WALHI ACEH: Banjir/Longsor Petaka Yang Tak Usai Jika !

WALHI ACEH: Banjir/Longsor Petaka Yang Tak Usai Jika !

WALHI Aceh bersama Organisasi Masyarakat Sipil sudah sering mengingatkan Pemerintah Aceh, Pengusaha dan Publik untuk memperhatikan pelestarian dan pemanfaatan hutan dan lahan sesuai daya dukung dan daya tampung. Dimana perambahan hutan secara massif masih terus terjadi tanpa henti sampai saat ini, belum lagi berbagai proyek pembangunan sering kali mengubah fungsi hutan tanpa memperhatikan musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Wilayah tengah dari berbagai kajian yang dikeluarkan oleh berbagai Organisasi dan Badan publik lainnya menyatakan wilayah rawan bencana longsor dan banjir bandang, akan tetapi dalam praktek lapangan sering juga membuka ruas jalan baru yang jusru mempercepat bencana.
Disamping itu patut dipertanyakan kepada Pemerintah Aceh dana 17 Trilyun tiap tahun berapa persen dipakai untuk hadapai bencana dan mitigasinya, kami menduga dana sebesar itu hanya di pakek untuk operasional Badan-Badan Publik hanya operasional, selain itu berapa besar komitmen parapihak strategis mempertahankan tutupan hutan dari kehancuran setiap tahun, paling tidak catatan WALHI Aceh deforestasi hutan tiap tahun rata-rata mencapai 16.000 ribu hektar dengan rincian hasil illegal logging, membuka kebun, membukan ruas jalan, dan kegiatan pertambangan secara illegal maupun legal, belum lagi perusakan bantara sungai yang cukup tinggi di sepandang sungai, sehingga sungai kehilangan fungsinya dengan baik ketika musim hujan. Sayangnya kita semua tidak belajar sama sekali dalam berbagai bentuk bencana yang melanda berbagai kab/kota.
Untuk itu WALHI Aceh memprediksi bencana Aceh tidak akan berakhir tiap bulan/tahun jika kesalahan pengelolaan dan pelestarian Hutan dan Lahan tidak ada perbaikan, begitu juga komitmen pemerintah untuk mempertahankan hutan dan lahan mesti menjadi agenda utama jika tidak ingin Aceh mengalami kerugian bencana tiap tahun.
Apalagi dengan hadirnya UU Minerba versi baru yang disahkan DPR-RI yang membukan serampangan kegiatan sektor sumberdaya tentu akan mengalami kerusakan lebih dashyat dimasa akan datang ,jika sekarang bencana wilayah Tengah, bukan tidak mungkin kedepan seluruh Aceh akan mengalami hal yang sama karena pola pengelolaan sumberdaya alam sangat berbahaya melalui UU menirba yang baru telah dan akan memberikan ruang untuk bertambang paling sedikit 10.000 Hektar, maka dapat dipastikan bencana masa depan merupakan buah karya anak bangsa itu sendiri, jadi kita tidak bisa mengatakan bencana dari sang maha pencipta, tapi kitalah sebagai manusia yang menciptakannya karena tidak siap mengelola bumi yang indah ini, contoh kasus berapa banyak bikin jalan tanpa bikin saluran, mengeruk di bantara sungai, mengubah fungsi hutan menjadi badan jalan super mewah, mengubah lahan menjadi perkebunan besar adalah kegiatan yang terus dibiarkan tanpa ada penataan, sempitnya pemikiran dan tindakkanlah menyebabkan peningkatan bencana itu terjadi bukan karena hujan selama seminggu tapi Pemerintah Aceh bersama kab/kota tidak mau ambil pusing mengurus alam ini, hanya mudah bagi Indomie, telur dan beras saja, tak mau mikir lebih. Makanya wajar warga akan terus menderita selain Covid19. Demikian

Baca:  Anggota DPRK Bireuen dan Aktivis Walhi Aceh Dihadang Oknum TNI Dalam Areal Perkebunan PT. Syaukath

Muhammad Nur/Direktur Eksekutif WALHI Aceh

HABA BEUTONG TOLAK PT EMM