Galeri Gugatan TUN

Sidang Pemeriksaan Tentang Gugatan SK Bupati Aceh Tamiang Digelar

Banda Aceh, 10/8/2016. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor:25/G/LH/2016/PTUN.BNA Tanggal 2 Agustus 2016, Walhi Aceh menghadiri sidang pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan agenda Pemeriksanaan Persiapan. Sidang pemeriksanaan persiapan ini terkait dengan gugatan Walhi Aceh terhadap Surat Bupati Aceh Tamian Nomor 541 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, dengan luas areal pabrik dan penambangan 2.549,2 Hektar kepada PT. Tripa Semen Aceh. Pendaftaran gugatan dilakukan pada tanggal 28 Juli 2016 ke PTUN Banda Aceh, dengan nomor gugatan 25/G/LH/2016/PTUN.BNA.

Sidang Pemerikasanaan Persiapan ini dimulai sekitar pukul sebelas yang dihadiri oleh tim kuasa Walhi Aceh terdiri dari tim advokat Muhammad Zuhri Hasibuan,S.H., M.H, Chandra Darusman S., S.H., M.H, Helman Madewa, S.H, dan M. Nasir Kepala Devisi Advokasi Walhi Aceh. Sedangkan dari pihak Tergugat turut hadir empat orang kuasa hukum, dan sidang dipimpin oleh tiga orang hakim.

Gugatan Walhi Aceh terkait Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tamiang melalui Surat Keputusan No. 541 Tahun 2016, telah diperiksa dan dilaksanakan pemeriksaan persiapan oleh majelis Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Walhi Aceh diterima dan diakui.

Walhi Aceh melakukan gugatan PTUN terhadap SK Bupati Aceh Tamiang No. 541 Tahun 2016, yang dikeluarkan apda tanggal 4 Mei 2016 didasari oleh beberapa hal seperti, lokasi pabrik semen PT TSA bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) seluas 2.199 Hektare, kawasan cagar alam geologi (Kars) seluas 8.037.29 Hektare dan 15.698.83 Hektar sebagai kawasan rawan bencana alam geologi. Jika mengacu pada keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1095 K/30/MEM/2014 tentang penetapan wilayah pertambangan pulau Sumatera, tanggal 26 Februari 2014 Jo SK Menteri ESDM No.1456 K/20 Mei/MEM/2000 tentang pengelolaan kawasan Kars, di area tersebut tidak boleh ada kegiatan pertambangan.

Baca:  WALHI Aceh Fasilitasi Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKKGL) Temui Komisi II DPRA

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW), kawasan KEL itu adalah kawasan strategis nasional. Namun hal ini, diduga tidak diakomodir oleh bupati Aceh Tamiang. Peraturan tentang wajib Amdal juga belum dipenuhi secara menyeluruh seperti perbaikan Amdal, akan tetapi Bupati Tamiang buru-buru mengeluarkan izin lingkungan. Gugatan juga didasari karena Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kawasan rawan bencana banjir, serta dengan hadirnya pabrik semen di Kampung Kaloy akan menjadi ancaman terhadap sumber mata air.

Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2016, pukul 10.00 wib, di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.[]

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama