CATATAN KRITIS 2017

CATATAN KRITIS 2017

Kami Tolak Tambang PT. EMM

WALHI Aceh Fasilitasi Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKKGL) Temui Komisi II DPRA

Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKKGL) bersama Walhi Aceh temui Komisi II DPRA Senin, (4/5/2015) kemarin, terkait kasus dilaporkannya sekitar 65 petani ke Polda Aceh oleh Badan Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL). Dilaporkannya petani tersebut karena diduga membuka lahan perkebunan dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang berada di Aceh Tenggara.

Selain anggota Komisi II DPRA, pertemuan itu turut juga hadir perwakilan Komisi I, perwakilan Komisi V,  Anggota DPRA Dapil VIII, Bappeda, Bappedal, Dinas Kehutanan, BPM, dan Polda Aceh.

Yasud, perwakilan dari PPKKGL mengatakan  BBTNGL dianggap tidak berprikemanusiaan dalam membabat tanaman masyarakat. Selain itu dia juga menuding Polda Aceh dalam proses penegakan hukum terkesan tebang pilih, karena petani yang hanya memiliki 1 – 2 hektar lahan perkebunan langsung ditindak, sedangkan kasus besar lainnya tidak.

Yasud juga menyampaikan bahwa pada 29 desember 2014, sekitar 2000 warga melakukan aksi demo di gedung DPRK Aceh Tenggara, dan dalam aksi tersebut warga  bersama DPRK menyepakati lima poin kesepakatan, yaitu; menghentikan penebangan tamanan di kebun warga, melakukan ganti rugi terhadap tanaman yang sudah ditebang, harus ada upaya rekonstruksi tapal batas, penghijauan TNGL harus melibatkan warga sekitar, dan menghentikan perluasan kebun baru oleh warga. “Kemudian kesepakatan ini dibatalkan sepihak oleh BBTNGL, dan kami tidak terima perlakukan seperti itu,  kami kecewa besar karena dalam pertemuan hari ini pihak BBTNGL tidak hadir,” kata Yasud.

Menanggapi keluhan warga, Bukhari anggota Komisi I DPRA menyampaikan, mengungkapkan rasa kesalnya.

“Kami sangat jengkel Kepala BBTNGL tidak hadir hari ini. Kehadiran TNGL di Aceh Tenggara terkesan belum memberikan dampak dan mamfaat bagi warga yang justru dari besaran luas Leuser lebih besar berada di Aceh. Parahnya lagi kantor BBTNGL berada di Sumut, tenaga kerja di rekut disana, dan ini harus menjadi catatan penting kedepan.” ungkap Bukhari dalam tanggapannya.

Baca:  LSM Lapor Kasus Lingkungan Hidup ke KLHK

Informasi yang diterima juangnews.com, dari pertemuan itu disepakati tujuh rekomendasi, diantaranya, menghentikan eksekusi tanaman yang berada dalam kebun dan ladang penduduk, menghentikan kegiatan penebangan atau perluasan kebun yang ada disekitar TNGL.

Rekomendasi selanjutnya yaitu, meminta, Kantor BBTNGL harus segera dipindahkan ke Aceh, kemudian mendesak Pemerintah Pusat agar segera merekonstruksi tapal batas TNGL tanpa campur tangan pihak asing.

Selanjutnya mendesak Pemerintah Aceh  membentuk tim terpadu untuk melakukan audiensi dengan Pemerintah Pusat (Menhut) dalam rangka mencari solusi dalam bentuk putusan permanen tentang konflik warga sekitar kawasan TNGL.

Pemerintah Aceh juga diminta harus segera mengambil langkah-langkah konstruktif terkait permasalahan yang dialami oleh PPKKGL.

Terakhir, meminta menghentikan sementara kasus-kasus yang terkait perambahan hutan dalam kawasan TNGL yang dilakukan oleh masyarakat.

Sementara itu, M. Nasir Devisi Advokasi Walhi Aceh menyampaikan pada juangnews.com  apa yang dialami oleh PPKKGL merupakan bagian dari contoh kasus lingkungan di Aceh.

“Kasus ini terjadi karena ada persoalan mendasar yang oleh negara belum mampu diberikan kepada warga yaitu mensejahterakan warga yang berada dipesisir hutan.” ungkap Nasir

No Comments Yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hari Lingkungan Hidup Dunia

Hari Lingkungan Hidup Dunia

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi