Galeri Gugatan TUN

Sebelas Alasan Warga Mendesak Gubernur Aceh Mencabut Izin PT. MPT

Lhokseumawe, 14/4/2016

Warga yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Aceh Utara Melindungi Hutan Lindung Cut Meutia sudah membuat sebuah petisi yang akan dikirimkan kepada Gubernur Aceh. Dalam petisi yang ditandatangani oleh 20 Mukim dan 13 tokoh masyarakat tertulis ada sebelas alasan yang mendasari melakukan penolakan dan pencabutan izin PT. Mandum Payah Tamita (MPT) di Bate Ule, Desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara.

  1. Kegiatan PT. MPT berada dipucuk hulu DAS Krueng Kerutoe dan DAS Krueng Jambo Aye. Hal ini berdampak pada terjadinya bencana banjir, sebelumnya bencana banjir terjadi sekitar lima tahun sekali, untuk saat ini bencana banjir terjadi puluhan kali dalam rentan waktu satu tahun.
  2. Keberadaan Hutan Lindung Cut Meutia ditengah-tengah areal konsesi dan dalam kawasan PT. MPT, aktifitas PT. MPT berpontensi melakukan perambahan kedalam kawasan Hutan Lindung.
  3. Berusaha melindungi sejarah bangsa, yaitu sebuah nilai cagar budaya terhadap situs sejarah bangsa Indonesia terletak dalam kawasan PT. MPT yaitu makam pahlawan nasional Cut Meutia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia juga masyarakat Aceh.
  4. Kehadiran pihak asing yang bertopeng pengusaha lokal (PT. MPT) telah mengganggu aktifitas warga sekitar hutan yang ketergantungan hidup mereka dengan kawasan hutan lindung. Hilangnya mata pencaharian masyarakat seperti jerenang, rotan, dan pencari madu. Selain itu masyarakat juga ada yang menjadi pemandu wisata budaya ke makam pahlawan nasional Cut Meutia dan kawasan pusat konservasi gajah Cut Meutia sebagai CRU penangangan dan penanggulangan konflik gajah liar yang kerap terjadi diwilayah Cot Girek dan Langkahan.
  5. Setelah adanya CRU dan ditempatkan gajah penghalau, kini intensitas konflik telah berkurang dari sebelumnya mengalami gangguan konflik gajah liar setahun bisa mencapai dua kali yang mengakibatkan rusaknya taaman perkebunan dan pertanian dan kerugian harta karena gagal panen. Tidak hanya itu, juga menjadi tempat kunjungan wisata lokal yang dapat membantu penghidupan warga sekitar. Namun dengan hadirnya perusahaan MPT sangat mengganggu proses yang sudah berjalan dengan baik.
  6. PT. MPT sedang menciptakan konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Skenario itu terlihat saat beco (alat berat) mereka terbakar dan perusahaan menuduh masyarakat yang melakukan pembakaran alat berat mereka tanpa ada bukti yang kuat. Menurut beberapa warga disekitar PT. MPT bahwa tidak ada satupun warga yang terlibat dalam pembakaran alat berat tersebut. Justru masyarakat mengkleim bahwa pihak MPT yang membakar sendiri alat berat mereka yang telah rusak.
  7. Kehadiran PT. MPT bukannya mengurangi pengangguran, justru pihak MPT memakai tenaga kerja asing dari Malaysia dan tidak mengakomodir tenaga kerja lokal dari masyarakat sekitar PT. MPT. Mereka menggunakan tenaga kerja luar daerah dan bukan dari lokal sebagai staff dan menajemen perusahaan.
  8. Hasil pertemuan dengan Pemerintah Aceh Utara tidak memberikan hasil yang tegas.
  9. Sebagai warga negara Indonesia memiliki hak menyampaikan aspirasi.
  10. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Pasal 150 Ayat (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem leuser.
  11. Amanat UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Pasal 114 Ayat (1) dalam wilyah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong. Keberadaan wilayah yang memiliki kawasan hutan dibawah wilayah mukim memiliki kewenangan dalam pengawasan.
Baca:  Perjuangkan Qanun RTRW Walhi Aceh Jumpai Fraksi Golkar

Diparagraf terakhir petisi meminta kepada Gubernur Aceh untuk segera mengambil sikap tegas dan langkah konkrit dalam menutup dan mencabut izin PT. Mandum Payah Tamita demi melindungi segenap warga Aceh Utara yang akan menerima dampak banjir.

Petisi ini juga mereka bagikan kepada sejumlah LSM yang berhadir dalam kegiatan diskusi dengan Mukim dan tokoh masyarakat, pada 14/4/2016 di Lhokseumawe membahas persoalan PT. MPT dan PT. RPPI. (Nasir Buloh / Kadiv Advokasi)

Baca Juga: Mukim Desak Pemerintah Cabut Izin PT. MPT dan PT. RPPI di Aceh Utara

No Comments Yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama