Galeri Gugatan TUN

Sulteng Belajar Task Force Aceh

Walhi Aceh bersama Bapedal Aceh di undang ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai narasumber dalam sebuah acara workshop untuk mempresentasikan pengalaman Aceh dalam pembentukan task force. Kegiatan workshop dilaksanakan oleh Koalisi Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS-HAM) Sulteng bersama Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng. Workshop dengan tema ‘Mendorong Penegakan Hukum di Sektor Sumber Daya Alam di Sulawesi Tengah’ ini dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu (9/11/2016).

Selain narasumber dari Aceh, workshop ini juga menghadirkan narasumber lain yaitu Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Sulteng, AKBP Teddy D Salawati, SH.

Dalam pemaparannya, Ir. Wiyono menjabarkan pola penegakan hukum sektor sumber daya alam di Aceh serta sejumlah produk hukum yang dihasilkan Pemerintah Aceh tentang penegakan hukum di sektor SDA. Menurut Wiyono, dalam penegakan hukum di sektor SDA, Pemda harus bersinergi dengan komponen penting lainnya seperti aparat penegak hukum dan kelompok masyarakat sipil.

Kadiv Advokasi Walhi Aceh, M. Nasir, mengatakan di Aceh telah dibentuk tim task force yang merupakan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum dan masyarakat sipil. Kolaborasi tiga unsur ini disepakati dalam skema task force Pencegahan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu di Aceh, serta sampai saat ini task force telah menindaklanjuti tiga kasus lingkungan hidup.

Sementara Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Sulteng, AKBP Teddy D Salawati SH, dalam pemaparannya menjelaskan, Sulteng saat ini diperhadapkan dengan berbagai masalah terkait sektor SDA, di antaranya masalah take over Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan izin-izin lainnya, pencemaran lingkungan serta penyalahgunaan wewenang. Menurut Teddy, Polda Sulteng siap dilibatkan dalam upaya pengendalian dan penegakan hukum di sektor SDA di Sulteng.

Baca:  WALHI ACEH: PT SI DAN PT SCA JANGAN TIPU MASYARAKAT ACEH

Workshop yang dihadiri sejumlah elemen seperti akademisi, birokrasi, kalangan pegiat LSM, jurnalis serta aparat penegak hukum ini, bermuara pada sebuah mekanisme penyusunan nota kesepahaman (MoU) antara pihak Pemda, aparat penegak hukum dan masyarakat sipil, terkait penegakan hukum di sektor SDA di Sulteng, sebagaimana yang telah terbentuk di Aceh. Nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk komitmen tiga komponen tersebut untuk mendukung upaya penegakan hukum sektor SDA di Sulteng. []

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama