Galeri Gugatan TUN

Seluas 85% Kawasan Hutan Mangrove Aceh Tamiang Rusak

 

Banda Aceh, 7/3/2018. Luas kawasan hutan pesisir Mangrove di Aceh Tamiang seluas 24.013,5 Ha, mencakup Hutan Lindung .109,24 Ha, serta Hutan Produksi 18.904,26 Ha. Dari total luas tersebut, hasil investigasi WALHI Aceh menemukan 85% dalam kondisi rusak akibat berbagai aktifitas ilegal. Secara geografis, kawasan hutan Mangrove berada di Kecamatan Seuruway, Bendahara, Banda Mulia, serta Manyak Payed.

WALHI Aceh menemukan dalam kawasan hutan Mangrove Aceh Tamiang terjadi aktifitas ilegal, seperti perambahan dan ilegal logging. Perambahan dilakukan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit serta pembangunan tambak. Sedangkan hasil ilegal logging dijadikan sebagai bahan baku arang. Aktifitas ilegal logging sebagian besarnya dibiayai oleh pemilik dapur arang, jumlah dapur arang saat ini mencapai lebih 200 unit, dan secara umum di indikasikan tidak memiliki izin.

Selain dampak abrasi, terganggunya keseimbangan ekosistem pesisir merupakan dampak terbesar, parahnya vegetasi yang tersisa hanya jenis Mangrove Api – Api. Terganggunya habitat satwa seperti burung Rangkong, burung Cucur Hujan, burung Leci, dan beberapa jenis satwa lainnya juga ikut terancam dengan aktifitas ilegal tersebut.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama, aktifitas ilegal tersebut terus terjadi. Terlebih, masyarakat mengakui oknum pemerintah ikut terlibat dan memiliki usaha dapaur arang di lokasi.

Hasil temuan di atas, WALHI Aceh melakukan diskusi kasus pada 7/3/2018, dengan menghadirkan berbagai pihak dari unsur pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat sipil peduli lingkungan.

Berdasarkan temuan di atas, WALHI Aceh mendesak DLHK melalui KPH III untuk melakukan penertiban secara menyeluruh dan melakukan rehabilitasi fungsi kawasan yang rusak. Begitu pula halnya kepada lembaga Penegak Hukum dalam hal ini Polres Aceh Tamiang untuk melakukan penindakan terhadap aktor – aktor yang terlibat dalam aktifitas perambahan dan ilegal logging.

Baca:  WALHI Aceh Fasilitasi Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKKGL) Temui Komisi II DPRA

Pemerintah Aceh Tamiang dan Pemerintah Provinsi juga diharapkan untuk dapat memfasilitasi ekonomi alternatif kepada masyarakat yang selama ini bergantung hidup pada kegiatan ilegal tersebut. Memungkinkan juga dilakukan dengan memfasilitasi pembentukan Perhutanan Sosial kepada masyarakat.

 

Banda Aceh, 7/3/2018

 

WALHI Aceh

 

Muhammad Nur

Direktur Eksekutif

 

Kontak person: 0812 6970 494

No Comments Yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama