Galeri Gugatan TUN

Task Force Pencegahan dan Penegakan Hukum LH Bedah Kasus PT. MPT dan PT. RPPI

Banda Aceh, 22/7/2016

Task Force pencegahan dan penegakan hukum lingkungan hidup melakukan bedah kasus PT. Mandum Payah Tamita (MPT) dan PT. Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI) yang berlokasi di Aceh Utara. Kegiatan bedah kasus berlangsung di Sekretariat Walhi Aceh, yang dihadiri oleh Bapedal Aceh, Rekrimsus Polda Aceh, GeRAK Aceh, JKMA, LBH Banda Aceh, MATA, Koalisi NGO HAM, ACCI, BYTRA, dan unsur masyarakat.

Kegiatan bedah kasus ini merupakan agenda dan diskusi pertama task force pencegahan dan penegakan hulum lingkungan hidup di Aceh paska penandatanganan komitmen bersama pada tanggal 12 april 2016, oleh Gubernur Aceh, DPRA, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Walhi Aceh, Koalisi NGO HAM, LBH Banda Aceh, FFI, GeRAK, WWF Aceh, dan BYTRA.

Kasus PT. MPT dan PT. RPPI dilaporkan oleh masyarakat kepada LSM BYTRA di Aceh Utara. Kemudian kedua kasus tersebut dilakukan analisis oleh tim task force di Banda Aceh.

MPT memiliki izin IUPHHK-HT dengan nomor 522/052/2003 pada tanggal 23 desember 2003, atas areal seluas 8.015 ha. Atas izin tersebut, kehadiran PT. MPT dipermasalahkan oleh warga, karena PT. MPT berada dipucuk hulu DAS Kr. Kreto dan DAS Kr. Jambo Aye, Hutan Lindung (HL) Cut Mutia berada ditengah-tengah areal konsesi dan dalam kawasan PT. MPT, ancaman nilai cagar budaya yaitu makam Pahlawan Nasional Tgk. Cut Mutia masuk dalam areal perusahaan, kehadiran PT. MPT mengganggu aktifitas warga, kehadiran PT. MPT telah menciptakan konflik antara perusahaan dengan masyarakat, dan sederetan alasan lain yang memperkuat alasan masyarakat menggugat pencabutan izin IUPHHK-HT PT. Mandum Payah Tamita di Bate Ule, Desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara.

Baca:  Tuntutan Warga Kuala Seumanyam

Sedangkan PT. RPPI memiliki izin IUPHHK-HTI dengan nomor 522.51/569/2011 tanggal 8 agustus 2011 dan perubahan SK Gubernur Aceh nomor 522.51/441/2012, berlaku untuk jangka waktu 60 tahun dengan luas areal izin 10.384 ha. Pengakuan masyarakat areal izin PT. RPPI tumpang tindih dengan tanah warga, warga juga berpendapat kehadiran PT. RPPI menyebabkan kehilangan mata pencaharian warga dari hasil hutan. Selain itu, PT. RPPI menjadi ancaman terhadap DAS Krueng Mane dan DAS Pasee sebagai sumber air bagi lahan pertanian warga.

Muhadi dari BYTRA dalam presentasinya menyebutkan, setidaknya ada 13 kecamatan dengan total luas sawah 17.288 ha yang bergantung pada pasokan air irigasi DAS Krueng Pase dan Krueng Manee. Ada kekeliruan dasar hukum dalam perizinan PT. RPPI, dalam SK Gubernur tentang IUPHHK-HTI PT. RPPI seluas 10.384 Ha. Izin yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Qanun No. 15 tahun 2002 Provinsi NAD tentang Perizinan Kehutanan, sedangkan pemanfaatan di lapangan berdasarkan Pasal 6 ayat (3). Pasal 6 ayat (2) terkait Pemanfaatan Jasa Lingkungan, sedangkan Pasal 6 ayat (3) terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang dipaparkan sementara ini disimpulkan belum ditemukan tindak pidana, meskipun harus dilakukan gugatan dalam bentun PTUN terhadap dokumen izin yang dimiliki. Selain itu, untuk menindaklanjuti kasus tersebut akan dilakukan review dokumen perizinan perusahaan, dan akan mencari bukti baru untuk memperkuat pendapat hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT. MPT dan PT. RPPI.[]

Baca Juga:

Mukim Desak Pemerintah Cabut Izin PT. MPT dan PT. RPPI di Aceh Utara

Sebelas Alasan Warga Mendesak Gubernur Aceh Mencabut Izin PT. MPT

Bupati Aceh Utara Menunda Izin Lingkungan PT. MPT

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama