CATATAN KRITIS 2017

CATATAN KRITIS 2017

Kami Tolak Tambang PT. EMM

Walhi Aceh Besama LBH Akan Usut Sengketa Lahan PT. Dua Perkasa Lestari

BANDA ACEH Walhi Aceh bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh akan mengusut tuntas terkait kasus sengketa lahan PT. Dua Perkasa Lestari dengan warga di Gampong Pantee Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Hal tersebut di sampaikan oleh M. Nur selaku Direktur Walhi Aceh dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor LBH Banda Aceh, yang beralamat di Jl. Sakti, Lr. LBH Banda Aceh, No. 1 Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Kamis 19 Januari 2017.

Menurutnya, hak warga atas tanah terkait dengan sengketa lahan yang diduga telah di ambil oleh PT. Dua Perkasa Lestari untuk dijadikan lahan sawit perusahaan itu, harus benar-benar diselesaikan oleh pemerintah setempat.

M.Nur menegaskan bahwa mareka selaku lembaga lingkungan hidup sejauh ini sudah banyak melakukan upaya-upaya terhadap lingkungan hidup. Ia menegaskan, akan mengawal dan mengusut sampai tuntas sengketa lahan warga dengan PT. Dua Perkasa Lestari.

“Sejauh ini kami dari pihak Walhi Aceh sudah melakukan upaya-upaya terkait lingkungan hidup diantaranya megkampanyekan masalah lingkunagn hidup hingga ke tingkat internasional,” ujarnya.

“Kami menduga kasus ini tidak di proses dengan semestinya oleh pihak pemerintah. Oleh karena itu kami mendesak Pemerintah Abdya untuk mencabut izin operasi PT. Dua Perkasa Lestari,” tegasnya.

Sementara Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Chandra Darusman S, juga mengungkapkan hal yang sama bahwa pihaknya juga siap mengusut tuntas atas penjarahan lahan warga oleh PT. Dua Perkasa Lestari.

“Akan kita usut sampai tuntas kasus tersebut, dalam jangka waktu sebulan ini harus terselesaikan semua,” ungkapnya.

Sebagaimana diungkapkan bahwa, sumber masalah utama sengketa lahan tersebut berada pada hasil kerja Panitia Pemeriksaan Tanah “B” Provinsi Aceh dengan risalah Nomor 03/PPT/B/2008, menyatakan tanah yang dimohon terbebas dari garapan masyarakat, dan tidak terdapat keberatan dari pihak lain serta sebagian telah ada kegiatan land clearing.

Baca:  Walhi Aceh Mendesak Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Awasi Pertambangan Emas Ilegal Di Aceh Barat

Dengan kesimpulan Panitia B, permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan HGU atas tanah yang dimohon seluas 2.599 hektar. Sebenarnya, pada tahun 1997 ada 13 warga yang menyatakan kepemilikan tanah, dengan total luas 2.380 hektar (berdasarkan 119 surat pernyataan). Sehingga terjadilah sengketa lahan antara warga dengan PT. Dua Perkasa Lestari.

Sumber: KLIKKABAR.COM

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama

Hari Lingkungan Hidup Dunia

Hari Lingkungan Hidup Dunia

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi