun RTRWA 2013-2033. Kita semua masih ingat di tahun 2016 lalu Qanun RTRWA belum dimasukan sebagai Qanun prioritas yang ditinjau kembali, padahal semangat mendorong memperkuat ruang rakyat, pengakuan KEL, keberadaan masyarakat adat maupun daerah rawan bencana dan semangat pembangunan belum terjadi singkronisasi dan harmonisasi ruang hingga saat ini

Oleh karenanya, masyarakat sipil telah berpartisipasi dengan mengusulkan peninjauan kembali aspek pemanfaatan, struktur dan pola ruang dalam qanun RTRWA. WALHI Aceh melakukan upaya advokasi non litigasi melalui agenda diskusi publik, dialog dengan pemangku kepentingan hingga menyerahkan draf masukan terhadap pasal-pasal yang perlu direvisi sebagai tanggung jawab masyarakat sipil menjawab polemik Qanun RTRWA dan solusi atas berbagai persoalan lain akibat kebijakan pemanfaatan ruang yang berdampak pada kehidupan masyarakat Aceh di masa yang akan datang.

Disamping itu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan dibiarkan. Misalnya PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan KEL sebagai Kawasan Strategis Nasional, namun di Qanun nomor 19 tahun 2013 tidak mencatumkan KEL sebagai kawasan strategis di Aceh, contoh lainnya adalah Ketentuan Pasal 89 ayat (3) harus dihapus atau dirubah atau diganti sesuai dengan PP NO 68 Tahun 2010 serta belum mengatur tentang kewajiban pemerintah Aceh dalam membangun system informasi dan kominikasi penataan ruang.

Dalam Qanun Nomor 19 tahun 2013 Tentang Recana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 Pasal 7 ayat (2) “ RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun. Dan Ayat (3) “Dalam kodisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Aceh dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.

Untuk melihat lebih detail pasal per pasal dari Qanun RTRW Aceh dan kesesuaian dengan kondisi Aceh saat ini, Walhi Aceh membuka ruang masukan publik untuk memberikan konstribusi pemikiran positif dari seluruh masyarakat Aceh. Masukan dapat di isi ke dalam form yang sudah tersedia, kemudian dikirimkan ke email walhiatjeh@gmail.com.

Baca:  WALHI Aceh: Visi Misi Calon Gubenur Aceh Belum Pro Lingkungan Hidup

Download dokumen:

Qanun Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033

Form Masukan

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama