CATATAN KRITIS 2017

CATATAN KRITIS 2017

Kami Tolak Tambang PT. EMM

Walhi Aceh dan Formalin Desak Pemerintah Evaluasi Izin PT THL

Banda Aceh. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh bersama Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (Formalin) Bener Meriah, mendesak pemerintah mengevaluasi izin salah satu perusahaan di Kabupaten Bener Meriah.

Direktur Utama Walhi Aceh, M Nur mengatakan, hal ini berlatar belakang monitoring yang dilakukan terhadap hutan dan lahan di Bener Meriah. “Dari hasil monitoring tersebut, ditemukan beberapa kasus lingkungan hidup yang direkomendasikan menjadi agenda advokasi Walhi Aceh ke depan. Selain kasus perambahan hutan, ilegal logging, juga ditemukan satu kasus yang diduga terjadi pelanggaran hukum oleh salah satu perusahaan tersebut,” ujarnya kepada wartawan, di Kantor Walhi, Banda Aceh, Selasa (27/12/2016).
Dijelaskannya, perusahaan tersebut memiliki Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tamanan Industri (IUPHHK-HTI), berdasarkan SK 556/Kpts-II/1997 dengan luas area kerja 97.300 hektare, serta izin tersebut akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2035.
“Pada awalnya, perusahaan ini berkewajiban menyediakan dan memasok bahan baku kepada industri hasil hutan ke salah satu perusahaan kertas, dalam rentan waktu 15 tahun terakhir. Perusahaan tersebut tidak melakukan operasi secara normal karena perusahaan kertas tidak beroperasi. Kemudian diarahkan untuk memasok kebutuhan kayu lokal, tetapi tidak dilaksanakan,” jelasnya.
Terkait temuan tersebut, Walhi Aceh telah berdiskusi kasus itu bersama Dinas Kehutanan Bener Meriah, serta Kesatuan Pengelola Hutan (KHP) Wilayah II yang berkantor di Bener Meriah. “KHP sudah berulang kali memberikan teguran ke perusahaan. Dengan menelantarkan area izin, perusahaan itu semestinya mendapatkan sanksi,” katanya.
Selain itu, Walhi juga berdiskusi dengan Formalin pada 19 Desember lalu dan hasil diskusi disepakati secara bersama untuk mendesak pemerintah dan mengevaluasi izin perusahaan tersebut.
“Dari analisis dan pelanggaran hukum, salah satu asas penyelenggaraan kehutanan, harus dilakukan dengan manfaat dan lestari perusahaan, di samping mempunyai hak memanfaatkan, juga harus bertanggungjawab atas segala macam gangguang terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya,” jelas M Nur.
Kehadiran perusahaan tersebut dinilai belum mampu memberikan kontribusi positif terhadap daerah dan kesejahteraan rakyat. Justru sebaliknya, telah membatasi ruang bagi wilayah kelola rakyat.
Sesuai perundang-undangan, perusahaan itu selain diwajibkan untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya, juga memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tempat usahanya.
Dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan, tidak terlepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, juga dicurigai adanya manipulasi laporan periodik perusahaan yang disampaikan kepada pemerintah,” lanjutnya.
Ditambahkannya, perusahaan tersebut belum mampu menjalani kewajibannya atas areal yang telah diberikan izin oleh pemerintah dan dianggap lalai dalam menjaga areal kerja, sehingga terjadi aktifitas ilegal.
“Untuk itu, Walhi Aceh bersama Formalin mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi izin menyeluruh terhadap perusahaan tersebut yang berada di Bener Meriah, memberikan sanksi hukum karena lalai menjaga areal kerja sehingga telah terjadinya aktivitas ilegal di dalamnya dan mencabut atau mengurangi izin perusahaan untuk diperuntukkan sebagai wilayah kelola masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial atau dengan skema kemitraan,” tambahnya.

sumber: goaceh.co

Baca:  WALHI Aceh Pertanyakan Sikap Plt. Gubernur Terkait PT. EMM

Hari Lingkungan Hidup Dunia

Hari Lingkungan Hidup Dunia

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi