Galeri Gugatan TUN

Walhi Aceh Bersama Lima LSM Ancam Lapor ke Jakarta

Banda Aceh | Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh bersama masyarakat sipil dan warga Aceh Selatan berjanji akan melaporkan PT. ASDAL PRIMA LESTARI (APL) ke nasional (Jakarta) terkait sengketa lahan PT. APL dengan masyarakat Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan.

Hal tersebut disampaikan M. Nur, selaku Direktur Walhi Aceh kepada sejumlah awak media pada konferensi pers bersama Yayasan HaKA, LSM MaTa, JKMA, LBH Banda Aceh dan GERAK Aceh. Ikut hadir Kepala Desa Titi Poeben, Ibnu Abbas bersama salah satu yaitu Adi Samridha, di Sekretariat Walhi Aceh, Jl. Tgk Ma’in, Lrg Chik Mahmud, No. 26, Lambhuk Ulee Kareng, Banda Aceh, Selasa (16/5/2017). Dalam paparannya menjelaskan, sengketa lahan tersebut dimulai sejak tahun 1998. Namun, pada saat konfilk antara GAM – RI, masyarakat meninggalkan lahan tersebut. Tetapi, paska damai masyarakat tersebut kembali dan mulai bertani kembali.

“Permasalahan kembali terjadi pada 2008, PT. APL mengklaim lahan warga tersebut miliknya. Karena tidak terima, masyarakat setempat melapor dan menyurati Pemerintah Aceh dan BPN Banda Aceh, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil,” paparnya.

Tahun 2009, DPRK Aceh Selatan merespon konflik tersebut dengan turun langsung ke lapangan. Dari hasil pengecekan tersebut, ternyata DPRK menemukan bukti otentik dengan  ditemukannya pemakaman umum bekas perkampungan dan sejumlah tanaman tua yang kini telah masuk kedalam HGU PT APL. Tanggal 9 Februari 2009, Bupati Aceh Selatan saat itu mengirim surat teguran terhadap perusahaan ini, namun tidak direspon. Lalu, dikirim surat sama pada 29 November 2009 terkait penghentian sementara sengketa, tetapi juga tidak mendapat respon.

“Karena itu, pada 2010 Bupati dan Kapolres Aceh Selatan turun ke Trumon Timur dan melakukan audensi, tetapi lagi-lagi pemerintah dibuat kecewa karena perusahaan tersebut hanya mengutus pengacara dan tukung ukur. Sehingga beberapa minggu kemudian dilanjutkan pertemuan di Tapaktuan, dihadiri pimpinan perusahaan (Edison), tapi tidak mendapatkan solusi terkait konflik lahan,” jelasnya.

Baca:  Warga Menggamat Melaporkan Kasus ke Walhi Aceh

Lanjutnya, antara tahun 2009 hingga 2010, banyak kasus yang telah merugikan masyarakat setempat. Misal  masyarakat mendatangi lahan, diusir bahkan dengan letusan senjata apai. Ancaman dari pihak pengaman perusahaan berbaju aparat itu, membuat lahan masyarakat yang sudah ditanami tanaman, disemprot dengan pestisida perusahaan tersebut hingga mati. “Karena itu, tahun 2014 DPRK Aceh Selatan membuat pansus. Pertemuan pertama di Kantor Camat Trumon Timur, dihadiri pihak masyarakat. Namun, hingga sekarang juga hasil Pansus DPRK Aceh Selatan tidak ada tindaklanjut, sehingga sengketa lahan ini belum juga selesai,” ucapnya.

Itu sebabnya, Direktur Walhi Aceh bersama LSM terkait yang hadir dalam konferensi pers tersebut, mendesak Pemerintah dan DPRK Aceh Selatan untuk dapat menyelesaikan sengketa lahan ini demi masyarakat. Apabila pemerintah daerah dan DPRK Aceh Selatan tidak menyelesaikan sengketa tersebut, maka Walhi dan beberapa lembaga terkait akan membawa kasus ini ke tingkat nasional. “Kami akan mengawal masyarakat Aceh Selatan untuk membawa kasus ini ke tingkat nasional, apabila pemerintah daerah mulai pasif dengan merespon masalah warganya, terutama masalah sengketa lahan ini, ” tegas M. Nur Direktur Walhi Aceh.

Sumber: Modus Aceh. Co

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama