Walhi Aceh Kritisi Kebijakan Wilmar

“Ikan mati  di lempar  ke sungai tidak akan hidup lagi”  itulah closing statement dari Wilmar yang disampaikan oleh Simon Siburat / Siew Wai perusahaan Wilmar dalam kegiatan diskusi publik pemantauan atas pelaksanaan kebijakan Wilmar, 10 – 11 September 20115 di Medan.

foto nasir buloh_kritisi kebijakan wilmarBagi Walhi Aceh, tiga kebijakan Wilmar yang di agung-agungkan itu belum mampu menyelesaikan persoalan pengelolaan dan prilaku buruk perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh. Terlebih, kebijakan tersebut tidak berlaku surut dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan supplier Wilmar di daerah, karena hanya berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan terhitung mulai tahun 2013.

Wilmar mengeluarkan kebijakan kepada semua perusahaan supplier untuk; tidak melakukan deforestasi, tidak membangun di atas lahan gambut, dan tidak melakukan eksploitasi terhadap manusia dan masyarakat setempat merupakan bentuk lain dari pengakuan “dosa” di mana selama ini Wilmar bersama suppliernya melakukan itu.

Melakukan pembangunan perkebunan di kawasan hutan stok karbon tinggi (high carbon stock), membangun di kawasan bernilai konservasi tinggi (high conservation value), melakukan pembakaran, membangun di atas lahan gambut, tidak menghormati dan mendukung pernyataan umum tentang hak asasi manusia, tidak menghormati dan mengakui hak semua karyawan termasuk tenaga kerja kontrak – karyawan sementara – dan pekerja asing, tidak memfasilitasi penyertaan petani kecil dalam rantai pasokan, tidak menghormati hak tenurial atas tanah, tidak menghormati hak masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas dasar informasi awal, dan tidak menyelesaikan semua keluhan dan konflik melalui proses perundingan yang terbuka – transparan dan konsultif.

Dari data yang didapatkan oleh Walhi Aceh, sebanyak 38 perusahaan perkebunan sawit di Aceh dan Sumatera Utara yang menjadi supplier Wilmar dengan luas lahan yang dikuasai sebesar 269.633 Ha. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 perusahaan perkebunan sawit berada di Aceh, dengan total penguasaan lahan 118.070 Ha tersebar di 11 kabupaten.

Baca:  Ketika Siswa Belajar Lingkungan

Kebijakan Wilmar selaku salah satu perusahaan internasional yang menguasai pasar dunia, belum mampu menjawab persoalan yang terjadi di lapangan. Sebagai catatan buat Wilmar, jauh sebelum kebijakan itu di keluarkan, Indonesia sudah tersedia sejumlah regulasi yang mengatur tentang itu. Namun yang terjadi, banyak perusahaan perkebunan sawit yang melanggaran aturan itu, termasuk supplier Wilmar.

Begitu pula halnya ruang pengaduan publik yang disediakan oleh Wilmar dalam menjalankan kebijakannya, belum ada sebuah jaminan dilakukan penindakan terhadap supplier yang terbukti bermasalah. Terlebih, antara Wilmar dengan perusahaan supplier saling terikat kepentingan bisnis, yang nantinya akan mengedepankan kepentingan bisnis dibandingkan fakta-fakta pelanggaran yang ditemukan. Kekhawatiran ini turut diperkuat oleh Simon Siburat / Siew Wai dari perusahaan Wilmar yang menyatakaan pemberian sanksi lebih pada sikap pembinaan.

Tiga kebijakan tersebut bukan alat penebus dosa, berapa banyak kerugian yang sudah dilakukan dengan penguasaan lahan 118.070 ha oleh perusahaan suppliernya di lapangan. Kerugian ekologi, konflik sosial, konflik satwa, rusak hutan, keringnya sumur warga, kurangnya debit air, pencemaran lingkungan, limbah, hilannya nyawa manusia, trauma, hilanya desa, sengketa lahan, terjadi “perbudakan” dalam skenario buruh, dan bencana. Tiga kebijakan itu belum mampu menjawab semua persoalan dan dosa – dosa yang sudah dilakukan tersebut.

Dan kami curiga, lahirnya kebijakan tersebut bukan atas dasar kesadaran Wilmar akan dampak lingkungan dari praktek perkebunan oleh suppliernya, melainkan desakan pasar dunia dan persaingan bisnis semata. [nasir buloh]