Galeri Gugatan TUN

Selama 2016, Kerugian Akibat Bencana Rp 2,244 T

BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh merilis jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam di Aceh sepanjang tahun 2016 sebesar Rp 2,244 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 15 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2016, yani Rp 12,874 triliun.

Demikian disampaikan Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur dalam konferensi pers catatan akhir tahun 2016 di Kantor Walhi Aceh, Banda Aceh, Selasa (3/1). Muhammad Nur tampil bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika yang memberi catatan khusus tentang tata kelola lingkungan hidup di Aceh sepanjang tahun 2016 dari perspektif media.

“Jika kerugian akibat bencana alam ini terus dibiarkan oleh pemerintah, maka setiap tahun Aceh harus mengeluarkan anggaran minimal 15 persen dari jumlah APBA untuk rehab rekons pascabencana,” kata M Nur.

Selama tahun 2016, jelasnya, pemerintah hanya mampu melahirkan lima kebijakan yang mendukung perbaikan lingkungan. Jika tidak ingin Aceh menambah beban akibat bencana ekologis, M Nur menyarankan, baiknya pemerintah patuh terhadap pengendalian ruang yang semakin kritis saat ini.

“Jumlah korban akibat bencana di tahun 2016 mencapai 157.680 jiwa mengungsi dan lebih 50 jiwa masuk rumah sakit akibat ammoniak PT PIM. Selain itu, jumlah meninggal akibat bencana 9 jiwa dan berbagai aset masyarakat menjadi korban dari berbagai bentuk bencana ekologis di Aceh,” paparnya.

Ia juga menyebutkan bahwa untuk tahun 2017 hingga 2021, pemerintah juga telah merancang 16 program pembangunan dalam berbagai bentuk. Program itu, menurut M Nur, akan menghancurkan 62.240.59 ha hutan dan lahan di berbagai wilayah Aceh.

“Artinya, kerugian bencana ekologis di tahun berikutnya akan terjadi peningkatan di atas 3 triliun lebih. Ini harus dicegah dari sekarang,” katanya.

Baca:  Walhi Aceh Menolak AMDAL Jalan Bebas Hambatan dan Tol Provinsi Aceh

Direktur Walhi Aceh itu juga memaparkan bahwa terjadi penurunan jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 933.303 ha pada tahun 2015 menjadi 204.985 ha pada tahun 2016.

Menurutnya, perubahan terjadi karena adanya moratorium (jeda) tambang, supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta karena peralihan kewenangan perizinan ke provinsi.

“Sayangnya pertambangan ilegal belum dapat dikurangkan bahkan dihilangkan di berbagai wilayah. Padahal, pertambangan ilegal galian emas dalam kurun waktu 2010-2016 telah menelan korban jiwa mencapai 38 orang, belum termasuk korban yang tidak terpublikasi di media,” sebutnya.

Sementara itu, Redpel Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika menyatakan, perambahan hutan masih marak di Aceh sepanjang tahun 2016. Indikasinya, panglong-panglong di berbagai kabupaten/kota di Aceh kini kembali penuh dengan kayu dan papan untuk dijual. Harganya pun semakin murah. Ini menandakan penebangan kayu marak dan ironisnya itu terjadi justru pada saat moratorium logging yang dicetuskan Gubernur Irwandi Yusuf pada 2008, hingga kini belum dicabut.

Ia juga menyorot tentang terulangnya kasus kebocoran amonia di PT PIM Aceh Utara pada 12 November lalu. Sedikitnya, 50 orang terhirup amonia dan 23 orang harus dirawat. Bahkan belasan orang harus dirawat lebih dari dua hari.

Polisi memang sudah mengusut kasus ini, namun anehnya sudah lebih sebulan hanya tujuh saksi dari perusahaan itu yang diperiksa. “Kita patut bertanya, kapan ada tersangkanya? Jangan seperti yang sudah-sudah. Para korban bertumbangan, tapi pihak yang seharusnya bertanggung jawab dan layak diposisikan sebagai tersangka, tidak pernah ada,” ulas Yarmen.

Ia juga menyarankan agar Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota lebih serius memantau penanganan limbah dan polusi udara pada sejumlah perusahaan di Aceh yang selama ini tidak cukup terandal. Selain itu, jangan pula diam saja saat hutan dirambah dan Aceh mengalami deforestasi sedikitnya 23.000 hektare per tahun dan menyebabkan banjir dan longsor di banyak tempat.

Baca:  Gugat Bupati Aceh Tamiang, Walhi Aceh Ajukan 39 Alat Bukti Surat

“Kita punya banyak jagawana, tapi mengapa luasan hutan kita terus menciut? Apa kerja mereka?” kata Yarmen yang mengaku agak meragukan komitmen aparat keamanan dalam penegakan hukum lingkungan di Aceh. Dan ia prediksi, pada tahun 2017 pun kondisi serupa tak banyak berubah. Konferensi pers itu diakhiri dengan sesi tanya jawab dan dihadiri sekitar 15 wartawan lokal dan nasional. (mas).

Sumber: aceh.tribunnews.com

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama