Galeri Gugatan TUN

Walhi Aceh Dorong Revisi Pergub No 10/2017

Banda Aceh, 8/5/2017. Kisruh Penyalagunaan Surat Kuasa Khusus (SKK)  oleh Mantan Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini Syamaun telah mendapat respon dari berbagai pihak. Bahkan telah dilaporkan ke Polda Aceh sebagai tindak pidana korupsi yang disinyalir merugikan negara sebesar 72 Milyar rupiah.

Surat Kuasa Khusus (SKK) diterbitkan oleh Gubernur Aceh berdasarkan telaah Biro Hukum dan Biro Perekonomian Setda Aceh terhadap Surat Kepala Dinas Kehutanan Aceh nomor : 500/320-II perihal kerjasama Kepala Dinas Kehutanan Aceh dengan  CV. Cahaya Abadi untuk penyadapan getah pinus di UPTD KPH Wilayah I UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan. Telaah Biro Hukum dan Biro Perekonimian Setda Aceh menyampaikan bahwa perlu di terbitkan Surat Kuasa Khusus oleh Gubernur dikarenakan tugas dan kewenangan penandatanganan kerjasama tidak diberikan secara atributif kepada Kepal Dinas berdasarkan pasal 67A, 68B dan 69A Qanun Aceh No.15/2012 tentang SOTK, dimana dalam pasal 68A huruf i ; Gubernur dapat memberikan tugas kedinasan lainnya kepada Kepala Dinas untuk menandatangani perjanjian kerjasama atas nama Pemerintah Aceh dengan Surat Kuasa Khusus. kewenangan yang diberikan dalam SKK dimaksudkan untuk pengelolaan getah pinus pada UPTD KPH Wilayah I UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan dan UPTD KPH Wilayah II.

Dalam pelaksanaannya Surat Kuasa Khusus yang awalnya hanya dimaksudkan untuk Pengelolaan Getah Pinus pada UPTD KPH Wilayah I UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan berubah menjadi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Provinsi Aceh, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut digunakan oleh Mantan Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini Syamaun tidak hanya untuk pengelolaan getah pinus oleh CV. Cahaya Abadi di kawasan tahura, tapi juga digunakan untuk membuat perjanjian kerjasama pengelolaan dengan masyarakat dan badan hukum terhadap 10 lokasi kebun sawit yang berada di lokasi perambahan kawasan hutan di Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang.

Baca:  Task Force Pencegahan dan Penegakan Hukum LH Bedah Kasus PT. MPT dan PT. RPPI

Terbitnya Peraturan Gubernur Aceh No.10 Tahun 2017 Tentang Penanganan Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan yang memberikan kewenangan kepada Dinas untuk melakukan kerjasama pengelolaan dengan masyarakat maupun badan hukum memunculkan kekahawatiran terjadinya kasus yang sama terhadap penyalahgunaan kewenangan yang diberikan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan kondisi diatas Walhi Aceh memandang penting untuk segera dilakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur Aceh No.10 Tahun 2017 tersebut, beberapa pasal yang harus direvisi adalah; Pasal 13 ayat 1 menyebutkan; Berdasarkan hasil penanganan konflik melalui negosiasi dan mediasi yang dilakukan oleh KPH dan/atau Tim PKT-KHA penyelesaian konflik dapat berupa: kerjasama pengelolaan dengan perorangan; kerjasama pengelolaan dengan Badan Hukum; perhutanan sosial; dan izin lainnya.

Huruf d pada pasal 13 tersebut seharusnya dihapus karena memiliki makna luas dan terkesan bias, memberikan peluang pemberian izin lainnya, yang bisa jadi justru membuka ruang untuk disalahgunakan.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan; penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf  diberikan terhadap konflik tenurial yang terjadi sebelum Tahun 2014.

Pembatasan terhadap konflik tenurial yang terjadi sebelum tahun 2014 bertentangan dengan semangat penyelesaian konflik tenurial yang terjadi di Aceh, hingga saat ini masih saja terjadi konflik tenurial baru, baik konflik masyarakat dengan negara dan konflik masyarakat dengan perusahaan. Pasal 13 ayat (2) seharusnya tidak membatasi kapan konflik itu terjadi, dan berlaku untuk semua konflik tenurial yang belum diselesaikan.

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan ; kerjasama pengelolaan kawasan hutan dengan perorangan dilakukan antara Dinas melalui KKPH dengan petani atau masyarakat.

Untuk menghidari terjadinya penyalahgunaan kewenangan, kerjasama pengelolaan kawasan dengan perorangan sebaiknya dilakukan antara Gubernur dengan petani atau masyarakat.

Baca:  Peringatan Hari Bumi, Walhi bersama Mahasiswa Tanam Mangrove

Demikian pula sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) kerjasama pengelolaan kawasan hutan dengan badan hukum dilakukan antara Dinas dengan Badan Hukum, seharusnya kerjasama pengelolaan dilakukan antara Gubernur dengan Badan Hukum, bukan antara Dinas dengan Badan Hukum.

Pasal 27 menyebutkan; penanganan konflik tenurial yang sudah selesai sebelum peraturan gubernur ini di undangkan, dinyatakan sah dan berlaku. Pasal 27 memberikan justifikasi dan pembenaran terhadap penanganan konflik yang sudah dilakukan. Seharusnya  penanganan konflik tenurial yang sudah selesai sebelum peraturan gubernur ini di undangkan harus di tinjau ulang dan  disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan gubernur ini.[]

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama