HABA BEUTONG TOLAK PT EMM

Awal tahun 2016 ini Walhi Aceh telah menginisiasi pembentukan Task Force Pencegahan, Penanganan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Aceh. Inisiatif pembentukan Task Force ini merupakan sebuah skema kalaboratif antara Pemerintah Aceh, Lembaga Penegakan Hukum (Polda Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh), dan LSM/Cso Lingkungan Hidup di Aceh.

Muhammad Nur Direktur Eksekutif Walhi Aceh menyampaikan inisiatif ini lahir dilatarbelakangi oleh sebuah kondisi dimana meningkatnya jumlah kasus lingkungan hidup di Aceh yang belum terselesaikan dengan baik. Permasalahan utama dari kondisi ini adalah belum terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat/LSM. Sehingga terkesan masing – masing unsur berjalan sendiri dan belum memiliki pandangan yang sama dalam melihat kasus lingkungan hidup secara subtantif di Aceh. Oleh karena itu, pembentuk task force sudah menjadi sebuah keharusan sehingga terbangunnya kemitraan antara pemerintah, penegak hukum, dan LSM.

Bukti keseriusan Walhi Aceh atas gagasan ini, pada tanggal 19/1/2019 Walhi Aceh membuat kegiatan meeting koordinasi bersama pihak pemerintah, penegakan hukum, dan unsur LSM. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bapedal Aceh, yang dihadiri oleh unsur Bapedal, Bappeda, Krimsus Polda, dan unsur LSM WWF Aceh, LBH Banda Aceh, Gerak Aceh, Bytra, LGSK.

Inisiatif pembentukan Task Force yang digagas oleh Walhi Aceh disambut baik oleh semua peserta, dan pada akhir diskusi disepakati beberapa rekomendasi termasuk pertemuan lanjutan untuk perumusan pokja dan pembahasan semua instrumen Task Force seperti draft Kesepakatan Bersama, Rencana Aksi, dan model struktur organisasi.[]

Baca:  Pengumuman Rekrutmen Fellowship Investigator