Galeri Gugatan TUN

WALHI Aceh bersama Warga Menolak Pembangunan Batching Plant di Kemukiman Lamgarot Kec. Ingin Jaya

Banda Aceh, 25/7/2016

Warga bersama Walhi Aceh menyepakati menolak Pembangunan Batching Plant yang bergerak sektor beton di Kemukiman Lamgarot Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar. Penolakan warga ini sebagai bentuk kepedulian warga terhadap penyelamatan lingkungan hidup lahan pertanian sawah. Meskipun BLHPK menyebutkan kegiatan usaha tersebut sesuai dengan RTRW Kabupaten Aceh Besar, namun warga tetap menolak pembangunan. Mengingat dampak lingkungan yang akan terjadi seperti pencemaran debu dan kebisingan, cukup berdampak negatif terhadap pemukiman penduduk, dan akan mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar bagi generasi penerus, akan tetapi jauh lebih penting konsentrasi semua pihak memberikan perlindungan atas lahan pertanian yang subur untuk menjaga dari krisis pangan.

Warga sudah membangun komunikasi dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan (BLHPK) Kabupaten Aceh yang dituang dalam bentuk surat resmi sebagai upaya warga meminta pemerintah untuk tidak terlibat dalam mengubah fungsi dan pola ruang dan memastikan perlindungan terhadap area sawah, pemukiman dan pusat-pusat belajar. Dan warga bersama Walhi Aceh meminta menghentikan bahkan membatalkan pembangunan pabrik pengolahan semen (Batching Plant) di Kemukiman Lamgarot. Surat tersebut ditandatangani perangkat desa bersama tokoh pemuda Ingin Jaya.

Walhi Aceh akan melakukan review dokumen UKL-UPL perusahaan tersebut. Karena kegiatan batching plant PT. Lestari Beton Mandiri merupakan kategori kegiatan yang wajib UKL-UPL, dan dokumen tersebut sudah selesai disusun dan dievaluasi oleh komisi Amdal pada bulan juni 2016. Kegiatan usaha batching plant PT. Lestari Beton Mandiri berlokasi di jalan Sultan Iskandar Muda Km 9,5 Gampong Pasie Lamgarot, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, dengan penggunaan areal seluas 2.810 m.

Atas dasar itu, Walhi Aceh bersama warga akan melakukan review dokumen UKL-UPL PT. Lestari Beton Mandiri yang kemudian dihadapkan dengan kondisi dan fakta dilapangan. Jika nanti hasil review dokumen UKL-UPL ditemukan kejanggalan atau ketidak-sesuaian dengan fakta dilapangan, tidak menutup kemungkinan dilakukan gugatan hukum. Kesimpulan ini disepakati dalam pertemuan warga pada tanggal 24 juli 2016 di Hotel Hijrah Center, yang dihadiri oleh perangkat desa, mukim, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan Walhi Aceh[]

Baca:  Masyarakat Adat Pining Tolak Tambang Sampai Kiamat

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama