CATATAN KRITIS 2017

CATATAN KRITIS 2017

Kami Tolak Tambang PT. EMM

Jakarta – Majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, menolak permohonan Walhi Aceh dalam perkara Uji Materiil Qanun Aceh Nomor 19 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) 2013-2033, dengan Termohon (I) Gubernur Aceh dan Termohon (II) DPR Aceh.

Berdasarkan salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 63 P/HUM/2014 setebal 238 halaman tersebut, sebagaimana dilansir situs www.mahkamahagung.go.id dan dikutip AtjehLINK, Kamis (23/07/2015), dalam amar putusannya,  majelis hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara itu memutuskan, Mengadili: “Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tersebut dan Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).”

Perkara itu diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H dan dua anggota majelis lainnya masing- masing Dr. H. Supandi, S.H M.Hum, dan H. Yulius, S.H, M.H, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. 

Menurut pertimbangan majelis hakim, bahwa dari alasan keberatan Pemohon (Walhi Aceh) yang kemudian dibantah oleh Termohon I (Pemerintah Aceh C/Q Gubernur Aceh) dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon I, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan.

Selanjutnya, setelah mempelajari permohonan HUM yang diajukan, menurut majelis hakim Mahkamah Agung, bahwa Qanun RTRW Aceh tidak terdapat pertentangan hukum dalam penyusunannya baik secara prosedural maupun substansinya dengan peraturan per-UUan yang berlaku yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan a quo.

Majelis hakim berpendapat, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak.

Baca:  Ruang Publik Mendorong Revisi RTRW Aceh

Sebelumnya, Walhi Aceh melayangkan permohonan uji materiil terhadap Qanun RTRWA dengan Termohon I Gubernur Aceh dan Termohon II DPR Aceh. Walhi Aceh dalam permohonan nya meminta Mahkamah Agung RI untuk memutuskan; menyatakan Qanun RTRW Aceh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Qanun RTRW Aceh tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan tidak berlaku umum dan meminta Mahkamah Agung untuk memerintahkan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 segera dicabut.

Menurut Walhi Aceh, sebagaimana termuat dalam surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2014, Qanun RTRW Aceh yang disahkan dalam rapat paripurna DPR Aceh tanggal 27 Desember 2013 dan diundangkan tanggal 3 Maret 2014 Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62) sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang undang bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam permohonannya, Walhi mendalilkan Qanun tersebut bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) Kategori. Pertama, bertentangan dengan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, bertentangan secara prosedural/ aspek prosedur. Ketiga, bertentangan secara substansial dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Sumber: http://atjehlink.com/index.php/2015/07/23/uji-materiil-qanun-rtrwa-ma-tolak-permohonan-walhi-aceh/

Hari Lingkungan Hidup Dunia

Hari Lingkungan Hidup Dunia

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi