Galeri Gugatan TUN

Tindak Tegas PKS Pembuang Limbah B3 ke Perkebunan Warga.

Banda Aceh, 15/6/2016

Puluhan hektar kebun sawit masyarakat Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya beberapa hari terakhir tercemar limbah perusahaan pengolahan kelapa sawit. kebun sawit warga digenangi limbah cair berminyak yang menimbulkan bau tak sedap dan menyengat. Kondisi ini mengakibatkan ratusan batang sawit warga mulai mati. Bahkan, ikan air tawar yang biasanya hidup disekitar parit dalam kebun dan aliran sungai kecil, juga ikut mati akibat tercemar limbah pabrik berwarna kehitam-hitaman tersebut (Harian Serambi Indonesia, 15/6/2016).

Terkait kondisi di atas, Walhi Aceh mendesak Pemkab Nagan Raya untuk menindak tegas PKS yang terbukti membuang limbah B3 ke perkebunan warga. Undang-undang No 32 Tahun 2009 secara tegas menyebutkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya, dan setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pasal 88 menyebutkan setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan.

Selain hak gugat pemerintah, dalam undang-undang yang sama juga memberi ruang hak gugat masyarakat, tepatnya pada Pasal 91 disebutkan masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu, bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas pencemaran limbah tersebut dapat menggunakan hak gugat masyarakat.

Pemkab Nagan Raya dengan kewenangannya harus memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan PKS yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kabupaten Nagan Raya, tidak hanya cukup dengan tindakan menyurati atau mengingatkan, akan tetapi harus ada tindakan yang tegas untuk memberikan efek jera terhadap perusahaan yang bandel, sehingga apa yang dialami masyarakat Lamie tidak terulang kembali.

Baca:  Gugat Bupati Aceh Tamiang, Walhi Aceh Ajukan 39 Alat Bukti Surat

Apa yang terjadi di Nagan Raya terkait pencemaran limbah PKS bukan merupakan contoh pertama yang terjadi di Aceh. Kasus serupa juga pernah terjadi di Aceh Timur, Singkil, dan beberapa daerah lainnya di Aceh. Lemahnya pengawasan dan kontrol dari pemerintah akan berpotensi terjadinya kasus-kasus serupa dikemudian hari. Lemahnya penegakan hukum lingkungan hidup semakin membuat koorporate merajalela dalam memperlakukan lingkungan hidup di Aceh.

Seharusnya, baik pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota melakukan evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaran perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Melakukan evaluasi terhadap dokumen AMDAL dan perizinan, hal ini dianggap penting untuk melihat dan menuntut sejumlah komitmen dan kewajiban perusahaan dalam penyelamatan lingkungan hidup, tentunya kasus Lamie tidak terulang kembali.

Sebagai catatan, emisi GRK terbesar Indonesia bersumber dari sektor Land Use, Land use Change and Forestry (LULUCF) yang salah satunya diakibatkan oleh pembukaan hutan dan gambut untuk pengembangan perkebunan skala besar. Sampai tahun 2016, setidaknya luas perkebunan di Aceh sudah mencapai 1.1 juta hektar atau 21,06% dari luas Aceh, untuk perkebunan besar seluas  300 ribu hektar lebih, dan perkebunan rakyat mencapai 800 ribu hektar lebih.

Sedangkan kabupaten Nagan Raya memiliki perkebunan besar seluas 65.455 ha, dan perkebunan rakyat 60.368 ha. Namun potensi tersebut belum berdampak serius terhadap kesejahteraan masyarakat, buktinya pada tahun 2014 masih memiliki penduduk miskin sebesar 21,75%.

Sejarah dan praktek sampai dengan hari ini, model pengelolaan sumber daya alam berorientasikan kepada pertumbuhan ekonomi yang difasilitasi oleh negara. Jutaan hektar hutan dan lahan diberikan untuk pengembangan dan pemanfaatan berbagai komoditas eksport yang dikelola oleh korporasi skala besar. Orientasi ini telah menjebak Indonesia dalam lingkaran eksploitasi yang sarat dengan berbagai persoalan mulai dari konflik, ketimpangan, monopoli dan kerusakan lingkungan hidup. Hampir semua data menunjukan bahwa terjadi dan ketimpangan peningkatan angka konflik dan ketimpangan antara masyarakat lokal/adat dengan korporasi serta meluasnya bencana ekologis.[]

Baca:  Nafasindo Serahkan 347,4 Ha Sawit

No Comments Yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama