CATATAN KRITIS 2017

CATATAN KRITIS 2017

Kami Tolak Tambang PT. EMM

Surat Terbuka Untuk Pangdam Baru: Aceh, Negeri Lumbung Bencana Alam

Aceh, Negeri Lumbung Bencana Alam

Sebelumnya, perkenalkan, kami dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh, sebuah organisasi lingkungan hidup, yang menjadi payung bagi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada isu lingkungan di Aceh, juga bagian tak terpisahkan dari WALHI Eknas yang berada di Jakarta.

Sebelum jauh melangkah, WALHI Aceh mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Mayjen. TNI Luczisman Rudy Polandi, yang telah diberi amanah untuk memimpin Komando Daerah Militer Iskandar Muda (KODAM-IM) yang bermarkas besar di ibu kota Propinsi Aceh. Selamat datang, semoga dengan kehadiran bapak di Aceh, mampu memberikan hal yang luar biasa bagi pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam, demi terwujudnya Indonesia yang mengakar ke dalam jiwa raga rakyat, serta disegani dan ditakuti oleh bangsa luar.

Bapak Pangdam yang baik, Aceh yang di dalamnya bapak ikut menjadi salah satu pemimpinnya, merupakan sebuah daerah yang rawan bencana alam, kerentanan sosial, ekonomi rakyat yang semakin melemah dan situasi perpolitikan yang tidak kungjung membaik.

Di sisi lingkungan hidup, tata kelola pertanahan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan masih menjadi polemik serius di bumi Serambi Mekkah, di mana kepatuhan akepada hukum masih sangat krusial di tataran para pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dan hukum. Sehingga melahirkan berbagai kegiatan-yang mengatasnamakan pembangunan- telah merusak lingkungan secara massif. Tiap hari mass media di Aceh melaporkan peristiwa-peristiwa bencana, pengrusakan lingkungan, sengketa lahan atara rakyat dan korporat dan lain sebagainya.

Dalam catatan WALHI, tiap tahunnya Aceh mengalami kerusakan ekologi yang mencapai nilai Rp5 hingga Rp10 triliun. Angka seberasar ini muncul dari biaya penanganan jalan longsor, penanggulangan banjir, banjir bandang yang berdampak pada hancurkan kapital rakyat, konflik satwa dan manusia yang juga merusak sumber-sumber ekonomi masyarakat.

Baca:  Kantor BBTNGL akan Dipindahkan ke Aceh

Laju kerusakan hutan di Aceh pun terus bergerak signifikan menuju degradasi lahan hutan yang serius.  Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan bahwa Provinsi Aceh memiliki total luas kawasan hutan 3.557.928 hektar.

Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ±. 1.058.131 hektar; Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas 1.744.240 hektar; Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas 14l.771 hektar; Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas 598.365 hektar; Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas 15.409 hektar. Sepanjang tahun 2006-2009 laju deforestasi hutan mencapai pada angka 23.124,41 ha.

WALHI mencatat, per Maret 2014 terdapat 159 perusahan yang beroperasi di Aceh. Sebanyak 76 perusahaan tersebut beroperasi di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), 26 perusahaan tidak memiliki izin usaha produksi (IUP). Sementara 7 perusahaan lainnya yang beroperasi dalam kawasan hutan dan 19 perusahaan beroperasi di luar kawasan hutan masih dalam proses IUP.

Catatan lainnya, penebangan kayu untuk membuka ruas jalan dilakukan oleh perusahaan sebelum mengantongi izin pakai hutan. Bahkan pemerintah ditengarai juga turut andil mendorong kerusakan hutan Aceh dengan mengeluarkan kebijakan membangun 42 ruas jalan yang membelah hutan lindung.

Menurut catatan Walhi, 60 persen lebih pembangunan jalan ini membelah hutan lindung dan hutan konservasi di 14 kabupaten/kota meliputi; Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Abdya, Aceh Barat, Aceh Utara dan Bener Meriah.

Baca:  Walhi Aceh Dorong Revisi Pergub No 10/2017

Pada 2013, pemerintah melalui SK Menhut 941/2013 kembali menyetujui 80 ribu Ha hutan Aceh dialihfungsikan menjadi kawasan bukan hutan dari luas hutan lindung Aceh 3,5 juta Ha. Sementara itu 643 ribu Ha lainnya beralihfungsi untuk pembangunan ruas jalan dan perkebunan dan 259 ribu Ha beralih fungsi menjadi area pertambangan, dan 1.741 Ha dirambah penduduk dalam aktivitas illegal logging. Dengan demikian, setidaknya kini seluas 983.1751 Ha hutan lindung Aceh sudah beralih fungsi menjadi kawasan bukan hutan.

konflik satwa liar dengan manusia meningkat. Konflik satwa liar dengan manusia terus terus terjadi. Di tahun 2015 terjadi 23  kasus konflik satwa liar dengan manusia di delapan kabupaten di Aceh. Akibat dari konflik satwa liar dengan manusia tidak hanya terjadi kerugian harta benda, rumah, lahan pertanian/perkebunan, dan bahkan berdampak pada hilangnya nyawa manusia dan punahnya satwa dilindungi tersebut.Gangguan satwa liar juga menjadi dasar pikir dikeluarkannya moratorium longging, seharunya angka konflik satwa dengan manusia dapat diminimalisir.

Bencana alam meningkat. Pada tahun 2007 bencana banjir sebanyak 46 kasus, abrasi 5 kasus, longsor 12 kasus. Tahun 2008 bencana banjir sebanyak 170 kasus, abrasi 38 kasus, dan longsor 37 kasus. Tahun 2009 bencana banjir sebanyak 213 kasus, abrasi 72 kasus, dan longsor 56 kasus.

Tahun 2010 bencana banjir 250 kasus, abrasi 97 kasus, dan longsor 47 kasus. Tahun 2011 bencana banjir 159 kasus, abrasi 50 kasus, dan longsor 36 kasus. Tahun 2014 bencana banjir 31 kasus, longsor 15 kasus, abrasi 9 kasus, erosi 7 kasus, dan kekeringan sebanyak 20 kasus.

Sepanjang tahun 2015, Walhi Aceh mencatat telah terjadi bencana banjir sebanyak 39 kali di 16 kabupaten/kota di Aceh, longsor 14 kali di delapan kabupaten, abrasi 11 kasus di sembilan kabupaten, dan kekeringan satu kasus.Terjadi peningkatan bencana banjir di Aceh dilihat dari data dua tahun terakhir, dan diawal tahun 2016 hampir semua kabupaten/kota di Aceh mengalami bencana banjir.

Baca:  Walhi Aceh Serahkan Draf Raqan RTRWA ke DPRA

Terjadinya bencana banjir, longsor, dan abrasi  karena degradasi lingkungan di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS). Secara umum kawasan resapan air terus berkurang di kawasan hulu DAS diseluruh Aceh.

Dari catatan di atas, WALHI berharap, selain menjadi pioneer baru untuk perlindungan Aceh dari berbagai ancaman, kehadiran Pangdam selaku orang nomor satu di KODAM-IM, juga tidak ambil bagian dari pelaku, pendukung atau pemodal bagi semakin rusaknya ekologi Aceh.

Kami berharap, rencana percepatan pembangunan beberapa ruas jalan di Aceh melalui program TMMD tidak melahirkan kecemburuan baru di tengah-tengah masyarakat. Juga menghindari kecurigaan publik terkait dengan pengelolaan dana yang dioberikan oleh negara untuk menyukseskan program tersebut.

Selain itu, WALHI meminta kepada Pangdam, dalam melaksanakan program tersebut, juga harus memerhatikan, menghormati kawasan-kawasan yang dilarang disentuh oleh aturan hukum, demi terjaminnya kawasan dari tindakan-tindakan yang merusak ekosistem.

Amaran ini bukan berarti WALHI tidak percaya kepada integritas Pangdam selaku pemimpin tertinggi militer Republik Indonesia di Aceh. Tapi ini sebagai bentuk partisipasi rakyat Indonesia, khusunya rakyat Aceh, agar mengingatkan pemimpinnya, demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanah konstitusi.

Semoga Bapak dapat membantu kami dan masyarakat Aceh mempertahankan mekanisme yang rumit dalam pembangunan, dimana kerumitan inilah yang dapat membantu mempertahankan sisa hutan dan lahan di Aceh. Semoga generasi mendatang, mencatat dan menyebut nama kita sebagai pahlawan dan contoh teladan. Salam lestari.

Banda Aceh, 4 Maret 2016.

Direktur Eksekutif

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh

Muhammad Nur.

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama

Hari Lingkungan Hidup Dunia

Hari Lingkungan Hidup Dunia

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi