Galeri Gugatan TUN

Walhi Aceh; Dokumen AMDAL PT. Tripa Semen Aceh Berpotensi DIGUGAT!

Banda Aceh – WALHI Aceh (13/6/2016) mengadakan kegiatan Diskusi Eksaminasi Perizinan dan AMDAL PT. Tripa Semen Aceh (PT. TSA) yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat di Tamiang Hulu, LSM KEMPRa, LBH Banda Aceh, MaTA, dan beberapa lsm lain. AMDAL PT. TSA diduga dan sempat ditemukannya masalah seperti; Kerangka Acuan (KA) yang menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL belum fokus dan tidak terarah pada Permen LH No.16 tahun 2012. Hasil ini juga disampaikan oleh narasumber dalam kegiatan kemarin yaitu Ibu Rosmayani dari Bapedal. Narasumber lain dalam kegiatan tersebut yaitu Pak Zuhri (advokat), Abdillah (spesialisasi karst) dan Nasir (Kadiv advokasi WALHI Aceh).

Sejak awal 2015, WALHI Aceh juga telah melakukan investigasi, diskusi publik serta telah mengirimkan Policy Brief  kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang namun tidak digubris. Hal ini diperkuat dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 541 Tahun 2016 pada tanggal 9 Mei 2016 melalui media massa cetak Harian Serambi Indonesia, Bupati Aceh Tamiang membuat pengumunan terkait Izin Lingkungan rencana kegiatan industri semen kapasitas produksi 10.000 ton/hari kunker di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang huku, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh. Hal ini merupakan bukti dangkalnya kajian dari Komisi Penilai AMDAL tingkat Kabupaten yang tidak jeli memeriksa seluruh dokumen pengajuan izin lingkungan.

Walhi Aceh menolak pembangunan PT Tripa Semen Aceh (TSA), di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang. Penolakan ini didasari oleh beberapa fakta seperti; wilayah eksploitasi berada pada Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), ketidaksesuaian dengan tata ruang, kawasan rawan bencana banjir,  merupakan daerah rawan geologi, dan berpotensi muncul sejumlah permasalahan sosial.

Berdasarkan surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan No. 522/844/2014; rencana kawasan PT. TSA berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Dilihat dari peta geologi RTRW Aceh 2013-2033 dan Qanun Aceh Tamiang No 14 Tahun 2013, kawasan yang akan menjadi lokasi tambang PT. Tripa Semen Aceh termasuk kawasan karst, seluas 8.037,29 hektar (Pasal 28 Ayat 2). Kawasan karst adalah wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam proses penyerapan air. Padahal, di lokasi PT Tripa terdapat sebanyak 596 Kepala Keluarga yang akan mengalami krisis air dan selama ini harus membeli air, namun tidak dimasukkan dalam kajian teknis BKPRD Kabupaten Aceh Tamiang.

Baca:  Walhi Aceh Pertanyakan Amdal Proyek BPKS

Selain itu, kawasan Tamiang Hulu memiliki kawasan rawan banjir seluas 1.438 hektare. Rawan geologi berupa pergeseran tanah sebanyak 220.840,89 hektare di seluruh Aceh Tamiang, termasuk di dalamnya adalah Tamiang Hulu seluas 15.698,83 ha. Pada tahun 2015, bencana banjir di Aceh Tamiang telah berdampak pada 20.062 KK terpaksa mengungsi, lebih 2.370 rumah terendam banjir, dan lebih 1.571 ha sawah rusak.  Fakta lainnya, ada perbedaan luas kawasan yang akan dikelola oleh PT Tripa Semen Aceh dengan pada peta izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh bernomor 522.51BP2T/1986/PPKH/2014, tanggal 12 Agustus 2014.

Kehadiran pabrik semen PT. TSA juga menjadi ancaman terhadap ketersediaan air bagi warga. Pabrik semen PT. TSA membutuhkan 2857 ton air per hari untuk produksi semen. Sedangkan sumber air bagi 822 keluarga warga saat ini yaitu dari sumur, 202 keluarga menggunakan air dari sumber air sungai, dan ada 86 keluarga yang membeli. Dengan sendirinya kehadiran pabrik semen PT. TSA akan berdampak serius terhadap ketersediaan air bagi warga. Selain dampak tersebut, hilangnya wilayah kelola rakyat dalam bentuk lahan pertanian dan perkebunan juga menjadi permasalahan serius dengan hadirnya pabrik semen PT. TSA.

Penerimaan tenaga kerja dalam masa konstruksi maupun tahapan produksi juga dinilai berpotensi terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Berdasarkan data terkait sumber daya manusia yang tersedia; warga kampung Kaloy dapat diterima sebagai posisi buruh dan diindikasikan akan terjadi perekruitmen tenaga kerja ke wilayah kampung lain di sekitarnya. Hal ini akan menimbulkan konflik sosial antar desa.

Oleh karena itu Walhi Aceh menilai, tim penyusun AMDAL PT. TSA sengaja mengaburkan beberapa informasi penting (seperti kars) dalam kajian teknis sehingga tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten Aceh Tamiang diduga tidak melakukan kajian yang mendalam terhadap ANDAL dan  RKL-RPL PT. TSA hingga dikeluarkannya rekomendasi kelayakan lingkungan. Rekomendasi KPA telah menjebak Bupati Aceh Tamiang untuk menerbitkan Izin Lingkungan untuk PT. TSA. Dengan demikian, Izin Lingkungan yang telah diterbitkan tersebut berpeluang dibatalkan melalui PTUN sebagaimana tersebut dalam Pasal 38, UU No 32 Tahun 2009.

Baca:  Team UKM PA LH Alaska Umuslim Berhasil Tancapkan Sang Saka Merah Putih di Puncak Gunong Goh

LSM KEMPRa KOMIT PERTAHANKAN KARST TAMIANG

Dari lebih 30 anggota Tim Penilai AMDAL (TPA), hanya LSM KEMPRa satu-satunya yang melakukan pengumpulan data dan informasi lapangan dengan melakukan expedisi. Sebagai TPA, sudah mendatangkan ahli geologi, karst dan kebencanaan untuk melakukan expose ke jajaran Pemerintah Aceh Tamiang terkait temuan karst. Serta meminta bupati secara resmi untuk menyurati Badan Geologi agar melakukan klasifikasi karst di lokasi konsesi PT. TSA terlebih dahulu, sebelum diambil kesimpulan terhadap dokumen Andal yang mereka ajukan.

LSM KEMPRa juga memberikan banyak catatan kritis terhadap dokumen AMDAL PT. TSA seperti; Koordinat Blok Komoditas Pasir Kuarsa belum menunjukkan yang sebenarnya (point 17 – 22), Lokasi tapak kegiatan belum menampakkan kesesuaian (tumpang susun) dengan Kawasan Cagar Alam Geologi (Kars) dan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi sebagai Kawasan Lindung Geologi sebagaimana ditetapkan pada Pasal 28 ayat (2) huruf h dan ayat (3) huruf c, Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032, yang menyebutkan bahwa Kecamatan Tamiang Hulu terdapat Kawasan Lindung Geologi Kars seluas 8.037,29 hektar serta Kawasan Rawan Bencana Geologi seluas 15.698,83 hektar. Begitu pun, dari luasan Kawasan Kars sebagaimana ditetapkan pada Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032, belum ada penetapan Klasifikasi Kawasan Kars sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 1456 K/20/MEM/2000, tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars. Dengan demikian diperlukan penyelidikan lebih rinci sebagaimana diatur tiap pasal pada BAB V PENYELIDIKAN DAN PENETAPAN KLASIFIKASI KAWASAN KARS, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 1456 K/20/MEM/2000, tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars.

Kegiatan penelitian Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang tentang keberadaan Kawasan Kars (khususnya dalam wilayah IUP Komoditas Batugamping PT. TSA) pada Formasi Batugamping Kaloy belum dilakukan secara detil dan menyeluruh akibat keterbatasan anggaran. Hal ini diketahui saat penyampaian staf dari dinas dimaksud pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRK Aceh Tamiang yang turut dihadiri KEMPRa, pada Senin, 22 Februari 2016 tentang keberadaan Kars di Kecamatan Kaloy. Hasil dari temuan lapangan juga belum disampaikan kepada Kementrian ESDM sebagaimana diatur tiap pasal pada BAB IV INVENTARISASI DAN PENETAPAN KAWASAN KARS, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 1456 K/20/MEM/2000, tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars. Oleh sebab itu, hasil penelitian dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai representasi atau dianggap mewakili kondisi yang sebenarnya dari keseluruhan areal konsesi PT. TSA.

Baca:  Surat Terbuka Untuk Pangdam Baru: Aceh, Negeri Lumbung Bencana Alam

Selain itu, KEMPRa juga menyatakan keberatan terkait dimasukkannya hasil ekspedisi KEMPRa menjadi bagian dari isi dokumen pada dokumen ANDAL PT TSA seperti pada Gambar 2.39, 2.40 dan 2.41. Dokumentasi tersebut yang pernah diserahkan KEMPRa kepada Tim Penyusun Dokumen Amdal hanya bersifat representatif serta hanya untuk dimanfaatkan sebagai data awal dan pembanding dari gambaran kondisi adanya Kawasan Kars dan mamalia dilindungi dalam Formasi Batugamping Kaloy. KEMPRa berharap dari temuan yang ada dapat mendorong pihak PT TSA untuk melakukan inventarisir keberadaan Kawasan Kars lainnya dan koridor mamalia dilindungi untuk kemudian dinarasikan dalam dokumen ANDAL sebagai bentuk keseriusan perusahaan dalam menjalankan prinsip GoodMiningPractice. Namun kenyataannya pihak PT TSA tidak pernah melakukan penelitian, dan menjadikan informasi yang ada dalam dokumen KEMPRa tersebut sebagai bagian dari dokumen ANDAL.

Kesimpulan akhir LSM KEMPRa, meminta agar Komisi Penilai AMDAL dapat menunda terlebih dahulu pemberian Rekomendasi Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Industri Semen PT Tripa Semen Aceh Kapasitas Produksi 10.000 Ton/ Hari Klinker di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang hingga adanya penetapan klasifikasi Kawasan Kars sebagaimana diatur tiap pasal pada BAB V PENYELIDIKAN DAN PENETAPAN KLASIFIKASI KAWASAN KARS, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 1456 K/20/MEM/2000, tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst.

KEMPRa akan tetap berjuang untuk mempertahankan karst Tamiang dari rencana industri semen, hingga dinding gua terakhir diruntuhkan, hingga pintu gua terakhir tertutup.[]

2 Comments

  1. Andi Nur Muhammad KEMPRa Tamiang Andi Nur Muhammad KEMPRa Tamiang
    Juni 16, 2016    

    Pernyataan WALHi Aceh , terlalu menyakitkan bagi LSM KEMPRa yg menolak kehadiran berdirinya PT.TSA . karna Expedisi dan penelitian yg Kami lakukan menemukan bahwa ada kawasan karts kelas 1, dan beragan biota di dlam kawasan tersebut ‘ WALHi diminta jngan asal memberikan stedment .. karna tidak semua KPA ( Komisi Penilai Amdal ) … dan menjebak bupati … ingat itu …
    WALHi Aceh besar bagi kami .. tapi cara nya kecil seperti kecebong . turun ke lapangan … donk baru komentar … jangan SOK TOP . TAU

  2. Izuddin, KEMPRa Aceh Tamiang Izuddin, KEMPRa Aceh Tamiang
    Juni 15, 2016    

    Kalau belum pernah pegang tanggapan tertulis anggota TPA pd dua sidang yg dilakukan, sebaiknya Walhi tidak asal bunyi seolah-olah anda mengikuti seluruh perkembangan proses pembahasan dokumen Andal PT TSA:
    Dari lebih 30 anggota TPA, hanya KEMPRa satu2nya yg melakukan pengumpulan data dan informasi lapangan dgn melakukan expedisi lapangan
    Kempra sdh expose sekurang2nya 3 report trulis dan bnyk video di youtube dan medsos trkait keberadaan karst yg brdasarkan temuan kita trmasuk karst kelas I Bahkan pemda Atam sendiri, dalam hal ini distamben tidak memiliki informasi itu
    Sbg anggota TPA, Kempra justru sejak sblm sidang pertama sdh expose temuan karst, mendatangkan ahli geologi,karst dan kebencanaan DR.Eko Teguh Paripurno utk expose ke jajaran pemkab A.Tamiang dan sdh meminta bupati scr resmi utk meminta/menyurati badan geologi utk melakukan klasifikasi karst di lokasi konsesi PT.TSA trlebih dahulu, sblm diambil kesimpulan thd dokumen Andal yg diajukan mrk
    Membaca rilis ini, Saya khawatir Walhi aceh jd pembilas tangan bupati yg mulai belepotan lumpur saat menandatangani izin lingkungan PT.TSA
    Kempra prinsipnya tdk keberatan kalau walhi mau tampil di depan menjadi pahlawan utk urusan ini. Siapapun dipersilahkan utk memproklamirkan dirinya sbg pahlawan penyelamat karst Tamiang, sepanjang ada aksi nyata yg dilakukan, bukan dengan mendiskreditkan pihak lainvtanpa bukti. Yg diinginkan kempra hanyalah karst tamiang tetap lestari.
    Dengan atau tanpa dukungan siapapun, Kempra akan tetap berjuang utk mempertahankan karst Tamiang dari rencana industri semen..
    HINGGA DINDING GUA TERAKHIR DIRUNTUHKAN, HINGGA PINTU GUA TERAKHIR TERTUTUP..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama